HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV nasional berita kompas tv

Mahfud MD Apresiasi Tiga Pimpinan KPK Ajukan Uji Materi UU KPK Hasil Revisi

Kamis, 21 November 2019 | 16:15 WIB

Tiga pimpinan KPK mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pengajuan itu telah teregistrasi dengan nomor 1927-0/PAN.MK/XI/2019 dan mengatasnamakan tim advokasi UU KPK.

Tim itu terdiri dari tiga pimpinan KPK yang mengajukan secara pribadi.

Di antaranya Ketua KPK Agus Rahardjo, Wakil ketua KPK Laode Muhammad Syarif, dan Wakil ketua KPK Saut Situmorang.

Salah satu pemohon, Laode Muhammad Syarif menyatakan bahwa pengajuan tersebut sangat tepat karena pihaknya memiliki legal standing guna menguji UU KPK terbaru.

"Kami berharap MK menerima, kami memiliki legal standing untuk mengajukannya," ujar Laode M Syarif di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Rabu (20/11/2019).

Laode menjelaskan, dokumen pengajuan uji formil yang diserahkan ke MK sebagian berisikan mengenai materi dari UU KPK terbaru.

Adanya aspek materi tersebut terjadi karena proses revisi UU KPK yang dilakukan DPR banyak kesalahan pada aspek material.

Tetapi Laode menegaskan bahwa tujuan utama dari pengajuan judicial review itu tetap mengacu pada aspek formil.

"Karena kami melihat bahwa proses pembentukan UU revisi KPK tidak sesuai dengan syarat-syarat pembentukan UU," tutur Laode.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD merespon hal tersebut sangat positif.

“Bagus, bagus. Biar nanti diuji di sana (MK). Di situ akan bertemu perbedaan pendapat antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain. Kemudian perbedaan dengan pemerintah, kesamaan dengan pemerintah akan ketemu di sana,” ungkap Mahfud, kepada awak media, di kantor kemenkopolhukam Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Dari perbedaan pendapat itu nantinya akan diputuskan oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi.

“Nanti biar hakim MK yang memutuskan. Menurut saya bagus. Tidak ada halangan hukum dan konstitusi,” kata Mahfud, menegaskan.

Jangan lewatkan live streaming Kompas TV 24 jam non stop di www.kompas.tv/live. Supaya tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia, yuk subscribe channel youtube Kompas TV. Aktifkan juga lonceng supaya kamu dapat notifikasi kalau ada video baru.

Media sosial Kompas TV : Facebook Instagram Twitter LINE

BERITA LAINNYA

Close Ads x
NEWSTICKER
10:21
BARCELONA SIAP AJUKAN TAWARAN BESAR UNTUK STRIKER INTER MILAN, LAUTARO MARTINEZ   INTER MILAN SEPAKAT TRANSFER CHRISTIAN ERIKSEN DENGAN MAHAR 20 JUTA EURO   ARSENAL TERTARIK TRANSFER PEMAIN ATLETICO MADRID, THOMAS LEMAR   BARCELONA DAN JUVENTUS SEPAKAT LAKUKAN PERTUKARAN PEMAIN, YAKNI ALEJANDRO MARQUES DENGAN MATHEUS PEREIRA   FRANK LAMPARD JAMIN CHELSEA TIDAK BERMINAT CARI PENGGANTI KEPA ARRIZABALAGA   GEMPA BERMAGNITUDO 6,8 GUNCANG TURKI BAGIAN TIMUR, 14 ORANG TEWAS   KAPOLRI JENDERAL IDHAM AZIS AKAN LIBATKAN KOMPOLNAS TENTUKAN ARAH KEBIJAKAN POLRI   ANGGOTA KOMISI I DPR WILLY ADITYA: PERLU KOORDINASI ANTARLEMBAGA CEGAH PENYEBARAN VIRUS KORONA   WALI KOTA BOGOR OPTIMISTIS PEMBANGUNAN GEREJA KRISTEN INDONESIA YASMIN TUNTAS SEBELUM JABATANNYA SELESAI   KPK MINTA MASYARAKAT INFORMASIKAN APABILA TAHU KEBERADAAN HARUN MASIKU   PEMPROV DKI: KONTRAKTOR MONAS TAK HARUS PUNYA KANTOR MAHAL   TERIMA LAPORAN POLITISI ROY SURYO SOAL SUNDA EMPIRE, POLISI LAKUKAN PENYIDIKAN   ANGGOTA KOMISI VII DPR SARTONO HUTOMO SEBUT HINGGA SAAT INI BELUM ADA MAFIA MIGAS DIPERANGI PEMERINTAH   MENPAN RB TJAHJO KUMOLO PASTIKAN PEMINDAHAN ASN KE IBU KOTA BARU AKAN DILAKUKAN SECARA MENYELURUH DAN TIDAK BERTAHAP