HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV nasional berita kompas tv

Tarik Ulur Izin Perpanjangan FPI, Menteri Agama Setuju Tapi Mendagri Masih Kaji

Jumat, 29 November 2019 | 15:11 WIB

Kamis (28/11/2019) malam Wakil Presiden Ma'ruf Amin menggelar pertemuan dengan beberapa ormas Islam di rumah dinasnya di Jalan Diponegoro, Jakarta. Pertemuan ini dilakukan untuk menyamakan persepsi bersama dalam mengawal NKRI dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun di antara perwakilan ormas tak tampak perwakilan dari Front Pembela Islam. Saat ditanya mengapa FPI tak diundang Wapres Ma'ruf Amin punya alasan sendiri.

Izin atau surat keterangan terdaftar atau SKT ormas FPI memang telah habis masa berlakunya pada 20 Juni 2019. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan hingga kini pemerintah belum mengeluarkan surat perpanjangan izin ormas Front Pembela Islam. Pemerintah masih mencocokkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau AD/ART FPI dengan Undang-Undang Ormas tahun 2018.

Visi dan aturan dalam AD/ART FPI menjadi sumber polemik internal pemerintah dalam perpanjangan izin FPI. Menteri Agama Fachrul Razi setuju memperpanjang kembali izinnya namun Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai pasal 6 AD/ART FPI berpotensi bertentangan dengan Pancasila dan NKRI. Ketua DPR Puan Maharani menilai wajar jika pemerintah mengkaji lebih dalam sebelum memperpanjang izin ormas.

Front Pembela Islam dideklarasikan pada 17 Agustus 1998. Keberadaan ataupun tindakan ormas ini tak jarang menuai pro kontra di masyarakat.

#IzinFPI #FrontPembelaIslam #RizieqShihab

Penulis : Imanuel Gilang Krisjanuar



BERITA LAINNYA

Close Ads x
NEWSTICKER
08:03
DINILAI EFEKTIF CEGAH PENYEBARAN VIRUS KORONA, KOREA SELATAN PERPANJANG MASA "SOCIAL DISTANCING" SELAMA DUA PEKAN   MENKO POLHUKAM MAHFUD MD: TIDAK ADA RENCANA PEMERINTAH BERI REMISI ATAU PEMBEBASAN BERSYARAT UNTUK KORUPTOR   PANDEMI KORONA, DINAS PARIWISATA PROVINSI BALI MENCATAT KUNJUNGAN WISATAWAN MANCANEGARA ANJLOK SEKITAR 95 PERSEN   PEMPROV JATIM MENDAPATKAN SEBIDANG LAHAN DARI PERHUTANI UNTUK TEMPAT PEMAKAMAN JENAZAH PASIEN POSITIF KORONA   CEGAH PENYEBARAN VIRUS KORONA, MENKUMHAM YASONNA LAOLY BANTAH LOLOSKAN NARAPIDANA KORUPSI   MENKO POLHUKAM TEGASKAN 30.000 NARAPIDANA YANG DIBEBASKAN OLEH KEMENKUMHAM BUKAN NARAPIDANA KORUPSI   WAKIL KETUA KPK NURUL GHUFRON SEBUT PANDEMI KORONA BUKAN ALASAN UNTUK PEMBEBASAN NARAPIDANA KORUPSI   WAKIL KETUA KPK NURUL GHUFRON TOLAK PEMBEBASAN KORUPTOR DENGAN DALIH CEGAH PENYEBARAN VIRUS KORONA   MALAYSIA SIAPKAN PUSAT KARANTINA PASIEN VIRUS KORONA BERISIKO RENDAH DI MALAYSIA AGRO EXPOSITION PARK   LAPAS MADIUN, JAWA TIMUR, BEBASKAN 34 NARAPIDANA UNTUK CEGAH PENYEBARAN VIRUS KORONA   POLRI: MASYARAKAT BERKUMPUL SAAT PANDEMI COVID-19 AKAN DIBUBARKAN   GUBERNUR DKI ANIES BASWEDAN WAJIBKAN PENGGUNAAN MASKER KAIN KEPADA MASYARAKAT KETIKA BERAKTIVITAS DI LUAR RUMAH   BUPATI BOGOR ADE YASIN SEBUT PASIEN POSITIF KORONA PERTAMA DI KABUPATEN BOGOR SUDAH SEMBUH   ANGGOTA KOMISI IX DPR FRAKSI PAN SALEH DAULAY DESAK PEMERINTAH PUBLIKASIKAN PETA SEBARAN VIRUS KORONA