HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV nasional berita kompas tv

Rp128,9 M untuk Beli komputer, Ada Apa di RAPBD DKI Jakarta?

Minggu, 8 Desember 2019 | 22:21 WIB

Baru saja polemik mengenai rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah soal lem aibon viral, kini polemik mengenai anggaran yang dianggap ganjal mencuat kembali.

Bukan soal lem, kali ini adalah anggaran dalam pengadaan komputer senilai 128,9 Miliar Rupiah.

Anggaran pengadaan komputer ini adalah usulan dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta. Pengadaan komputer ini lantaran Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) ingin membuat sistem monitoring pajak.

 Anggaran fantastis ini dipertanyakan oleh anggota komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Anthony Winza Prabowo. Menurutnya, jumlah ini cukup fantastis untuk pembelian komputer.

Untuk membahas soal polemik anggaran komputer sebesar 128 Miliar Rupiah untuk Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta yang disoroti oleh fraksi PSI, Akan dibahas bersama ketua DPW PSI Jakarta Michael Sianipar dan melalui sambungan telepon, anggota komisi C dari  fraksi PDI Perjuangan, Cinta Mega.

Jangan lewatkan live streaming Kompas TV 24 jam non stop di www.kompas.tv/live. Supaya tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia, yuk subscribe channel youtube Kompas TV. Aktifkan juga lonceng supaya kamu dapat notifikasi kalau ada video baru.

Media sosial Kompas TV : Facebook Instagram Twitter LINE

BERITA LAINNYA

Close Ads x
NEWSTICKER
14:45
MENKO PMK MUHADJIR EFFENDY TEGASKAN IURAN BPJS KESEHATAN UNTUK KELAS III TETAP NAIK   KANTOR IMIGRASI PALANGKARAYA, KALTENG, TAHAN WARTAWAN ASAL AS PHILIP JACOBSON KARENA DIDUGA LANGGAR IZIN TINGGAL   DEPUTI BADAN KOORDINATOR PENANAMAN MODAL SEBUT 24 PROYEK INVESTASI MANGKRAK BERNILAI RP 708 TRILIUN    KETUA BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN SEBUT SOAL DAN PENYELENGGARAAN UJIAN DISERAHKAN SEPENUHNYA KEPADA SEKOLAH    BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN HAPUS PROSEDUR OPERASIONAL UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL   YLKI MENOLAK RENCANA KEMENHUB YANG AKAN MENAIKKAN TARIF OJEK “ONLINE”   KOMISI I DPR MENDORONG BPK AUDIT KEUANGAN TVRI   SEKRETARIS FRAKSI PPP DPR ACHMAD BAIDOWI TIDAK SETUJU DENGAN KETENTUAN PRODUK BERSERTIFIKAT HALAL DIHAPUSKAN   PN JAKPUS TOLAK GUGATAN OC KALIGIS TERHADAP GUBERNUR ANIES BASWESAN YANG ANGKAT BAMBANG WIDJOJANTO JADI KOMITE TUGPP   DITLANTAS POLDA METRO JAYA TERAPKAN TILANG ELEKTRONIK UNTUK SEPEDA MOTOR MULAI 1 FEBRUARI 2020   IMIGRASI KARAWANG, JAWA BARAT, TOLAK PULUHAN PERMOHONAN PASPOR YANG DIDUGA UNTUK KEPENTINGAN BEKERJA DI LUAR NEGERI   KETUA DPR PUAN MAHARANI AKAN RENOVASI KANTIN DPR AGAR REPRESENTATIF, NYAMAN, DAN HIGIENIS   TIMSAR JAYAPURA MASIH MENCARI KORBAN PERAHU MOTOR YANG TERBALIK DI PERAIRAN SARMI   KETUA KPU SEBUT ADA SEJUMLAH PEMDA YANG PANGKAS ANGGARAN TANPA LIBATKAN PENYELENGGARA PILKADA 2020