Kompas TV TALKSHOW rosi

Tak Ada Ruang Bagi Khilafah Versi HTI - ROSI

Jumat, 6 Desember 2019 | 22:11 WIB

Ada kecemasan khilafah akan mengubah Pancasila sebagai dasar negara ini. Kecemasan akan khilafah pun disampaikan oleh Politisi PSI Guntur Romli. Guntur Romli mengingatkan, ada ormas HTI yang dulu dibubarkan karena mengusung konsep khilafah dan menginginkan negara baru berdiri di NKRI. Sehingga bagi Guntur Romli organisasi yang mengusung khilafah versi HTI tidak boleh lagi diberikan ruang dan harus dilakukan penegakan hukum.

Namun di lain pihak, Politisi PKS Mardani Ali Sera, mengatakan bahwa penyelesaian akan kasus HTI tidak dilakukan secara substansial, hanya administratif semata, dan menurut Mardani, dalam ajaran Islam yang diyakini olehnya dan PKS, tidak ada definisi yang baku tentang bentuk sebuah negara. Sehingga jika khilafah hanya menyangkut konsep pemikiran silahkan siapa saja boleh berdialog, tapi jika sudah berupa gerakan, maka harus ada tindakan tegas dari penegak hukum.

Berikut cuplikan dialog Rosianna Silalahi bersama Guntur Romli (Politisi Partai Solidaritas Indonesia), Hamka Haq (Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), Sugito Atmo Prawiro (Ketua Bantuan Hukum Front Pembela Islam), dan Mardani Ali Sera (Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera) dalam tayangan ROSI eps Berdialog dengan Pengusung Khilafah, tayang 5 Desember 2019, di Kompas TV. Independen Tepercaya

Tayangan selengkapnya dapat disaksikan di https://www.youtube.com/watch?v=PQ57qcItTmY

Jangan lewatkan dialog seru lainnya di program ROSI setiap hari Kamis pukul 20.00 WIB hanya di @kompastv

Dan follow akun Instagram talkshow ROSI @rosi_kompastv

juga Twitter di @Rosi_KompasTV

Editor : Novian Zainul Arifin



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
04:02
PK TERHADAP PERKARA MANTAN KEPALA BPPN SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG DITOLAK, KPK: KAMI HORMATI PUTUSAN MA   MA TOLAK PERMOHONAN PK YANG DIAJUKAN KPK TERKAIT PUTUSAN MANTAN KEPALA BPPN SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG   KOORDINATOR MAKI BOYAMIN SAIMAN MENILAI BARESKRIM POLRI PERLU MEMERIKSA JAKSA PINANGKI TERKAIT DJOKO TJANDRA   KPAI SARANKAN KEMENDIKBUD GRATISKAN INTERNET SISWA DARI DANA PROGRAM ORGANISASI PENGGERAK (POP)   SOAL KLAIM HADI PRANOTO, KEMENKES: OBAT HARUS LOLOS UJI ILMIAH   KAROPENMAS SEBUT BARESKRIM PANGGIL PENGACARA DJOKO TJANDRA, ANITA KOLOPAKING SELASA, 4 AGUSTUS 2020   BUPATI BOGOR MINTA PENAMPUNGAN MIGRAN DIPINDAH DARI PUNCAK BOGOR   KEMENKES MINTA MASYARAKAT TIDAK MUDAH PERCAYA KLAIM HADI PRANOTO   TANGGAPI HADI PRANOTO, KEMENKES TEGASKAN PRODUKSI OBAT TIDAK SEMBARANGAN    GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOTO AKAN POTONG GAJI ASN YANG LANGGAR PROTOKOL KESEHATAN DI KANTOR   KEMENDIKBUD BERI BANTUAN DANA UANG KULIAH TUNGGAL KEPADA 419.605 MAHASISWA TERDAMPAK PANDEMI COVID-19   GUBERNUR JAWA TIMUR KHOFIFAH INDAR PARAWANSA TEGASKAN PENENTUAN ZONA HIJAU BUKAN WEWENANG DAERAH   BAWASLU SEBUT PENYEDIAAN ALAT PELINDUNG DIRI UNTUK PENYELENGGARA PILKADA BELUM 100 PERSEN    KEMENRISTEK TIDAK PERNAH MEMBERIKAN DUKUNGAN UJI KLINIS OBAT HERBAL PRODUKSI BIO NUSWA YANG DIAKUI HADI PRANOTO