HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV klik360 cerita indonesia

PKS Sebut Jokowi Keliru Soal Hukuman Mati Untuk Koruptor

Selasa, 10 Desember 2019 | 16:40 WIB

Presiden Joko Widodo menyatakan hukuman mati bisa diterapkan bagi pencuri uang negara atau koruptor.  Namun hal ini sangat tergantung dengan aspirasi masyarakat dan Revisi Undang-Undang yang harus dilakukan oleh DPR. Presiden mengaku tak menutup kemungkinan inisiatif usulan ini akan datang dari pemerintah. Wacana ini muncul saat Presiden Jokowi menjawab pertanyaan siswa SMK negeri bertepatan dengan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, Senin (9/12/2019).

Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS Nasir Djamil mengatakan Presiden Jokowi keliru jika mengatakan bahwa hukuman mati berdasarkan kehendak masyarakat. Karena menurutnya, hukuman mati itu ada di Undang-Undang HAM, Undang-Undang Psikotropika, dan Undang-Undang tentang korupsi itu sendiri. 

Nasir mengatakan, Presiden tidak perlu membuat retorika dalam komitmen pemberantasan korupsi. Menurutnya, sebaiknya Presiden segera mengoreksi keputusan yang dibuat dalam memberikan grasi terhadap terpidana korupsi Annas Maamun. Belum lama ini, terpidana H Annas Maamun mendapat grasi dari presiden berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23/G Tahun 2019 tentang Pemberian Grasi, tanggal ditetapkan tanggal 25 Oktober 2019. Annas hanya akan menjalani 6 tahun masa hukuman, dari vonis 7 tahun. Alasan pemberian grasi oleh presiden pun atas asas kemanusiaan.

 

Jangan lewatkan live streaming Kompas TV 24 jam non stop di www.kompas.tv/live. Supaya tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia, yuk subscribe channel youtube Kompas TV. Aktifkan juga lonceng supaya kamu dapat notifikasi kalau ada video baru.

Media sosial Kompas TV : Facebook Instagram Twitter LINE

BERITA LAINNYA

Close Ads x
NEWSTICKER
19:12
KPK MINTA MANTAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG NURHADI KOOPERATIF PENUHI PANGGILAN KPK   KPK KEMBALI PANGGIL MANTAN SEKRETARIS MA NURHADI SEBAGAI TERSANGKA DUGAAN SUAP PENGURUSAN PERKARA PERDATA, BESOK   KOMISI KESEHATAN NASIONAL TIONGKOK MENYATAKAN 36 PASIEN YANG TERINFEKSI VIRUS KORONA SEMBUH DAN DIPULANGKAN DARI RS   MENKES TERAWAN AGUS PUTRANTO BANTAH VIRUS KORONA SAMPAI KE INDONESIA   TIONGKOK GUNAKAN OBAT UNTUK PENGIDAP VIRUS HIV SEBAGAI PENANGANAN SEMENTARA PASIEN TERINFEKSI VIRUS KORONA    KEPALA SEKRETARIAT PRESIDEN HERU BUDI HARTONO MINTA PEMPROV DKI JAKARTA TIDAK BERPOLEMIK DALAM MENANGANI BANJIR   ANGGOTA BALEG DPR FIRMAN SOEBAGYO SEBUT "OMNIBUS LAW" AKAN DIBAHAS TERBUKA DAN MENDENGARKAN MASUKAN BERBAGAI PIHAK   BMKG MEMPREDIKSI CUACA EKSTREM AKAN MELANDA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SELAMA TIGA HARI KE DEPAN    SOAL KURSI WAGUB DKI JAKARTA, RIZA PATRIA: SEPENUHNYA SAYA SERAHKAN KEPADA TEMAN-TEMAN DI DPRD   RIZA PATRIA SIAP MUNDUR SEBAGAI ANGGOTA DPR JIKA TERPILIH MENJADI WAGUB DKI JAKARTA    CAWAGUB DKI JAKARTA RIZA PATRIA MENGAKU TIDAK ADA LOBI KHUSUS KEPADA ANGGOTA DPRD    GUBERNUR ANIES BASWEDAN KLAIM ANGKA KEMISKINAN DI DKI JAKARTA TERENDAH SE-INDONESIA DALAM 5 TAHUN TERAKHIR   SOAL BANJIR "UNDERPASS" KEMAYORAN, GUBERNUR ANIES BASWEDAN: PEMPROV DKI IKUT BANTU MESKI BUKAN KEWENANGANNYA   KEPALA TIM SIAGA BANJIR KOARMADA I PERKIRAKAN BANJIR DI "UNDERPASS" KEMAYORAN KERING MALAM INI JIKA TIDAK HUJAN