Kompas TV nasional berita kompas tv

Jika Ahok jadi Dirut BUMN, Fadjroel: Ahok Mundur dari PDIP

Kamis, 14 November 2019 | 09:58 WIB

Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman menanggapi kabar soal kemungkinan bergabungnya Basuki Tjahja Purnama atau Ahok ke salah satu Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.

Meski belum mengetahui kepastian kabar ini, Fadjroel menilai tidak ada masalah jika Ahok benar bergabung dengan salah satu BUMN, asalkan Ahok bersedia mengundurkan diri dari partai politik dan tidak berkecimpung di dunia politik.

Sebelumnya, Juru Bicara Menteri BUMN, Arya Sinulingga, membenarkan jika Erick Thohir menawarkan Ahok untuk menduduki jabatan direktur utama di salah satu BUMN.

Namun, menteri BUMN Erick Thohir belum menyebutkan perusahaan BUMN mana yang akan diurus Ahok. Perusahan BUMN yang akan diurus Ahok disebut akan berhubungan dengan kepentingan banyak orang dan terkait energi.

Penulis : Idham Saputra | Editor : Reny Mardika




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
03:49
SEBANYAK 11 PRAJURIT TNI KODIM 1603 SIKKA, NTT, TERKONFIRMASI POSITIF KORONA SETELAH PULANG PENDIDIKAN DARI BALI   BAPPENDA NTB: DALAM SEPEKAN, TERKUMPUL RP 42,16 JUTA DARI DENDA WARGA DAN ASN YANG TAK MENGGUNAKAN MASKER   PEMKAB SLEMAN, YOGYAKARTA, SIAPKAN RUSUNAWA GEMAWANG UNTUK ISOLASI PASIEN KORONA ASIMTOMATIK    SRI SULTAN HB X MINTA KABUPATEN/KOTA DI DIY TERAPKAN SANKSI SECARA KONSISTEN BAGI PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN   BUPATI BERAU, KALTIM, H MUHARRAM, MENINGGAL DUNIA SETELAH 13 HARI DIRAWAT KARENA POSITIF KORONA   DINKES SEBUT KASUS COVID-19 DI KARAWANG, JAWA BARAT, DIDOMINASI OLEH KLASTER INDUSTRI   WALI KOTA TANGERANG ARIEF WISMANSYAH: TEMPAT TIDUR RS RUJUKAN KORONA DI KOTA TANGERANG SUDAH TERISI LEBIH DARI 73%   PEMPROV BANTEN BERENCANA SIAPKAN 5 HEKTAR LAHAN MAKAM KHUSUS BAGI PASIEN KORONA YANG MENINGGAL   POLRI: 8 HARI OPERASI YUSTISI, DENDA YANG TERKUMPUL DARI PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN MENCAPAI RP 924,17 JUTA   SATGAS COVID-19 MINTA SETIAP PERUSAHAAN RUTIN TES USAP KE KARYAWAN GUNA TEKAN ANGKA PENULARAN KLASTER PERKANTORAN   PP MUHAMMADIYAH MINTA ELITE PARPOL TAK MANFAATKAN PANDEMI KORONA SEBAGAI KOMODITAS POLITIK KEKUASAAN   BAWASLU: 50 KABUPATEN/KOTA PENYELENGGARA PILKADA MASUK KATEGORI RAWAN TINGGI DALAM ASPEK PANDEMI KORONA    BAWASLU MINTA SEMUA PIHAK BERKOMITMEN MEMATUHI PROTOKOL KESEHATAN PADA SETIAP TAHAPAN PILKADA 2020   BAWASLU MINTA PIMPINAN PARPOL IKUT CEGAH KERUMUNAN MASSA PADA RANGKAIAN PILKADA 2020