HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV klik360 cerita indonesia

Mahfud MD Setuju Koruptor Dihukum Mati

Selasa, 10 Desember 2019 | 19:24 WIB

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya sepakat mengenai hukuman mati terhadap para koruptor.

Hal itu disampaikan oleh Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam sebelum ia menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Selasa (10/12/19).

Mahfud MD mengatakan tidak perlu lagi membuat instrumen baru yang mengatur soal hukuman mati bagi koruptor bila memang akan serius mulai diterapkan,

Pasalnya, Mahfud MD juga menyebut bila hukuman mati untuk koruptor sudah diatur dalam undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Mahfud MD pun telah menyetujui gagasan hukuman mati bagi koruptor sejak lama, khususnya korupsi besar yang terbukti dilakukan karena keserakahan.

Sebelumnya, dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di SMKN 57, Jakarta, Presiden Joko Widodo melontarkan wacana pemerintah bersedia mengusulkan revisi Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi agar koruptor bisa dihukum mati.

#MahfudMD #HukumanMati #Koruptor

Jangan lewatkan live streaming Kompas TV 24 jam non stop di www.kompas.tv/live. Supaya tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia, yuk subscribe channel youtube Kompas TV. Aktifkan juga lonceng supaya kamu dapat notifikasi kalau ada video baru.

Media sosial Kompas TV : Facebook Instagram Twitter LINE

BERITA LAINNYA

Close Ads x
NEWSTICKER
15:34
MENKO PMK MUHADJIR EFFENDY TEGASKAN IURAN BPJS KESEHATAN UNTUK KELAS III TETAP NAIK   KANTOR IMIGRASI PALANGKARAYA, KALTENG, TAHAN WARTAWAN ASAL AS PHILIP JACOBSON KARENA DIDUGA LANGGAR IZIN TINGGAL   DEPUTI BADAN KOORDINATOR PENANAMAN MODAL SEBUT 24 PROYEK INVESTASI MANGKRAK BERNILAI RP 708 TRILIUN    KETUA BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN SEBUT SOAL DAN PENYELENGGARAAN UJIAN DISERAHKAN SEPENUHNYA KEPADA SEKOLAH    BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN HAPUS PROSEDUR OPERASIONAL UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL   YLKI MENOLAK RENCANA KEMENHUB YANG AKAN MENAIKKAN TARIF OJEK “ONLINE”   KOMISI I DPR MENDORONG BPK AUDIT KEUANGAN TVRI   SEKRETARIS FRAKSI PPP DPR ACHMAD BAIDOWI TIDAK SETUJU DENGAN KETENTUAN PRODUK BERSERTIFIKAT HALAL DIHAPUSKAN   PN JAKPUS TOLAK GUGATAN OC KALIGIS TERHADAP GUBERNUR ANIES BASWESAN YANG ANGKAT BAMBANG WIDJOJANTO JADI KOMITE TUGPP   DITLANTAS POLDA METRO JAYA TERAPKAN TILANG ELEKTRONIK UNTUK SEPEDA MOTOR MULAI 1 FEBRUARI 2020   IMIGRASI KARAWANG, JAWA BARAT, TOLAK PULUHAN PERMOHONAN PASPOR YANG DIDUGA UNTUK KEPENTINGAN BEKERJA DI LUAR NEGERI   KETUA DPR PUAN MAHARANI AKAN RENOVASI KANTIN DPR AGAR REPRESENTATIF, NYAMAN, DAN HIGIENIS   TIMSAR JAYAPURA MASIH MENCARI KORBAN PERAHU MOTOR YANG TERBALIK DI PERAIRAN SARMI   KETUA KPU SEBUT ADA SEJUMLAH PEMDA YANG PANGKAS ANGGARAN TANPA LIBATKAN PENYELENGGARA PILKADA 2020