HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV nasional kompas malam

Polemik Wacana Hukuman Mati Koruptor

Rabu, 11 Desember 2019 | 09:50 WIB

Menko Polhukam Mahfud MD mendukung adanya gagasan hukuman mati terhadap para koruptor. Mahfud menyebut dirinya sudah setuju sejak dulu dengan hukuman mati bagi koruptor.

Mahfud MD menyebut saat ini aturan soal hukuman mati terhadap koruptor sudah ada dalam undang- undang tipikor. Dengan demikian jika nantinya hukuman mati diterapkan, maka tak perlu lagi ada undang- undang baru. Namun untuk pelaksanaannya, menurut Mahfud semuanya tergantung dengan putusan hakim di pengadilan.

Hukuman mati  bagi koruptor menjadi perbincangan publik setelah Presiden Joko Widodo melontarkan pernyataan perlunya  hukuman yang tegas untuk memberantas korupsi. Presiden menyebut tak menutup kemungkinan inisiatif usulan ini akan datang dari pemerintah jika memang menjadi aspirasi kuat dari masyarakat.

Wacana ini muncul saat presiden menjawab pertanyaan siswa di hari peringatan hari antikorupsi sedunia. Pernyataan Presiden Jokowi soal dorongan penerapan hukuman mati bagi koruptor ditanggapi oleh anggota komisi III DPR Fraksi PKS Nasir Djamil. Nasir Djamil meminta  pernyataan Presiden Joko Widodo soal penerapan hukuman mati bukan hanya sebatas retorika. Politisi PKS ini juga meminta adanya sikap konsistensi pemerintah terhadap pemberantasan korupsi.

Namun bagi komnas HAM, aturan hukuman mati bagi koruptor dinilai bakal melanggar hak asasi manusia dan kurang efektif dalam pemberantasan korupsi. Bagi komisioner komnas HAM, Choirul Anam, cara yang paling efektif dalam pemberantasan korupsi adalah memantau dan mengawasi proses penyelenggaraan anggaran negara secara terbuka.

Aturan soal hukuman mati terhadap koruptor sebenarnya sudah ada dalam undang- undang tipikor. Mantan hakim sekaligus pakar hukum pidana Universitas Trisakti Asep Iwan Iriawan, jika hukuman mati bagi koruptor hendak ditegakkan, maka yang diperlukan hanyalah keberanian hakim.

#KoruptorHukumMati #HukumanKoruptor #Koruptor

Jangan lewatkan live streaming Kompas TV 24 jam non stop di https://www.kompas.tv/live. Supaya tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia, yuk subscribe channel youtube Kompas TV. Aktifkan juga lonceng supaya kamu dapat notifikasi kalau ada video baru. 

Media social Kompas TV: 

Facebook: https://www.facebook.com/KompasTV 

Instagram: https://www.instagram.com/kompastv 

Twitter: https://twitter.com/KompasTV 

LINE: https://line.me/ti/p/%40KompasTV

Jangan lewatkan live streaming Kompas TV 24 jam non stop di www.kompas.tv/live. Supaya tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia, yuk subscribe channel youtube Kompas TV. Aktifkan juga lonceng supaya kamu dapat notifikasi kalau ada video baru.

Media sosial Kompas TV : Facebook Instagram Twitter LINE

BERITA LAINNYA

Close Ads x
NEWSTICKER
18:38
KPK MINTA MANTAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG NURHADI KOOPERATIF PENUHI PANGGILAN KPK   KPK KEMBALI PANGGIL MANTAN SEKRETARIS MA NURHADI SEBAGAI TERSANGKA DUGAAN SUAP PENGURUSAN PERKARA PERDATA, BESOK   KOMISI KESEHATAN NASIONAL TIONGKOK MENYATAKAN 36 PASIEN YANG TERINFEKSI VIRUS KORONA SEMBUH DAN DIPULANGKAN DARI RS   MENKES TERAWAN AGUS PUTRANTO BANTAH VIRUS KORONA SAMPAI KE INDONESIA   TIONGKOK GUNAKAN OBAT UNTUK PENGIDAP VIRUS HIV SEBAGAI PENANGANAN SEMENTARA PASIEN TERINFEKSI VIRUS KORONA    KEPALA SEKRETARIAT PRESIDEN HERU BUDI HARTONO MINTA PEMPROV DKI JAKARTA TIDAK BERPOLEMIK DALAM MENANGANI BANJIR   ANGGOTA BALEG DPR FIRMAN SOEBAGYO SEBUT "OMNIBUS LAW" AKAN DIBAHAS TERBUKA DAN MENDENGARKAN MASUKAN BERBAGAI PIHAK   BMKG MEMPREDIKSI CUACA EKSTREM AKAN MELANDA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SELAMA TIGA HARI KE DEPAN    SOAL KURSI WAGUB DKI JAKARTA, RIZA PATRIA: SEPENUHNYA SAYA SERAHKAN KEPADA TEMAN-TEMAN DI DPRD   RIZA PATRIA SIAP MUNDUR SEBAGAI ANGGOTA DPR JIKA TERPILIH MENJADI WAGUB DKI JAKARTA    CAWAGUB DKI JAKARTA RIZA PATRIA MENGAKU TIDAK ADA LOBI KHUSUS KEPADA ANGGOTA DPRD    GUBERNUR ANIES BASWEDAN KLAIM ANGKA KEMISKINAN DI DKI JAKARTA TERENDAH SE-INDONESIA DALAM 5 TAHUN TERAKHIR   SOAL BANJIR "UNDERPASS" KEMAYORAN, GUBERNUR ANIES BASWEDAN: PEMPROV DKI IKUT BANTU MESKI BUKAN KEWENANGANNYA   KEPALA TIM SIAGA BANJIR KOARMADA I PERKIRAKAN BANJIR DI "UNDERPASS" KEMAYORAN KERING MALAM INI JIKA TIDAK HUJAN