Kompas TV nasional berita kompas tv

PDIP Dukung Ahok Pimpin BUMN Pertamina, Demokrat Minta Pertimbangkan lagi

Kamis, 14 November 2019 | 18:37 WIB

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Eriko Sutarduga menanggapi kabar Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok yang akan menjadi Komisaris Utama (Komut) Pertamina.

Menurut Eriko, rekam jejak ahok yang pernah menjadi narapidana bukanlah penghambat.

Sebagai kader yang dibanggakan Ahok dirasa memiliki kesempatan yang seimbang dengan dipilihnya sebagai petinggi di BUMN atas restu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

“Kami ikuti aturan yang berlaku. Pak Ahok kan bukan soal korupsi. Ini soal masa lalu yang harus dijelaskan lebih lanjut. Dia sudah lakukan yang terbaik dan wajar diberikan kesempatan,” ujar Eriko, di Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Eriko melanjutkan, pihak PDIP akan melepas Ahok jika benar-benar dipilih di BUMN dan mundur dari PDIP.

“Kami akan dukung sepenuhnya karena hal itu sebagai perhargaan dari partai untuk negara,” tutur Eriko

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengungkapakan bahwa ada banyak kriteria yang harus diperhatikan dalam mengangkat seseorang atau pun Ahok menjadi pejabat.

"Salah satunya menyangkut masalah integritas, behavior juga merupakan pertimbangan. Sekalipun ini wewenang eksekutif, tentunya banyak hal yang harus dipertimbangkan," ujar Syarief.

Syarief mencontohkan, dalam pemilihan kepala daerah saja ada wacana eks narapidana korupsi dilarang maju pilkada.

Seharusnya pemerintah lebih selektif dalam menunjuk pejabat negara.

"Tak boleh hanya karena pertimbangan dia dari pendukung saya, ataupun dari partai saya atau darimana pun, tapi manakala berbicara tentang kepentingan negara dan bangsa, banyak faktor yang harus dipertimbangkan," tutur Syarief.

Syarief enggan menegaskan sikap Demokrat apakah menerima atau menolak terkait rencana pemerintah menujuk Ahok sebagai pimpinan di BUMN itu.

Ia hanya menekankan bahwa memilih pejabat harus memenuhi sejumlah pertimbangan.

"Kita terikat kepada apa yang dikatakan integritas dan behaviour, integritas di dalam memimpin bangsa ini. Saya pikir itu," kata Syarief yang juga Wakil Ketua MPR RI.

Editor : Deni Muliya



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
16:18
POLDA METRO JAYA: POLISI TIDAK SEGAN BERTINDAK REPRESIF JIKA ADA PERUSUH RUSAK FASILITAS UMUM ATAU LAKUKAN KEKERASAN   BESOK, MENDAGRI KUMPULKAN GUBERNUR, BUPATI, & WALI KOTA MELALUI WEBINAR UNTUK MITIGASI LIBUR PANJANG AKHIR OKTOBER   SATGAS COVID-19 MINTA PENYELENGGARA WISATA TERAPKAN 50% KAPASITAS PENGUNJUNG JELANG LIBUR PANJANG AKHIR BULAN   BAPEMPERDA DPRD DKI SEBUT PELAKSANAAN PERDA PENANGANAN COVID-19 SETELAH ADANYA PERGUB YANG LEBIH TERPERINCI   DIPANGGIL DPRD DKI JAKARTA UNTUK JELASKAN LONGSOR DI CIGANJUR, PENGEMBANG MELATI RESIDENCE TAK HADIR   SEBANYAK 1.000 PERSONEL TNI-POLRI DISIAGAKAN AMANKAN PERTEMUAN PRESIDEN JOKOWI DAN PM JEPANG DI ISTANA BOGOR   SORE INI, PRESIDEN JOKOWI DAN PM JEPANG SUGA YOSHIHIDE BERTEMU DI ISTANA KEPRESIDENAN BOGOR   KPAI AWASI PELIBATAN ANAK DALAM UNJUK RASA TOLAK UU CIPTA KERJA   BKN: PESERTA CPNS 2019 YANG LULUS TAPI TERLIBAT PARPOL DAN POLITIK PRAKTIS OTOMATIS GUGUR   BKN: PENGUMUMAN HASIL AKHIR SELEKSI CPNS FORMASI 2019 DILAKSANAKAN PADA 30 OKTOBER 2020   MENDAGRI TITO KARNAVIAN: PIDANAKAN OKNUM KPU-BAWASLU YANG TAK NETRAL DALAM PILKADA   MENDAGRI MINTA KPU DAN BAWASLU DI TINGKAT PUSAT DAN DAERAH UNTUK BERSIKAP NETRAL PADA PILKADA 2020   MENDAGRI TITO KARNAVIAN MENILAI MASKER YANG DITEMPEL GAMBAR WAJAH PASLON LEBIH EFEKTIF DARIPADA BALIHO   SURVEI LITBANG KOMPAS SETAHUN JOKOWI-MA'RUF DILAKUKAN TERHADAP 529 RESPONDEN PADA 14-16 OKTOBER 2020