HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV nasional berita kompas tv

Bagaimana Seharusnya Koordinasi Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah?

Jumat, 3 Januari 2020 | 23:13 WIB

Bagaimana seharusnya koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengatasi bencana banjir ini?

Menurut Yayat Supriyatna, persoalan koordinasi pencegahan banjir mudah diucapkan namun sulit untuk dilakukan. Ada beberapa kewenangan terkait penanganan banjir yang memang berhirarki, salah satunya kewenangan pengelolaan sungai. Ada dua sungai yang menjadi sungai nasional, yaitu Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane. Keduanya melintas, satu di DKI Jakarta dan satu lagi di Tangerang dan sekitarnya.

Bagaimana sinergi dalam penanganan ini? Tidak ada pengelolaan sungai berbasis wilayah administratif, karena pendekatannya adalah ekosistem. Karena sungai-sungai ini lintas wilayah, maka kewenanganya ada di Pemerintah Pusat. Namun jika ada persoalan di wilayahnya, maka itu perlu ada penanganan bersama.

Tidak semua Pemerintah Daerah punya kemampuan dalam konteks mengatasi masalah yang terjadi. Terkait pembagian tanggung jawab, tahapan nya adalah terkait pembangunan fisik adalah urusan Pemerintah Pusat, tapi urusan relokasi, pembebasan lahan adalah urusan Pemerintah Daerah.
 

Penulis : Dea Davina



BERITA LAINNYA

Close Ads x
NEWSTICKER
18:48
TABEA! AUDISI SUCI IX DI KOTA AMBON 28 FEBRUARI 2020, CAFE KAYU MANIS JL. SAM RATULANGI NO. 125, PUKUL 10.00-19.00 WIB   SAMPURASUN! AUDISI SUCI IX HADIR DI BANDUNG 28 FEBRUARI 2020, ENDEUS SPACE JL HASANUDIN NO. 28, PUKUL 10.00-19.00 WIB    HOTLINE EMERGING OPERATION CENTER (EOC) VIRUS KORONA KEMENKES: 021-5210411 DAN 081212123119   CEGAH PENULARAN VIRUS KORONA DENGAN MENERAPKAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS)   SEBANYAK 59 WARGA FILIPINA DI KAPAL DIAMOND PRINCESS POSITIF TERINFEKSI VIRUS    MENKO POLHUKAM MAHFUD MD TEGASKAN PEMERINTAH TERUS BERUPAYA BEBASKAN 5 WNI YANG DICULIK KELOMPOK ABU SAYYAF   KEPALA BNPB DONI MONARDO SEBUT BANJIR DI SEJUMLAH WILAYAH DKI JAKARTA DISEBABKAN PENURUNAN MUKA TANAH   PEMKOT BOGOR MENDAPAT BANTUAN RP 36 MILIAR DARI PEMPROV DKI JAKARTA UNTUK BANGUN SUMUR RESAPAN ATASI BANJIR   KETUA DPR PUAN MAHARANI MENILAI PEMERINTAH TIDAK MAKSIMAL SOSIALISASIKAN "OMNIBUS LAW" RUU CIPTA KERJA   MENKO PMK MUHADJIR EFFENDY: PEMERINTAH AKAN EVAKUASI WNI ABK WORLD DREAM KE PULAU SEBARU, KEPULAUAN SERIBU   MENKO PMK MUHADJIR EFFENDY: PEMERINTAH UTAMAKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN TANGANI PEMULANGAN WNI DI DIAMOND PRINCESS   WAKIL KETUA KOMISI III DPR A SAHRONI MENDORONG POLRI DAN BNN MANFAATKAN PON UNTUK KAMPANYE ANTINARKOBA    MENTERI KEUANGAN DAN GUBERNUR BANK SENTRAL G20 AKAN LONGGARKAN KEBIJAKAN MONETER HADAPI WABAH VIRUS KORONA   JAKSA AGUNG ST BURHANUDDIN MINTA KAJATI BINA KADES DALAM MENGELOLA DANA DESA