Kompas TV nasional sapa indonesia

Eks Napi Korupsi Boleh Maju Pilkada, Perludem: Kalau KPU Konsisten, Bisa Diatur

Rabu, 11 Desember 2019 | 13:50 WIB

Tidak adanya larangan mantan napi korupsi untuk maju di Pilkada 2020 dalam peraturan kpu yang baru disahkan menimbulkan polemik. Kpk pun mengkritisi langkah KPU tersebut. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mempertanyakan komitmen partai politik jika kembali mencalonkan narapidana korupsi untuk Pilkada.

Sementara itu Komisioner Komisi Pemilihan Umum Ilham Saputra menyatakan dengan diperbolehkannya mantan napi korupsi mengikuti pilkada tidak akan menyurutkan semangat anti-korupsi di tubuh KPU. Meski KPU batal melarang eks koruptor maju pada Pilkada 2020 salah satu partai pengusung capres pada Pilpres 2019 Gerindra berjanji tak akan mengajukan kader mantan napi korupsi.

Pada Senin, 9 Desember Komisi II DPR juga menilai PKPU nomor 18 tahun 2019 tentang pencalonan kepala daerah merupakan jalan tengah. Meski tak dilarang untuk mengikuti pilkada rekam jejak para calon kepala daerah mestinya dapat lebih transparan agar pemilih mengetahui latar belakang bakal calon kepala daerah nantinya.

Diperbolehkannya mantan napi korupsi mengikuti pilkada tahun depan menjadi polemik. Apakah kader partai akan memilih dan memilah anggotanya yang mencalonkan diri? Dan apakah langkah KPU ini tepat dengan dalih sesuai aturan Kemenkumham? Kami akan membahasnya bersama peneliti Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi Fadli Ramadhanil. Juga ada anggota Komisi II DPR Fraksi Golkar Zulfikar Arse Sadikin.

#Koruptor #Pilkada #KPU

Editor : Imanuel Gilang Krisjanuar



BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Pelantikan Ketua DPRD Bangli

Kamis, 29 Oktober 2020 | 11:38 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
11:59
WEBINAR KOMPAS INSTITUTE "INVESTASI KALA RESESI" BERSAMA MOHAMAD ANDOKO. DAFTAR DI INSTITUTE.KOMPAS.ID   LIBUR PANJANG, PENGELOLA KAWASAN WISATA DISPARBUD BLITAR BATASI PEZIARAH MAKAM BUNG KARNO CEGAH COVID-19   PANDEMI KORONA, PEMPROV BALI BELUM IZINKAN BIOSKOP KEMBALI BEROPERASI    PEMPROV DKI WAJIBKAN PENGELOLA TEMPAT WISATA BATASI PENGUNJUNG MAKSIMAL 25 PERSEN SELAMA LIBUR PANJANG   KEMENPORA AJAK PEMUDA INDONESIA MELANGKAH MAJU UNTUK INDONESIA LEBIH BAIK   KPU DEPOK IMBAU MILENIAL TAK RAGU GUNAKAN HAK PILIH KE TPS SAAT PILKADA 2020    MENTERI BUMN ERICK THOHIR SIAP DUKUNG PELAKU UMKM DALAM INFRASTRUKTUR, PENDANAAN, DAN AKSES PASAR   KEMENDESA PDTT SEBUT EKONOMI DESA MASIH JAUH TERTINGGAL DARI KOTA   KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN: IZIN USAHA PENGOLAHAN KOMODITAS PERIKANAN SEMAKIN MUDAH DAN CEPAT   KEMENTERIAN PERHUBUNGAN APRESIASI PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DI BANDARA SOEKARNO-HATTA   MAKI NILAI VONIS PENJARA SEUMUR HIDUP DALAM KASUS KORUPSI DI ASURANSI JIWASRAYA BISA JADI EFEK JERA BAGI KORUPTOR   KETUA MPR BAMBANG SOESATYO TERIMA ANUGERAH RISING STAR OF DEMOCRACY   ANTISIPASI BANJIR, BPBD CIANJUR: JIKA HUJAN DERAS 2 JAM, WARGA DEKAT DAERAH ALIRAN SUNGAI SIAP-SIAP MENGUNGSI   MUSIM HUJAN, BPBD IMBAU MASYARAKAT TINGKATKAN KEWASPADAAN POTENSI ANCAMAN BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR