Kompas TV TALKSHOW rosi

Penegakan Hisbah, Masalah Lain di AD/ART FPI - ROSI

Jumat, 6 Desember 2019 | 23:21 WIB

Selain konsep khilafah islamiyah, konsep penegakan hisbah (ajakan kebaikan dan mencegah kemungkaran) yang tertulis di AD/ART FPI juga cukup berbahaya bagi Guntur Romli. Menurut Politisi PSI ini, wewenang untuk melakukan penegakan hukum atau hisbah menjadi tugas polisi dan kejaksaan, dan ormas tidak boleh mengambil tugas ini.

Sebelumnya, polemik perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar FPI belum menemukan titik cerah. Mendagri Tito Karnavian masih harus mengkaji ulang pasal 6 AD/ART FPI karena ditemukan soal khilafah di dalamnya.

Dan menurut Sugito Atmo Pawiro selaku Ketua Bantuan Hukum FPI, pihak FPI sampai saat ini belum mau menghapus kata khilafah dari AD/ART tersebut, karena itu adalah terminologi yang sah dan tak perlu ditakutkan.

Berikut cuplikan dialog Rosianna Silalahi bersama Guntur Romli (Politisi Partai Solidaritas Indonesia), Hamka Haq (Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), Sugito Atmo Prawiro (Ketua Bantuan Hukum Front Pembela Islam), dan Mardani Ali Sera (Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera) dalam tayangan ROSI eps Berdialog dengan Pengusung Khilafah, tayang 5 Desember 2019, di Kompas TV. Independen Tepercaya

Tayangan selengkapnya dapat disaksikan di https://www.youtube.com/watch?v=wTGMMBGnZEs&t=357s

Jangan lewatkan dialog seru lainnya di program ROSI setiap hari Kamis pukul 20.00 WIB hanya di @kompastv dan follow akun Instagram talkshow ROSI @rosi_kompastv juga Twitter di @Rosi_KompasTV

 

#TalkshowRosi #RosiKompastv #ProKontraKhilafah

Editor : Novian Zainul Arifin



VIDEO REKOMENDASI

BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Jelang PILKADA 9 Desember 2020

Kamis, 13 Agustus 2020 | 12:27 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
12:37
BMKG MEMPREDIKSI SEJUMLAH WILAYAH JABODETABEK AKAN HUJAN DENGAN INTENSITAS SEDANG HARI INI   PT PLN SIAP GANTIKAN PLTD YANG SUDAH BERUSIA DI ATAS 15 TAHUN DENGAN PEMBANGKIT LISTRIK BERBASISKAN EBT   POLISI AKAN SELIDIKI DUGAAN KORUPSI ANGGARAN BANTUAN SOSIAL COVID-19 DI BULUKUMBA, SULAWESI SELATAN   WAKIL KETUA KOMISI IV DPR DEDI MULYADI USULKAN AGAR SEKTOR INDUSTRI YANG MERUSAK LINGKUNGAN LANGSUNG DIDENDA   PROGRAM KARTU PRAKERJA GELOMBANG 5 AKAN DIBUKA PADA SABTU, 15 AGUSTUS 2020, PUKUL 12.00 WIB   JUMLAH PENDAFTAR KARTU PRAKERJA GELOMBANG 4 TELAH MENCAPAI 1,2 JUTA ORANG HINGGA SAAT INI    WAPRES MA’RUF AMIN MEMINTA PEMDA DAN PELAKU USAHA MEMPERLUAS CAKUPAN KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN    WAPRES MA’RUF AMIN: KEIKUTSERTAAN DALAM BPJS KETENAGAKERJAAN MERUPAKAN SALAH SATU MITIGASI HADAPI KRISIS EKONOMI   PEMERINTAH TEKANKAN PENTINGNYA SETIAP PEKERJA TERDAFTAR SEBAGAI PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN   KASUS KORONA MASIH TINGGI, WALI KOTA DEPOK LARANG WARGANYA GELAR PERLOMBAAN 17 AGUSTUS PERINGATI HUT KE-75 RI   ERICK THOHIR: PELIBATAN TNI-POLRI UNTUK TINGKATKAN KEDISIPLINAN MASYARAKAT DALAM MENERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN   KETUA GUGUS TUGAS PEMULIHAN COVID-19 & EKONOMI NASIONAL ERICK THOHIR: PELIBATAN TNI-POLRI BUKAN TAKUTI MASYARAKAT   JELANG HUT KE-75 KEMERDEKAAN RI, PRESIDEN JOKOWI BERIKAN ANUGERAH TANDA JASA DAN KEHORMATAN KEPADA 53 TOKOH BANGSA   MAKIN PRODUKTIF DENGAN KOMPAS DIGITAL & GRAMEDIA PREMIUM DIGITAL. AKSES: KLIK.KOMPAS.ID/PAKETDIGITAL