HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV nasional kompas siang

Presiden Jokowi Nyatakan Koruptor Bisa Dihukum Mati, Pro Kontra Bermunculan

Rabu, 11 Desember 2019 | 16:22 WIB

Presiden Joko Widodo menyebut tak menutup kemungkinan inisiatif usulan hukuman mati bagi koruptor akan datang dari pemerintah. Hal ini bisa saja terjadi jika memang menjadi aspirasi kuat dari masyarakat. Wacana ini muncul saat presiden menjawab pertanyaan siswa di hari peringatan Hari Antikorupsi Sedunia.

Pernyataan presiden soal dorongan penerapan hukuman tegas untuk memberantas korupsi disambut baik Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud menyebut dirinya sudah setuju sejak dulu dengan hukuman mati bagi koruptor. Menurut Mahfud, aturan hukuman mati terhadap koruptor sudah ada dalam Undang-Undang Tipikor. ,Dengan demikian, jika nantinya hukuman mati diterapkan maka tak perlu lagi ada undang-undang baru. Namun untuk pelaksanaannya menurut Mahfud semuanya tergantung dengan putusan hakim di pengadilan.

Namun, bagi Komnas HAM, aturan hukuman mati bagi koruptor dinilai bakal melanggar hak asasi manusia dan kurang efektif dalam pemberantasan korupsi. Bagi komisioner Komnas HAM, cara yang paling efektif dalam pemberantasan korupsi adalah memantau dan mengawasi proses penyelenggaraan anggaran negara secara terbuka. Aturan hukuman mati bagi koruptor sudah ada di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Meski begitu, wacana hukuman mati bagi koruptor yang dijelaskan Jokowi menurut Indonesia Corruption Watch justru bertolak belakang dengan pemberian grasi bagi para koruptor baru-baru ini. ICW pun menyarankan presiden segera mengambil langkah nyata memerangi korupsi. Salah satunya menerbitkan Perppu KPK.

#HukumanMati #Koruptor #PresidenJokowi

Jangan lewatkan live streaming Kompas TV 24 jam non stop di www.kompas.tv/live. Supaya tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia, yuk subscribe channel youtube Kompas TV. Aktifkan juga lonceng supaya kamu dapat notifikasi kalau ada video baru.

Media sosial Kompas TV : Facebook Instagram Twitter LINE

BERITA LAINNYA

Close Ads x
NEWSTICKER
06:39
CHARLES HONORIS: KESEPAKATAN TRILATERAL DIPERLUKAN UNTUK ANTISIPASI PENCULIKAN WNI OLEH KELOMPOK ABU SAYYAF   ANGGOTA KOMISI I DPR CHARLES HONORIS MINTA PEMERINTAH DESAK FILIPINA & MALAYSIA JALANKAN KESEPAKATAN TRILATERAL   PEMKOT TANGERANG SELATAN AKUI KEBERATAN DENGAN WACANA PEMERINTAH YANG AKAN MENCABUT SUBSIDI ELPIJI 3 KG   KEJAGUNG BELUM BERENCANA MEMANGGIL OJK TERKAIT KASUS DUGAAN KORUPSI DI PT ASURANSI JIWASRAYA   KEJAGUNG PASTIKAN ADA ASET MILIK TERSANGKA KASUS DUGAAN KORUPSI DI PT ASURANSI JIWASRAYA DI LUAR NEGERI   KEJAGUNG BLOKIR 35 REKENING MILIK TERSANGKA KASUS DUGAAN KORUPSI PT ASURANSI JIWASRAYA   WAKIL WALI KOTA TANGERANG SELATAN BERHARAP GAJI PEGAWAI HONORER YANG AKAN MENJADI PPPK DITANGGUNG OLEH APBN   KOMISI III DPR AKAN PANGGIL MENKUMHAM YASONNA LAOLY UNTUK MEMINTA PENJELASAN SOAL KEBERADAAN HARUN MASIKU   KEMENDAGRI DORONG INOVASI DAN FASILITASI PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DI DAERAH   WAPRES MA'RUF AMIN TEGASKAN KERAJAAN FIKTIF HARUS DIBUBARKAN DAN DILARANG   MENAG FACHRUL RAZI BANTAH INSTRUKSIKAN JAJARANNYA UNTUK MENGATUR DAN MENYUSUN TEKS KHOTBAH JUMAT DI MASJID   KETUA DPR PUAN MAHARANI MEMINTA KAWASAN MONAS TAK DIUBAH DAN DIKEMBALIKAN SEPERTI ASLINYA   SETAHUN TAK BEROPERASI, GARUDA INDONESIA KEMBALI BUKA PENERBANGAN DI BANDARA BETOAMBARI, KOTA BAUBAU, SULTRA   BUPATI SUKABUMI TINGKATKAN KEWASPADAAN & KESIAPSIAGAAN HADAPI PUNCAK MUSIM HUJAN PADA FEBRUARI 2020