HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV nasional sapa indonesia

Hukuman Apa yang Pantas untuk Koruptor Indonesia?

Rabu, 11 Desember 2019 | 23:31 WIB

Kenapa negara kita dalam mengatasi koruptor tidak terlalu tegas? Kenapa tidak berani seperti di negara maju, misalnya dihukum mati?

Pertanyaan tersebut diajukan oleh seorang siswa SMK Negeri 57 Jakarta bernama Harley Hermansyah kepada Presiden Jokowi di Hari Antikorupsi Sedunia pada Senin (9/12/2019).

Pertanyaan Harley itu kembali membuka perdebatan klasik mengenai perlu atau tidaknya hukuman mati bagi koruptor. Presiden Jokowi sendiri awalnya tertawa kecil mendengar pertanyaan itu. Ia lalu menjelaskan bahwa undang-undang yang ada saat ini memang tidak mengatur hukuman mati bagi koruptor.
 
"Ya, kalau di undang-undangnya memang ada yang korupsi dihukum mati, itu akan dilakukan. Tapi di UU tidak ada yang korupsi dihukum mati," kata Jokowi. 

Jokowi lalu bertanya ke Menteri Hukum dan HAM yang hadir pada acara tersebut. Yasonna menjelaskan bahwa aturan terkait ancaman hukuman mati saat ini hanya berlaku untuk pelaku korupsi terkait bencana alam. Aturan itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). 

Selain korupsi dana bencana alam, hukuman mati juga bisa dikenakan pada korupsi pada saat negara krisis moneter atau kepada pelaku korupsi yang berulang kali melakukan perbuatannya. Kendati demikian, sampai saat ini belum ada koruptor yang sampai divonis mati oleh pengadilan.

"Yang sudah ada (aturannya) saja belum pernah diputuskan hukuman mati," lanjut Jokowi. 

Presiden Jokowi kemudian menjelaskan bahwa saat ini pemerintah berupaya membangun sistem pencegahan terhadap praktik korupsi. 

"Agar pejabat-pejabat yang ada itu tidak bisa melakukan korupsi, agar baik semua, agar pagarnya itu bisa menghilangkan korupsi yang ada di negara kita," ujar dia. 

"Tapi apa pun semua butuh proses negara-negara lain juga butuh proses ini, bukan barang gampang," lanjut Jokowi.

Lalu pantaskah sebenarnya koruptor dihukum mati? Apakah hukuman mati untuk para koruptor efektif untuk mencegah praktik korupsi di indonesia? Apakah pemiskinan, pencabutan hak politik, hingga larangan menduduki jabatan strategis lebih menimbulkan efek jera?

Untuk membahasnya sudah hadir di studio, anggota Komisi III DPR dari fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu dan Aktivis Antikorupsi Saor Siagian.

#KoruptorIndonesia #HukumanMatiKoruptor

Jangan lewatkan live streaming Kompas TV 24 jam non stop di www.kompas.tv/live. Supaya tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia, yuk subscribe channel youtube Kompas TV. Aktifkan juga lonceng supaya kamu dapat notifikasi kalau ada video baru.

Media sosial Kompas TV : Facebook Instagram Twitter LINE

BERITA LAINNYA

Close Ads x
NEWSTICKER
18:18
KPK MINTA MANTAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG NURHADI KOOPERATIF PENUHI PANGGILAN KPK   KPK KEMBALI PANGGIL MANTAN SEKRETARIS MA NURHADI SEBAGAI TERSANGKA DUGAAN SUAP PENGURUSAN PERKARA PERDATA, BESOK   KOMISI KESEHATAN NASIONAL TIONGKOK MENYATAKAN 36 PASIEN YANG TERINFEKSI VIRUS KORONA SEMBUH DAN DIPULANGKAN DARI RS   MENKES TERAWAN AGUS PUTRANTO BANTAH VIRUS KORONA SAMPAI KE INDONESIA   TIONGKOK GUNAKAN OBAT UNTUK PENGIDAP VIRUS HIV SEBAGAI PENANGANAN SEMENTARA PASIEN TERINFEKSI VIRUS KORONA    KEPALA SEKRETARIAT PRESIDEN HERU BUDI HARTONO MINTA PEMPROV DKI JAKARTA TIDAK BERPOLEMIK DALAM MENANGANI BANJIR   ANGGOTA BALEG DPR FIRMAN SOEBAGYO SEBUT "OMNIBUS LAW" AKAN DIBAHAS TERBUKA DAN MENDENGARKAN MASUKAN BERBAGAI PIHAK   BMKG MEMPREDIKSI CUACA EKSTREM AKAN MELANDA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SELAMA TIGA HARI KE DEPAN    SOAL KURSI WAGUB DKI JAKARTA, RIZA PATRIA: SEPENUHNYA SAYA SERAHKAN KEPADA TEMAN-TEMAN DI DPRD   RIZA PATRIA SIAP MUNDUR SEBAGAI ANGGOTA DPR JIKA TERPILIH MENJADI WAGUB DKI JAKARTA    CAWAGUB DKI JAKARTA RIZA PATRIA MENGAKU TIDAK ADA LOBI KHUSUS KEPADA ANGGOTA DPRD    GUBERNUR ANIES BASWEDAN KLAIM ANGKA KEMISKINAN DI DKI JAKARTA TERENDAH SE-INDONESIA DALAM 5 TAHUN TERAKHIR   SOAL BANJIR "UNDERPASS" KEMAYORAN, GUBERNUR ANIES BASWEDAN: PEMPROV DKI IKUT BANTU MESKI BUKAN KEWENANGANNYA   KEPALA TIM SIAGA BANJIR KOARMADA I PERKIRAKAN BANJIR DI "UNDERPASS" KEMAYORAN KERING MALAM INI JIKA TIDAK HUJAN