HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV TALKSHOW rosi

Tak Ada Ruang Bagi Khilafah Versi HTI - ROSI

Jumat, 6 Desember 2019 | 22:11 WIB

Ada kecemasan khilafah akan mengubah Pancasila sebagai dasar negara ini. Kecemasan akan khilafah pun disampaikan oleh Politisi PSI Guntur Romli. Guntur Romli mengingatkan, ada ormas HTI yang dulu dibubarkan karena mengusung konsep khilafah dan menginginkan negara baru berdiri di NKRI. Sehingga bagi Guntur Romli organisasi yang mengusung khilafah versi HTI tidak boleh lagi diberikan ruang dan harus dilakukan penegakan hukum.

Namun di lain pihak, Politisi PKS Mardani Ali Sera, mengatakan bahwa penyelesaian akan kasus HTI tidak dilakukan secara substansial, hanya administratif semata, dan menurut Mardani, dalam ajaran Islam yang diyakini olehnya dan PKS, tidak ada definisi yang baku tentang bentuk sebuah negara. Sehingga jika khilafah hanya menyangkut konsep pemikiran silahkan siapa saja boleh berdialog, tapi jika sudah berupa gerakan, maka harus ada tindakan tegas dari penegak hukum.

Berikut cuplikan dialog Rosianna Silalahi bersama Guntur Romli (Politisi Partai Solidaritas Indonesia), Hamka Haq (Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), Sugito Atmo Prawiro (Ketua Bantuan Hukum Front Pembela Islam), dan Mardani Ali Sera (Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera) dalam tayangan ROSI eps Berdialog dengan Pengusung Khilafah, tayang 5 Desember 2019, di Kompas TV. Independen Tepercaya

Tayangan selengkapnya dapat disaksikan di https://www.youtube.com/watch?v=PQ57qcItTmY

Jangan lewatkan dialog seru lainnya di program ROSI setiap hari Kamis pukul 20.00 WIB hanya di @kompastv

Dan follow akun Instagram talkshow ROSI @rosi_kompastv

juga Twitter di @Rosi_KompasTV

Jangan lewatkan live streaming Kompas TV 24 jam non stop di www.kompas.tv/live. Supaya tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia, yuk subscribe channel youtube Kompas TV. Aktifkan juga lonceng supaya kamu dapat notifikasi kalau ada video baru.

Media sosial Kompas TV : Facebook Instagram Twitter LINE

BERITA LAINNYA

Close Ads x
NEWSTICKER
00:06
PRESIDEN JOKOWI MENYATAKAN HASIL SENSUS PENDUDUK 2020 AKAN JADI BAHAN PERTIMBANGAN KEBIJAKAN HINGGA 2050   KEMENKO PEREKONOMIAN TARGETKAN RANCANGAN ATAU DRAF RUU CIPTA LAPANGAN KERJA DISEBARLUASKAN PEKAN DEPAN   PT PLN: SEMUA GARDU LISTRIK DI JAKARTA YANG SEMPAT DIPADAMKAN KARENA TERDAMPAK BANJIR SUDAH MENYALA   BNPB SEBUT HAMPIR SELURUH LOKASI DI LEBAK DAN BOGOR YANG TERDAMPAK BANJIR TELAH MENERIMA BANTUAN LOGISTIK   POLDA BANTEN TUTUP 25 TAMBANG EMAS ILEGAL YANG SEBABKAN BANJIR BANDANG DI KABUPATEN LEBAK   BPBD MEMINTA PEJABAT DAERAH SIAP SIAGA BERI INFORMASI TENTANG CURAH HUJAN & POTENSI BENCANA KE MASYARAKAT   KETUM HANURA OESMAN SAPTA ODANG TAK SETUJU USULAN PDI-P TERKAIT MENAIKKAN AMBANG BATAS PARLEMEN JADI 5 PERSEN   WAPRES MA'RUF AMIN SEBUT AJARAN AGAMA SERING DIPAHAMI KELIRU DAN DIMANIPULASI UNTUK KEPENTINGAN DUNIAWI   WAPRES MA'RUF AMIN MENYATAKAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA JADI KUNCI UNTUK MEMBANGUN KERUKUNAN NASIONAL   MENKO POLHUKAM MAHFUD MD MENYATAKAN AMERIKA SERIKAT DUKUNG POSISI PAPUA DALAM KEDAULATAN INDONESIA   PLT JUBIR KPK ALI FIKRI BANTAH PERNYATAAN SEKJEN PDI-P HASTO KRISTIYANTO YANG SEBUT HARUN MASIKU SEBAGAI KORBAN   KEJAKSAAN AGUNG TELUSURI SEKITAR 800 REKENING EFEK TERKAIT KASUS DUGAAN KORUPSI DI PT ASURANSI JIWASRAYA   KEJAKSAAN AGUNG BENTUK TIM UNTUK MELACAK ASET TERSANGKA KASUS DUGAAN KORUPSI DI PT ASURANSI JIWASRAYA   CEGAH VIRUS KORONA, KEMENKES PERINTAHKAN SEMUA BANDARA DAN PELABUHAN AKTIFKAN SOP ANCAMAN PENYAKIT