HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV klik360 cerita indonesia

Mahfud Akan Cocokkan AD/ART FPI Dengan UU Ormas

Minggu, 1 Desember 2019 | 14:12 WIB

Polemik perpanjangan izin ormas FPI masih bergulir. Meski Kementerian Agama telah mengeluarkan surat rekomendasi perpanjangan izin atau Surat Keterangan Terdaftar ke Kemendagri, hal itu ternyata masih dikaji. Mahfud MD pun meluruskan bahwa pemerintah sendiri belum memberikan perpanjangan izin kepada FPI, karena Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga atau AD/ART harus menyesuaikan dengan Undang-undang Keormasan.

 

Mahfud menjelaskan Indonesia adalah negara demokrasi. Setiap warga negara dan komunitas apa pun boleh membentuk organisasi asal dilandaskan berdasarkan ideologi negara yang harus dituruti dan diikuti oleh setiap ormas termasuk FPI.

 

Jangan lewatkan live streaming Kompas TV 24 jam non stop di https://www.kompas.tv/live. Supaya tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia, yuk subscribe channel youtube Kompas TV. Aktifkan juga lonceng supaya kamu dapat notifikasi kalau ada video baru.   

Media social Kompas TV:

Facebook: https://www.facebook.com/KompasTV

Instagram: https://www.instagram.com/kompastv

Twitter: https://twitter.com/KompasTV

LINE: https://line.me/ti/p/%40KompasTV

Jangan lewatkan live streaming Kompas TV 24 jam non stop di www.kompas.tv/live. Supaya tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia, yuk subscribe channel youtube Kompas TV. Aktifkan juga lonceng supaya kamu dapat notifikasi kalau ada video baru.

Media sosial Kompas TV : Facebook Instagram Twitter LINE

BERITA LAINNYA

Close Ads x
NEWSTICKER
05:44
PERANCANG BUSANA ADJIE NOTONEGORO & PENYANYI TATA JANEETA PENUHI PANGGILAN POLISI ATAS KASUS MEMILES   KPK SEBUT YAMIN KAHAR MERUPAKAN PIHAK SWASTA PENYUAP BUPATI SOLOK SELATAN MUZNI ZAKARIA   KPK TAHAN YAMIN KAHAR, TERSANGKA KASUS DUGAAN SUAP PENGADAAN BARANG & JASA DI KABUPATEN SOLOK SELATAN, SUMBAR   WAPRES MA'RUF AMIN PASTIKAN MORATORIUM PEMEKARAN WILAYAH DI INDONESIA SAAT INI MASIH BERLAKU, SELAIN PAPUA   BPBD SEBUT RATUSAN RUMAH RUSAK AKIBAT BANJIR DAN LONGSOR DI KABUPATEN SIJUNJUNG, SUMBAR   KPK AKUI SUDAH MENGETAHUI KEBERADAAN HARUN MASIKU DI INDONESIA SEBELUM INFO DARI DITJEN IMIGRASI KEMENKUMHAM   FRAKSI DEMOKRAT AKAN TELUSURI DUGAAN DITJEN IMIGRASI KEMENKUMHAM MENUTUPI KEPULANGAN HARUN MASIKU KE INDONESIA   WAKIL KETUA KOMISI III DPR DESMOND JUNAIDI MAHESA PERTANYAKAN SIKAP KETUA KPK TAK PROAKTIF TANGKAP HARUN MASIKU   MENKO POLHUKAM MAHFUD MD MINTA KEJAGUNG AGAR KASUS DUGAAN KORUPSI PT JIWASRAYA TAK DIBELOKKAN KE UNSUR PERDATA   KEJAGUNG AKAN TELUSURI DUGAAN KETERLIBATAN MANAJER INVESTASI ATAS KASUS DUGAAN KORUPSI PT ASURANSI JIWASRAYA   MENKO POLHUKAM MAHFUD MD SEBUT PEMERINTAH INGIN CEGAH KORUPSI DI BIROKRASI MELALUI PENERBITAN "OMNIBUS LAW"   JAKSA AGUNG SANITIAR BURHANUDDIN AKUI PIHAKNYA TAK DALAMI KASUS DUGAAN KORUPSI DI PT ASABRI   KPU MENYATAKAN AKAN MENYERAHKAN SEPENUHNYA PROSES PENGANGKATAN KOMISIONER BARU KE PRESIDEN JOKOWI   EKS KOMISIONER KPU RAMLAN SURBAKTI MENGAKU TAK SETUJU JIKA SISTEM PEMILU "E-VOTING"