Kompas TV klik360 top 3 news

[TOP 3 NEWS] Temuan Baru Kasus Novel | Bea Cukai Soal Komponen Harley | Mahfud: Hukum Mati Koruptor

Rabu, 11 Desember 2019 | 09:34 WIB

Presiden Joko Widodo telah bertemu dengan Kapolri Jenderal Idham Azis terkait perkembangan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Dalam pertemuan Presiden dengan Kapolri yang berlangsung Senin (9/12/19), Kapolri menyampaikan adanya perkembangan baru kasus Novel Baswedan.

Kepada kapolri, presiden meminta kasus Novel bisa diungkap dalam waktu hitungan hari mengingat adanya temuan baru dalam kasus itu. Oleh karenanya, Jokowi mengaku tidak akan memberi tenggat waktu lagi bagi polri. Ia hanya ingin agar kasus yang telah terjadi sejak 2,5 tahun lalu ini bisa secepatnya menemukan titik terang.

Sebelumnya, Jokowi memberi tenggat waktu sampai awal Desember 2019 bagi polri untuk mengungkap kasus penyerangan terhadap Novel. Hal itu disampaikan Jokowi usai melantik Idham Azis sebagai Kapolri di Istana Negara, Jakarta, Jumat  (1/10/19).

Dirjen Bea dan Cukai menyebut onderdil motor Harley Davidson dan sepeda Brompton yang dibawa dalam pesawat Garuda tidak memiliki surat kepabeanan. Dirjen Bea dan Cukai, Heru Pambudi membenarkan bahwa pesawat Garuda telah mengirimkan surat izin pemberitahuan pendaratan pesawat pada pihak bea cukai.

Garuda hanya mengirimkan surat izin pemberitahuan pendaratan pesawat pada pihak bea cukai. Namun, surat tersebut hanya mengonfirmasi soal kedatangan pesawat, beserta dengan daftar penumpang dan klaim tag, sementara kargo kepabeanan tertulis nihil, yang berarti seharusnya pesawat tidak boleh mengangkut barang atau kargo.

Heru memastikan yang bermasalah hanya keberadaan barang-barang tersebut di dalam pesawat, sementara urusan administrasi pesawat telah sesuai syarat.

Menko Polhukam Mahfud MD sepakat soal hukuman mati bagi koruptor. Mahfud mengatakan tak perlu lagi membuat instrumen baru yang mengatur hal itu bila serius akan diterapkan. Mahfud mengatakan, hukuman mati untuk koruptor memang sudah diatur dalam undang-undang tipikor sebelumnya.

Eks Ketua Mahkamah Konstitusi itu menyatakan, telah menyetujui gagasan untuk menghukum mati koruptor sejak lama, khususnya terhadap kasus korupsi besar yang terbukti dilakukan karena keserakahan.

Editor : Desy Hartini



BERITA LAINNYA


KOMPAS SPORT

PT LIB Rubah Jadwal Kompetisi Liga 1

Senin, 28 September 2020 | 06:45 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
07:23
TAK ADA PENAMBAHAN TPS, KPU TANGSEL GILIR JADWAL KEDATANGAN PEMILIH UNTUK HINDARI KERUMUNAN    KPU TANGERANG SELATAN TAK BERENCANA TAMBAH JUMLAH TPS PADA PILKADA 2020   MENKO PMK SEBUT SAAT INI PEMERINTAH MULAI UBAH STRATEGI PEMBANGUNAN KESEHATAN   MENKO PMK MUHADJIR EFFENDY MINTA IDI LINDUNGI PARA DOKTER YANG TANGANI COVID-19   KLHK PERKIRAKAN PEMULIHAN LAHAN KRITIS DI INDONESIA BUTUH 60 TAHUN   PEMPROV JATIM TEGASKAN PILKADA SERENTAK UTAMAKAN PROTOKOL KESEHATAN   PEMPROV DKI SIAPKAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK TERPUSAT SKALA PERKOTAAN DAN PERMUKIMAN   MENAKER IDA FAUZIAH: KUNCI SUKSES DI REVOLUSI 4.0 ADALAH ADAPTIF DAN INOVATIF PADA PERUBAHAN   PANDEMI KORONA, MENTERI PPPA SUSUN PROTOKOL KHUSUS CEGAH MUNCULNYA KLASTER KELUARGA   PANDEMI KORONA, MENTERI PPPA MINTA ORANG TUA SELALU BERSIHKAN DIRI SAAT TIBA DI RUMAH    KEMENTERIAN PERDAGANGAN DUKUNG PENATAAN EKOSISTEM LOGISTIK NASIONAL   KEMENPERIN PASTIKAN INDUSTRI TERAPKAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH DENGAN BAIK    KEMENPERIN SIAP EVALUASI KEBIJAKAN INDUSTRI DI TENGAH PANDEMI COVID-19    KETUA PELAKSANA KOMITE COVID-19 ERICK THOHIR: PROGRAM BANTUAN KUOTA INTERNET UNTUK JAGA KUALITAS SDM