HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV klik360 cerita indonesia

Erick Thohir Larang BUMN Berikan Suvenir Saat RUPS

Senin, 9 Desember 2019 | 11:29 WIB

Menteri BUMN, Erick Thohir menerbitkan larangan perusahaan BUMN memberikan suvenir saat Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS pada Persero dan rapat pembahasan bersama pada Perum.

Erick Thohir mengatakan, "Dalam rangka efisiensi dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), setiap penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada Persero dan Rapat Pembahasan Bersama pada Perum dilarang untuk memberikan suvenir atau sejenisnya kepada siapapun."

Peraturan ini ditetapkan pada Surat Edaran No. SE-8/MBU/12/2019 oleh Erick Thohir pada Kamis 5 Desember 2019. Hal ini demi efisiensi dan perwujudan good corporate governance pada BUMN.

Erick juga menyebutkan bahwa khusus untuk Persero Terbuka, dalam rangka memastikan keterpenuhan kuorum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, dimungkinkan pemberian suvenir kepada pihak pemegang saham selain negara dengan memperhatikan kewajaran dan kepentingan perusahaan.

Adapun ruang lingkup surat edaran tersebut adalah larangan pemberian suvenir atau sejenisnya dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada Persero atau Rapat Pembahasan Bersama pada Perum. Berdasarkan keterangan Surat Edaran itu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu pelaku bisnis sekaligus merupakan kepanjangan tangan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu selalu berusaha untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan kinerja pelayanan kepada masyarakat.

#ErickThohir #BUMN #LarangSuvenir

 

Jangan lewatkan live streaming Kompas TV 24 jam non stop di www.kompas.tv/live. Supaya tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia, yuk subscribe channel youtube Kompas TV. Aktifkan juga lonceng supaya kamu dapat notifikasi kalau ada video baru.

Media sosial Kompas TV : Facebook Instagram Twitter LINE

BERITA LAINNYA

Close Ads x
NEWSTICKER
05:42
PERANCANG BUSANA ADJIE NOTONEGORO & PENYANYI TATA JANEETA PENUHI PANGGILAN POLISI ATAS KASUS MEMILES   KPK SEBUT YAMIN KAHAR MERUPAKAN PIHAK SWASTA PENYUAP BUPATI SOLOK SELATAN MUZNI ZAKARIA   KPK TAHAN YAMIN KAHAR, TERSANGKA KASUS DUGAAN SUAP PENGADAAN BARANG & JASA DI KABUPATEN SOLOK SELATAN, SUMBAR   WAPRES MA'RUF AMIN PASTIKAN MORATORIUM PEMEKARAN WILAYAH DI INDONESIA SAAT INI MASIH BERLAKU, SELAIN PAPUA   BPBD SEBUT RATUSAN RUMAH RUSAK AKIBAT BANJIR DAN LONGSOR DI KABUPATEN SIJUNJUNG, SUMBAR   KPK AKUI SUDAH MENGETAHUI KEBERADAAN HARUN MASIKU DI INDONESIA SEBELUM INFO DARI DITJEN IMIGRASI KEMENKUMHAM   FRAKSI DEMOKRAT AKAN TELUSURI DUGAAN DITJEN IMIGRASI KEMENKUMHAM MENUTUPI KEPULANGAN HARUN MASIKU KE INDONESIA   WAKIL KETUA KOMISI III DPR DESMOND JUNAIDI MAHESA PERTANYAKAN SIKAP KETUA KPK TAK PROAKTIF TANGKAP HARUN MASIKU   MENKO POLHUKAM MAHFUD MD MINTA KEJAGUNG AGAR KASUS DUGAAN KORUPSI PT JIWASRAYA TAK DIBELOKKAN KE UNSUR PERDATA   KEJAGUNG AKAN TELUSURI DUGAAN KETERLIBATAN MANAJER INVESTASI ATAS KASUS DUGAAN KORUPSI PT ASURANSI JIWASRAYA   MENKO POLHUKAM MAHFUD MD SEBUT PEMERINTAH INGIN CEGAH KORUPSI DI BIROKRASI MELALUI PENERBITAN "OMNIBUS LAW"   JAKSA AGUNG SANITIAR BURHANUDDIN AKUI PIHAKNYA TAK DALAMI KASUS DUGAAN KORUPSI DI PT ASABRI   KPU MENYATAKAN AKAN MENYERAHKAN SEPENUHNYA PROSES PENGANGKATAN KOMISIONER BARU KE PRESIDEN JOKOWI   EKS KOMISIONER KPU RAMLAN SURBAKTI MENGAKU TAK SETUJU JIKA SISTEM PEMILU "E-VOTING"