HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV nasional berita kompas tv

Mantan Koruptor Ikut Pilkada, KPK: Apa Tak Ada yang Lain?

Senin, 9 Desember 2019 | 09:02 WIB

KPK mengkritisi langkah Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang membolehkan mantan narapidana korupsi untuk maju dalam Pilkada 2020. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mempertanyakan komitmen partai politik jika kembali mencalonkan mantan narapidana korupsi untuk pilkada. Meski kecewa, KPK tidak bisa berbuat banyak karena bukan ranah dari KPK untuk menerbitkan peraturan pemilu.

Sebelumnya, Komisioner KPU Ilham Saputra menyatakan diperbolehkannya mantan napi korupsi mengikuti Pilkada 2020 tidak akan menyurutkan semangat anti korupsi di tubuh KPU. Diperbolehkannya mantan napi korupsi mengikuti pilkada karena KPU tidak ingin tahapan lain terganggu dengan waktu pendaftaran yang semakin mepet.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi terbitkan Peraturan KPU (PKPU) mengenai pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2020. Ada yang menarik, dari sejumlah syarat mengenai pencalonan dalam peraturan tersebut, tak satupun terdapat larangan mantan narapidana korupsi untuk menjadi calon kepala daerah. Padahal, sebelumnya KPU berencana untuk memuat larangan tersebut dalam PKPU.

Jangan lewatkan live streaming Kompas TV 24 jam non stop di www.kompas.tv/live. Supaya tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia, yuk subscribe channel youtube Kompas TV. Aktifkan juga lonceng supaya kamu dapat notifikasi kalau ada video baru.

Media sosial Kompas TV : Facebook Instagram Twitter LINE

BERITA LAINNYA

Close Ads x
NEWSTICKER
13:21
IMLEK JADI MAKIN HOKI! DISKON 50% BELANJA DI GERAI KOMPAS.ID. AKSES: KLIK.KOMPAS.ID/HOKI2020    PRESIDEN AMERIKA SERIKAT DONALD TRUMP RESMI MENGUMUMKAN RENCANA PERDAMAIAN PALESTINA DAN ISRAEL   KPK PERIKSA KETUM PKB MUHAIMIN ISKANDAR ATAS KASUS SUAP PROYEK KEMENTERIAN PUPR TAHUN ANGGARAN 2016   KPK PANGGIL KOMISIONER KPU SUMSEL KELLY MARIANA SEBAGAI SAKSI KASUS SUAP YANG LIBATKAN WAHYU SETIAWAN & HARUN MASIKU   JUMLAH PENDERITA DBD TERUS MENINGKAT, BUPATI KABUPATEN SIKKA, NUSA TENGGARA TIMUR, TETAPKAN KLB    PRESIDEN JOKOWI BERHARAP TEROWONGAN NANJUNG BISA ATASI BANJIR DI KABUPATEN BANDUNG    HARI INI, PRESIDEN JOKOWI RESMIKAN TEROWONGAN NANJUNG DI KABUPATEN BANDUNG, JAWA BARAT   SEKDA DKI SAEFULLAH NILAI PENGANGKATAN DONNY SARAGIH JADI DIRUT TRANSJAKARTA KARENA PROSES SELEKSI KURANG TELITI   WARGA MEMINTA PEMPROV DKI UBAH DESAIN JEMBATAN LAYANG POLTANGAN, JAKSEL, YANG SEDANG DIBANGUN   KETUA DPRD DKI PRASETIO EDI MARSUDI ANCAM LAPOR POLISI ATAU KPK JIKA PEMPROV DKI TETAP LANJUTKAN REVITALISASI MONAS   YLBHI DUGA PENCOPOTAN RONNY SOMPIE OLEH MENKUMHAM TERKAIT PENGUSUTAN KASUS DUGAAN SUAP HARUN MASIKU   ANGGOTA KOMISI III DPR HINCA PANJAITAN PERTANYAKAN ALASAN MENKUMHAM COPOT RONNY SOMPIE SEBAGAI DIRJEN IMIGRASI    PEMPROV KEPULAUAN BABEL BERLAKUKAN PENGISIAN KARTU KESEHATAN BAGI WARGA MAUPUN PENGUNJUNG DARI TIONGKOK   KADISPEN TNI AU: KETIGA PESAWAT AKAN DIBERANGKATKAN KE TIONGKOK JIKA SUDAH ADA PERINTAH DARI KEMENLU