HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV nasional berita kompas tv

Pengamat : Penumpang Pesawat Garuda Tidak Boleh Turun Di Halim

Jumat, 22 November 2019 | 18:09 WIB

Penumpang Pesawat Garuda Indonesia GA 271 yang mendarat darurat di bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat siang (22/11/2019), sudah diizinkan turun.

““Sebagian penumpang meminta untuk turun dan mengakhiri perjalanannya di bandara Halim. Garuda Indonesia bersedia untuk mengakomodir permintaan tersebut setelah berkoordinasi dengan otoritas bandara setempat , serta berkoordinasi dengan ground handling yang ada di Halim,” ujar M. Ikhsan Rosan, VP Corporate Secretary, PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk.

Dalam rilis yang dikirimkan ke redaksi Kompas TV itu, Ikhsan menjelaskan bahwa sebagian penumpang telah diturunkan di bandara Halim atas permintaan sendiri.

Padahal, Garuda Indonesia tidak memiki rute penerbangan dari dan ke Halim, dan tidak memiliki izin menurunkan penumpang di Halim.

Bahkan, Garuda Indonesia juga tidak memiki Ground Handling di Halim.

Jangan heran jika perlu waktu untuk berkoordinasi dan mengakomodir permintaan penumpang tersebut.

Atas kejadian penumpang pesawat yang turun bukan di tujuan akhirnya itu ditanggapi oleh Pengamat Penerbangan dari Institut Transportasi dan Logistik Trisakti (dahulu Sekolah Tinggi Manajemen Transportasi Trisakti), Suharto Abdul Majid.

Menurut Suharto, secara aturan hal itu tidak boleh sebagaimana aturan penerbangan domestik dan internasional.

Aturan itu termaktub dalam UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan International Civil Aviation Organization (ICAO).

Aturannya adalah dalam keadaan cuaca buruk (ekstrim) bisa saja penerbangan atau pesawat dialihkan ke bandara alternatif atau terdekat (alternate station or alternate airport).

Cuaca buruk itu berlaku juga seperti bencana gempa bumi, tsunami, kebakaran, huru-hara, demontrasi, pembajakan, terorisme, peperangan, hingga bandara tujuan ditutup.

Namun demikian, lanjut Suharto, hal tersebut berlaku jika bersifat lama dan permanen.

Bahkan bandara alternatif saat itu menjadi tujuan akhir (final destination).

Tetapi, bila cuaca buruk sebentar atau sementara, maka penerbangan dilanjutkan kembali menuju bandara yang sesuai tujuannya. (DMB)

Penulis : Deni Muliya



BERITA LAINNYA

Berita Daerah

Harus Perhatikan Habitat Orang Utan

Jumat, 21 Februari 2020 | 09:59 WIB
Berita Daerah

Polisi Tembak Mati Bandar Sabu

Jumat, 21 Februari 2020 | 09:54 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
10:11
PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA MINTA PEMERINTAH TARIK DAN PERBAIKI RUU “OMNIBUS LAW” SEBELUM DIAJUKAN KE PARLEMEN.    BMKG: GEMPA BERMAGNITUDO 4,9 MENGGUNCANG TASIKMALAYA, TIDAK BERPOTENSI TSUNAMI   KORBAN MENINGGAL AKIBAT VIRUS KORONA DI TIONGKOK HINGGA 21 FEBRUARI 2020 MENCAPAI 2.233 ORANG   AUSTRALIA SEBUT DUA WARGANYA YANG DIEVAKUASI DARI KAPAL PESIAR DIAMOND PRINCESS POSITIF TERINFEKSI VIRUS KORONA   WAKIL KETUA KOMISI VII DPR ACE HASAN SYADZILY MINTA MENKO PMK MUHADJIR EFFENDY TIDAK IKUT CAMPUR SOAL JODOH   KEJAGUNG GANDENG DITJEN PAJAK, KEMENKEU, DAN PPATK TELUSURI ASET TERSANGKA KASUS JIWASRAYA   PERKUMPULAN AHLI ARKEOLOGI INDONESIA MENDESAK GUBERNUR DKI JAKARTA ANIES BASWEDAN BATALKAN FORMULA E DI MONAS   KLHK BANTAH RUU "OMNIBUS LAW" MENGABAIKAN PRINSIP LINGKUNGAN DAN PRO-PEBISNIS BESAR   KEJAGUNG SEBUT BERKAS 5 TERSANGKA KASUS DUGAAN KORUPSI PT JIWASRAYA SUDAH 85 PERSEN RAMPUNG   PBNU MENILAI USULAN MENKO PMK MUHADJIR EFFENDY SOAL FATWA SI KAYA NIKAHI SI MISKIN TIDAK TEPAT    KEMENDAGRI SEBUT PEMERINTAH AKAN MENYALURKAN DANA DESA SEBESAR RP 72 TRILIUN KEPADA 74.953 DESA DI SELURUH INDONESIA   MENDIKBUD NADIEM MAKARIM INGIN BAHASA INDONESIA JADI BAHASA PENGANTAR DI KAWASAN ASIA TENGGARA   WAKIL KETUA MPR LESTARI MOERDIJAT SEBUT RUU KETAHANAN KELUARGA MENGABAIKAN HAM   KPK: KASUS-KASUS BESAR TIDAK TERMASUK YANG DIHENTIKAN PENYELIDIKANNYA