HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV nasional berita kompas tv

Kontroversi "Diskon" Hukuman Napi Korupsi

Senin, 9 Desember 2019 | 22:27 WIB

Di hari antikorupsi sedunia (9/12)  sudah seharusnya menjadi momentum bagi penegak hukum untuk kembali mengobarkan perang melawan kejahatan luar biasa itu.

Saat menghadiri acara peringatan hari antikorupsi sedunia, di SMK Negeri 57 Jakarta, Presiden Joko Widodo menegaskan apapun bentuknya, tindak pidana korupsi itu tidak diperbolehkan di Indonesia.

Namun, belum lama ini Komisi Pemberantasan Korupsi mengomentari perlakuan hukum bagi terpidana kasus korupsi yang dinilai semakin ringan.

Pernyataan KPK ini didasari adanya pemberian grasi oleh Presiden Joko Widodo atas rekomendasi Mahkamah Agung terhadap terpidana kasus korupsi mantan Gubernur Riau Annas Maamun. Alasan presiden memberikan grasi adalah faktor kemanusiaan.

Tak hanya grasi tercatat juga Mahkamah Agung memberikan pengurangan hukuman di tingkat kasasi maupun peninjauan kembali terhadap sejumlah narapidana kasus korupsi.

Seperti pemberian potongan hukuman, menjadi tiga tahun penjara kepada terpidana kasus suap gula impor yang juga mantan ketua DPD Irman Gusman.


Lalu ada juga terpidana kasus siap impor daging, Mantan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar yang hukumannya dipotong menjadi tujuh tahun penjara.

Obral diskon hukuman koruptor ini akhirnya dikomentari Partai Keadilan Sejahtera. Politisi PKS Bukhori Yusuf secara spesifik menilai grasi yang diberikan presiden kepada mantan gubernur Annas Maamun bersifat subjektif.

Grasi bagi Annas Maamun serta diskon masa hukuman dari MA untuk narapidana kasus korupsi mengundang tanya bagi sejumlah pihak soal keseriusan pemerintah dalam upaya memberantas korupsi.

Jangan lewatkan live streaming Kompas TV 24 jam non stop di www.kompas.tv/live. Supaya tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia, yuk subscribe channel youtube Kompas TV. Aktifkan juga lonceng supaya kamu dapat notifikasi kalau ada video baru.

Media sosial Kompas TV : Facebook Instagram Twitter LINE

BERITA LAINNYA

Close Ads x
NEWSTICKER
09:47
BARCELONA SIAP AJUKAN TAWARAN BESAR UNTUK STRIKER INTER MILAN, LAUTARO MARTINEZ   INTER MILAN SEPAKAT TRANSFER CHRISTIAN ERIKSEN DENGAN MAHAR 20 JUTA EURO   ARSENAL TERTARIK TRANSFER PEMAIN ATLETICO MADRID, THOMAS LEMAR   BARCELONA DAN JUVENTUS SEPAKAT LAKUKAN PERTUKARAN PEMAIN, YAKNI ALEJANDRO MARQUES DENGAN MATHEUS PEREIRA   FRANK LAMPARD JAMIN CHELSEA TIDAK BERMINAT CARI PENGGANTI KEPA ARRIZABALAGA   GEMPA BERMAGNITUDO 6,8 GUNCANG TURKI BAGIAN TIMUR, 14 ORANG TEWAS   KAPOLRI JENDERAL IDHAM AZIS AKAN LIBATKAN KOMPOLNAS TENTUKAN ARAH KEBIJAKAN POLRI   ANGGOTA KOMISI I DPR WILLY ADITYA: PERLU KOORDINASI ANTARLEMBAGA CEGAH PENYEBARAN VIRUS KORONA   WALI KOTA BOGOR OPTIMISTIS PEMBANGUNAN GEREJA KRISTEN INDONESIA YASMIN TUNTAS SEBELUM JABATANNYA SELESAI   KPK MINTA MASYARAKAT INFORMASIKAN APABILA TAHU KEBERADAAN HARUN MASIKU   PEMPROV DKI: KONTRAKTOR MONAS TAK HARUS PUNYA KANTOR MAHAL   TERIMA LAPORAN POLITISI ROY SURYO SOAL SUNDA EMPIRE, POLISI LAKUKAN PENYIDIKAN   ANGGOTA KOMISI VII DPR SARTONO HUTOMO SEBUT HINGGA SAAT INI BELUM ADA MAFIA MIGAS DIPERANGI PEMERINTAH   MENPAN RB TJAHJO KUMOLO PASTIKAN PEMINDAHAN ASN KE IBU KOTA BARU AKAN DILAKUKAN SECARA MENYELURUH DAN TIDAK BERTAHAP