Kompas TV nasional sapa indonesia

Stafsus Presiden: Sistem Pendidikan Nasional yang Setara Menyulitkan di Pelosok

Jumat, 13 Desember 2019 | 00:30 WIB

Gebrakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menghapus ujian nasional, tak bertepuk sebelah tangan. Presiden Joko Widodo menyatakan dukungan penuh. Namun beberapa anggota komisi X DPR RI meminta agar Nadiem tak terburu-buru.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim hari ini melakukan rapat kerja dengan Komisi X DPR soal penghapusan ujian nasional. Selain soal penghapusan ujian nasional, rapat kerja juga akan membahas soal sistem zonasi dan persiapan pelaksanaan anggaran tahun 2020.

Terkait dengan penghapusan ujian nasional, Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda sebelumnya menyampaikan dukungannya atas kebijakan Mendikbud. Presiden Joko Widodo menyatakan dukungan atas penghapusan ujian nasional oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.Presiden menyebut sistem asesmen kompentensi  sebagai pengganti ujian nasional diharapkan bisa menjadi tolok ukur kualitas pendidikan yang ada di tanah air. Selain asesemen, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan melakukan survei karakter.

Rencana penghapusan ujian nasional oleh Mendikbud mendapat tanggapan dari mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. JK menganggap penghapusan ujian nasional membuat semangat belajar siswa bisa  menurun dan membuat siswa tidak bekerja keras.

Sementara itu Komisi Perlindungan Anak Indonesia mendukung Mendikbud Nadiem Makarim yang akan menghapus ujian nasional pada tahun 2021. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Retno Listyarti menilai asesmen kompetensi minimum sebagai pengganti ujian nasional, sebagai hal yang perlu didukung penerapannya.

Apakah metode baru pengganti UN ala Menteri Nadiem bisa betul-betul efektif membaca kompetensi para siswa dan mendorong kemampuan berpikir siswa? 

Kita bahas dengan sejumlah narasumber lewat sambungan satelit sudah bergabung Tenaga Ahli Utama Staf Khusus Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin. Di Menara Kompas hadir anggota Komisi X DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Ledia Hanifa dan Pengurus Ikatan Guru Indonesia Yuche Yahya Sukaca.  
 

Editor : Reny Mardika



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
02:45
BANGUN 23 TITIK SUPER WIFI DI LABUAN BAJO, MENKOMINFO JOHNNY G PLATE SEBUT JANGKAUANNYA MENCAPAI RADIUS 500 METER   JAKSA AKUI MASIH SELIDIKI BERKAS PERKARA KASUS DUGAAN SUAP PENGHAPUSAN “RED NOTICE” DJOKO TJANDRA   KEMNAKER OPTIMISTIS “OMNIBUS LAW” RUU CIPTA KERJA AKAN MENGHADIRKAN PERLINDUNGAN LEBIH BAGI PARA PEKERJA   KONFEDERASI PERSATUAN BURUH INDONESIA MINTA PRESIDEN JOKOWI MENGHENTIKAN PEMBAHASAN OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA   KOMISI X DPR SEBUT KLASTER PENDIDIKAN DITARIK DARI RUU CIPTA KERJA KARENA BANYAK PENOLAKAN DARI BERBAGAI PIHAK   BADAN ANGGARAN DPR SEPAKAT RAPBN 2021 DIBAWA KE SIDANG PARIPURNA   KEMENPAREKRAF SIAPKAN SEJUMLAH STRATEGI PENANGANAN COVID-19 DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DI SEKTOR PARIWISATA   KOMISIONER KPU IMBAU SEMUA PIHAK YANG TERLIBAT PILKADA PATUHI PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN COVID-19   KAMPANYE PILKADA AKAN DIMULAI 26 SEPTEMBER 2020 DAN BERAKHIR PADA 5 DESEMBER 2020   WAGUB DKI AHMAD RIZA PATRIA: 208 TEMPAT USAHA DI JAKARTA DITUTUP SEMENTARA KARENA LANGGAR PROTOKOL KESEHATAN    PEMPROV DKI JAKARTA AKAN LIBATKAN 26 RUMAH SAKIT SWASTA MENJADI RUMAH SAKIT RUJUKAN PENANGGULANGAN COVID-19   MENTERI PPPA MINTA MASYARAKAT TETAP GUNAKAN MASKER DI RUMAH UNTUK CEGAH PENULARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN KELUARGA   MENTERI PPPA SEBUT PIHAKNYA TENGAH MENYUSUN PROTOKOL KESEHATAN UNTUK PENCEGAHAN COVID-19 DI LINGKUP KELUARGA   MENTERI AIRLANGGA HARTARTO: PEMERINTAH TENGAH MERANCANG PERPRES & PETA JALAN TERKAIT DISTRIBUSI VAKSIN COVID-19