Kompas TV nasional kompas malam

Polemik Wacana Hukuman Mati Koruptor

Rabu, 11 Desember 2019 | 09:50 WIB

Menko Polhukam Mahfud MD mendukung adanya gagasan hukuman mati terhadap para koruptor. Mahfud menyebut dirinya sudah setuju sejak dulu dengan hukuman mati bagi koruptor.

Mahfud MD menyebut saat ini aturan soal hukuman mati terhadap koruptor sudah ada dalam undang- undang tipikor. Dengan demikian jika nantinya hukuman mati diterapkan, maka tak perlu lagi ada undang- undang baru. Namun untuk pelaksanaannya, menurut Mahfud semuanya tergantung dengan putusan hakim di pengadilan.

Hukuman mati  bagi koruptor menjadi perbincangan publik setelah Presiden Joko Widodo melontarkan pernyataan perlunya  hukuman yang tegas untuk memberantas korupsi. Presiden menyebut tak menutup kemungkinan inisiatif usulan ini akan datang dari pemerintah jika memang menjadi aspirasi kuat dari masyarakat.

Wacana ini muncul saat presiden menjawab pertanyaan siswa di hari peringatan hari antikorupsi sedunia. Pernyataan Presiden Jokowi soal dorongan penerapan hukuman mati bagi koruptor ditanggapi oleh anggota komisi III DPR Fraksi PKS Nasir Djamil. Nasir Djamil meminta  pernyataan Presiden Joko Widodo soal penerapan hukuman mati bukan hanya sebatas retorika. Politisi PKS ini juga meminta adanya sikap konsistensi pemerintah terhadap pemberantasan korupsi.

Namun bagi komnas HAM, aturan hukuman mati bagi koruptor dinilai bakal melanggar hak asasi manusia dan kurang efektif dalam pemberantasan korupsi. Bagi komisioner komnas HAM, Choirul Anam, cara yang paling efektif dalam pemberantasan korupsi adalah memantau dan mengawasi proses penyelenggaraan anggaran negara secara terbuka.

Aturan soal hukuman mati terhadap koruptor sebenarnya sudah ada dalam undang- undang tipikor. Mantan hakim sekaligus pakar hukum pidana Universitas Trisakti Asep Iwan Iriawan, jika hukuman mati bagi koruptor hendak ditegakkan, maka yang diperlukan hanyalah keberanian hakim.

#KoruptorHukumMati #HukumanKoruptor #Koruptor

Jangan lewatkan live streaming Kompas TV 24 jam non stop di https://www.kompas.tv/live. Supaya tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia, yuk subscribe channel youtube Kompas TV. Aktifkan juga lonceng supaya kamu dapat notifikasi kalau ada video baru. 

Media social Kompas TV: 

Facebook: https://www.facebook.com/KompasTV 

Instagram: https://www.instagram.com/kompastv 

Twitter: https://twitter.com/KompasTV 

LINE: https://line.me/ti/p/%40KompasTV

Editor : Reny Mardika



BERITA LAINNYA


KOMPAS SPORT

Timnas U-16 akan Kembali Gelar Uji Coba

Senin, 28 September 2020 | 06:15 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
06:37
TAK ADA PENAMBAHAN TPS, KPU TANGSEL GILIR JADWAL KEDATANGAN PEMILIH UNTUK HINDARI KERUMUNAN    KPU TANGERANG SELATAN TAK BERENCANA TAMBAH JUMLAH TPS PADA PILKADA 2020   MENKO PMK SEBUT SAAT INI PEMERINTAH MULAI UBAH STRATEGI PEMBANGUNAN KESEHATAN   MENKO PMK MUHADJIR EFFENDY MINTA IDI LINDUNGI PARA DOKTER YANG TANGANI COVID-19   KLHK PERKIRAKAN PEMULIHAN LAHAN KRITIS DI INDONESIA BUTUH 60 TAHUN   PEMPROV JATIM TEGASKAN PILKADA SERENTAK UTAMAKAN PROTOKOL KESEHATAN   PEMPROV DKI SIAPKAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK TERPUSAT SKALA PERKOTAAN DAN PERMUKIMAN   MENAKER IDA FAUZIAH: KUNCI SUKSES DI REVOLUSI 4.0 ADALAH ADAPTIF DAN INOVATIF PADA PERUBAHAN   PANDEMI KORONA, MENTERI PPPA SUSUN PROTOKOL KHUSUS CEGAH MUNCULNYA KLASTER KELUARGA   PANDEMI KORONA, MENTERI PPPA MINTA ORANG TUA SELALU BERSIHKAN DIRI SAAT TIBA DI RUMAH    KEMENTERIAN PERDAGANGAN DUKUNG PENATAAN EKOSISTEM LOGISTIK NASIONAL   KEMENPERIN PASTIKAN INDUSTRI TERAPKAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH DENGAN BAIK    KEMENPERIN SIAP EVALUASI KEBIJAKAN INDUSTRI DI TENGAH PANDEMI COVID-19    KETUA PELAKSANA KOMITE COVID-19 ERICK THOHIR: PROGRAM BANTUAN KUOTA INTERNET UNTUK JAGA KUALITAS SDM