HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV nasional sapa indonesia

Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Anggota DPR F-Golkar: Kita Siap Aja Kalau Dilarang

Rabu, 11 Desember 2019 | 13:41 WIB

Tidak adanya larangan mantan napi korupsi untuk maju di Pilkada 2020 dalam peraturan kpu yang baru disahkan menimbulkan polemik. Kpk pun mengkritisi langkah KPU tersebut. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mempertanyakan komitmen partai politik jika kembali mencalonkan narapidana korupsi untuk Pilkada.

Sementara itu Komisioner Komisi Pemilihan Umum Ilham Saputra menyatakan dengan diperbolehkannya mantan napi korupsi mengikuti pilkada tidak akan menyurutkan semangat anti-korupsi di tubuh KPU. Meski KPU batal melarang eks koruptor maju pada Pilkada 2020 salah satu partai pengusung capres pada Pilpres 2019 Gerindra berjanji tak akan mengajukan kader mantan napi korupsi.

Pada Senin, 9 Desember Komisi II DPR juga menilai PKPU nomor 18 tahun 2019 tentang pencalonan kepala daerah merupakan jalan tengah. Meski tak dilarang untuk mengikuti pilkada rekam jejak para calon kepala daerah mestinya dapat lebih transparan agar pemilih mengetahui latar belakang bakal calon kepala daerah nantinya.

Diperbolehkannya mantan napi korupsi mengikuti pilkada tahun depan menjadi polemik. Apakah kader partai akan memilih dan memilah anggotanya yang mencalonkan diri? Dan apakah langkah KPU ini tepat dengan dalih sesuai aturan Kemenkumham? Kami akan membahasnya bersama peneliti Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi Fadli Ramadhanil. Juga ada anggota Komisi II DPR Fraksi Golkar Zulfikar Arse Sadikin.

#Koruptor #Pilkada #KPU

Jangan lewatkan live streaming Kompas TV 24 jam non stop di www.kompas.tv/live. Supaya tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia, yuk subscribe channel youtube Kompas TV. Aktifkan juga lonceng supaya kamu dapat notifikasi kalau ada video baru.

Media sosial Kompas TV : Facebook Instagram Twitter LINE

BERITA LAINNYA

KOMPAS SIANG

Tanggul Jebol, Bandung Dilanda Banjir

Minggu, 19 Januari 2020 | 18:07 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
18:24
GANDA PUTRA MARCUS FERNALDI GIDEON/KEVIN SANJAYA SUKAMULJO JADI JUARA INDONESIA MASTERS 2020   BPPT: MODIFIKASI CUACA BERHASIL KURANGI HUJAN JABODETABEK HINGGA 44 PERSEN   KEMENHUB MELARANG TRUK DENGAN MUATAN DAN DIMENSI BERLEBIH MENYEBERANG DARI MERAK KE BAKAUHENI   KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEBUT 840.000 HEKTAR LAHAN EFEKTIF BELUM TERMANFAATKAN UNTUK RUMPUT LAUT   PT JASA MARGA: TOL JAKARTA-CIKAMPEK SELATAN BISA DIGUNAKAN UNTUK MUDIK LEBARAN 2020   KEMKOMINFO BERI BANTUAN 138 PERANGKAT JARINGAN INTERNET NUSANTARA KEPADA MASYARAKAT JAYAPURA, PAPUA   PEMPROV KEPULAUAN RIAU OPTIMISTIS KUNJUNGAN WISATAWAN PADA 2020 MENCAPAI 3 JUTA ORANG   TIONGKOK DAN MYANMAR SEPAKAT TANDA TANGANI KERJA SAMA PROYEK MEGA-INFRASTRUKTUR SEBESAR 3,6 MILIAR DOLLAR AS   MENTERI BUMN ERICK THOHIR: PENCAIRAN TAHAP AWAL SEBESAR RP 2 TRILIUN AKAN DILAKUKAN MULAI AWAL MARET 2020   STAF KHUSUS MENTERI BUMN: DANA RP 5 TRILIUN BERASAL DARI “HOLDING” ASURANSI BUMN RP 2 TRILIUN DAN INVESTOR RP 3 TRILIUN   KEMENTERIAN BUMN SIAPKAN SUNTIKAN DANA RP 5 TRILIUN UNTUK GANTI UANG NASABAH ASURANSI JIWASRAYA   LPSK SIAP BERIKAN PERLINDUNGAN BAGI SAKSI DALAM KASUS DUGAAN SUAP WAHYU SETIAWAN   ANGGOTA KOMISI VI DPR FRAKSI PDI-P DEDDY SITORUS NILAI TAK ADA URGENSI PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS UNTUK JIWASRAYA   KECELAKAAN BUS DI SUBANG, PEMKOT DEPOK SANTUNI RP 10 JUTA UNTUK KORBAN MENINGGAL & BIAYA PENGOBATAN BAGI KORBAN LUKA