Kompas TV klik360 cerita indonesia

PKS Sebut Jokowi Keliru Soal Hukuman Mati Untuk Koruptor

Selasa, 10 Desember 2019 | 16:40 WIB

Presiden Joko Widodo menyatakan hukuman mati bisa diterapkan bagi pencuri uang negara atau koruptor.  Namun hal ini sangat tergantung dengan aspirasi masyarakat dan Revisi Undang-Undang yang harus dilakukan oleh DPR. Presiden mengaku tak menutup kemungkinan inisiatif usulan ini akan datang dari pemerintah. Wacana ini muncul saat Presiden Jokowi menjawab pertanyaan siswa SMK negeri bertepatan dengan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, Senin (9/12/2019).

Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS Nasir Djamil mengatakan Presiden Jokowi keliru jika mengatakan bahwa hukuman mati berdasarkan kehendak masyarakat. Karena menurutnya, hukuman mati itu ada di Undang-Undang HAM, Undang-Undang Psikotropika, dan Undang-Undang tentang korupsi itu sendiri. 

Nasir mengatakan, Presiden tidak perlu membuat retorika dalam komitmen pemberantasan korupsi. Menurutnya, sebaiknya Presiden segera mengoreksi keputusan yang dibuat dalam memberikan grasi terhadap terpidana korupsi Annas Maamun. Belum lama ini, terpidana H Annas Maamun mendapat grasi dari presiden berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23/G Tahun 2019 tentang Pemberian Grasi, tanggal ditetapkan tanggal 25 Oktober 2019. Annas hanya akan menjalani 6 tahun masa hukuman, dari vonis 7 tahun. Alasan pemberian grasi oleh presiden pun atas asas kemanusiaan.

 

Editor : Yuilyana



BERITA LAINNYA


KOMPAS SPORT

PT LIB Rubah Jadwal Kompetisi Liga 1

Senin, 28 September 2020 | 06:45 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
07:09
TAK ADA PENAMBAHAN TPS, KPU TANGSEL GILIR JADWAL KEDATANGAN PEMILIH UNTUK HINDARI KERUMUNAN    KPU TANGERANG SELATAN TAK BERENCANA TAMBAH JUMLAH TPS PADA PILKADA 2020   MENKO PMK SEBUT SAAT INI PEMERINTAH MULAI UBAH STRATEGI PEMBANGUNAN KESEHATAN   MENKO PMK MUHADJIR EFFENDY MINTA IDI LINDUNGI PARA DOKTER YANG TANGANI COVID-19   KLHK PERKIRAKAN PEMULIHAN LAHAN KRITIS DI INDONESIA BUTUH 60 TAHUN   PEMPROV JATIM TEGASKAN PILKADA SERENTAK UTAMAKAN PROTOKOL KESEHATAN   PEMPROV DKI SIAPKAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK TERPUSAT SKALA PERKOTAAN DAN PERMUKIMAN   MENAKER IDA FAUZIAH: KUNCI SUKSES DI REVOLUSI 4.0 ADALAH ADAPTIF DAN INOVATIF PADA PERUBAHAN   PANDEMI KORONA, MENTERI PPPA SUSUN PROTOKOL KHUSUS CEGAH MUNCULNYA KLASTER KELUARGA   PANDEMI KORONA, MENTERI PPPA MINTA ORANG TUA SELALU BERSIHKAN DIRI SAAT TIBA DI RUMAH    KEMENTERIAN PERDAGANGAN DUKUNG PENATAAN EKOSISTEM LOGISTIK NASIONAL   KEMENPERIN PASTIKAN INDUSTRI TERAPKAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH DENGAN BAIK    KEMENPERIN SIAP EVALUASI KEBIJAKAN INDUSTRI DI TENGAH PANDEMI COVID-19    KETUA PELAKSANA KOMITE COVID-19 ERICK THOHIR: PROGRAM BANTUAN KUOTA INTERNET UNTUK JAGA KUALITAS SDM