Kompas TV nasional kompas bisnis

EKSKLUSIF! Blak-Blakan Budi Waseso: Masalah Bulog dari Pelemahan Hingga Utang Segede Gaban

Kamis, 5 Desember 2019 | 13:19 WIB

Pasokan cadangan beras pemerintah rencananya diperbolehkan untuk dijual ke pasar. Namun langkah ini harus menunggu perubahan aturan dari pemerintah pusat.

Kementerian Perdagangan akan menyiapkan skema penjualan cadangan beras pemerintah di Bulog. Usulan dari Bulog ini bisa dilakukan dalam kondisi tertentu. Misalnya muncul potensi kerugian akibat menumpuknya pasokan.

Saat ini ada sekitar 20.000 ton beras yang tidak layak konsumsi karena mutunya turun. Kementerian Keuangan harus membayar ganti rugi selisih antara harga pembelian dengan CBP Afkir tersebut.

Lalu bagaimana posisi Bulog saat ini. Terutama ketika rastra hilang tetapi utang segunung harus dilunasi. Kami berdialog secara eksklusif dengan Direktur Utama Bulog Budi Waseso.

#Bulog #Beras #BudiWaseso

 

Editor : Imanuel Gilang Krisjanuar



VIDEO REKOMENDASI

BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Serunya Bermain Mini RC Adventure

Sabtu, 15 Agustus 2020 | 00:22 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
00:45
POLDA KEPULAUAN RIAU TAHAN DUA ORANG TERSANGKA PERDAGANGAN ORANG KAPAL TIONGKOK   KEMENTERIAN PERDAGANGAN DORONG EKSPOR KOPI INDONESIA KE MEKSIKO   WAKIL WALI KOTA SURABAYA WHISNU SAKTI BUANA SEBUT IBU-IBU BERPERAN PENTING CEGAH PENYEBARAN COVID-19   POLDA METRO JAYA TAHAN DELAPAN ORANG YANG DIDUGA PROVOKATOR KERICUHAN UNJUK RASA DI GEDUNG DPR   KEPALA BKSDA NTT: KEBAKARAN DI KAWASAN CAGAR ALAM WAE WUUL CAPAI 17 HEKTAR   JUBIR SATGAS COVID-19 KOTA BATU: 22 ASN DAN TENAGA HARIAN LEPAS POSITIF COVID-19, 4 DI ANTARANYA MENINGGAL   KETUA SATGAS COVID-19 IDI ZUBAIRI DJOERBAN SARANKAN KAPASITAS TEMPAT TIDUR RS COVID-19 DITAMBAH   KEMENDES PDTT DORONG DESA WISATA PULIHKAN EKONOMI YANG TERPURUK AKIBAT PANDEMI KORONA   MENKEU SRI MULYANI PASTIKAN PEMBIAYAAN MELALUI SKEMA BERBAGI BEBAN DENGAN BANK INDONESIA TAK BERLANJUT DI 2021   PANDEMI KORONA, MENTERI PPN SUHARSO MONOARFA SEBUT PROYEK IBU KOTA NEGARA BARU MASIH TETAP BERLANJUT   BARESKRIM POLRI BAGI PERISTIWA DJOKO TJANDRA MENJADI 3 KLASTER   KASUS KORUPSI PENGHAPUSAN "RED NOTICE" DJOKO TJANDRA, BARESKRIM POLRI SITA 20.000 DOLLAR AS    PRESIDEN JOKOWI HARAP "OMNIBUS LAW" RUU PERPAJAKAN MAMPU PERCEPAT PEMULIHAN EKONOMI PASCA-PANDEMI COVID-19    PRESIDEN JOKOWI TEGASKAN PEMERINTAH BERKOMITMEN PERKUAT PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KETAHANAN PANGAN