HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV klik360 cerita indonesia

Mahfud MD Pastikan Jokowi Tak Terbitkan Perppu KPK

Senin, 11 November 2019 | 15:54 WIB

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memastikan bahwa Presiden Joko Widodo tidak akan mengeluarkan peraturan perundang-undangan untuk mengganti undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu disampaikan oleh Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam pada Senin, 11 November 2019. Mahfud menyebut Presiden Jokowi masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap uji materi UU KPK yang kini tengah berlangsung.

Bahkan, Mahfud mengatakan, bisa saja putusan MK nantinya sama dengan isi perppu tersebut, yakni membatalkan sejumlah pasal di UU KPK.

"Kalau itu kelanjutannya jelas Presiden sudah menyatakan, Presiden itu menunggu putusan Mahkamah Konstitusi karena bagi Presiden tidak pantas Mahkamah Konstitusi sedang memeriksa perkara lalu ditimpa. Jangan-jangan nanti putusan MK sama dengan isi Perppu kan enggak enak," ujar Mahfud MD kepada wartawan.

Maka dari itu, kata Mahfud, Presiden Jokowi belum memutuskan untuk menerbitkan atau tidak menerbitkan perppu sambil menunggu perkembangan di Mahkamah Konstitusi.

#PerppuKPK #MahfudMD #RevisiUUKPK

Jangan lewatkan live streaming Kompas TV 24 jam non stop di www.kompas.tv/live. Supaya tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia, yuk subscribe channel youtube Kompas TV. Aktifkan juga lonceng supaya kamu dapat notifikasi kalau ada video baru.

Media sosial Kompas TV : Facebook Instagram Twitter LINE

BERITA LAINNYA

Close Ads x
NEWSTICKER
15:57
MENKO PMK MUHADJIR EFFENDY TEGASKAN IURAN BPJS KESEHATAN UNTUK KELAS III TETAP NAIK   KANTOR IMIGRASI PALANGKARAYA, KALTENG, TAHAN WARTAWAN ASAL AS PHILIP JACOBSON KARENA DIDUGA LANGGAR IZIN TINGGAL   DEPUTI BADAN KOORDINATOR PENANAMAN MODAL SEBUT 24 PROYEK INVESTASI MANGKRAK BERNILAI RP 708 TRILIUN    KETUA BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN SEBUT SOAL DAN PENYELENGGARAAN UJIAN DISERAHKAN SEPENUHNYA KEPADA SEKOLAH    BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN HAPUS PROSEDUR OPERASIONAL UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL   YLKI MENOLAK RENCANA KEMENHUB YANG AKAN MENAIKKAN TARIF OJEK “ONLINE”   KOMISI I DPR MENDORONG BPK AUDIT KEUANGAN TVRI   SEKRETARIS FRAKSI PPP DPR ACHMAD BAIDOWI TIDAK SETUJU DENGAN KETENTUAN PRODUK BERSERTIFIKAT HALAL DIHAPUSKAN   PN JAKPUS TOLAK GUGATAN OC KALIGIS TERHADAP GUBERNUR ANIES BASWESAN YANG ANGKAT BAMBANG WIDJOJANTO JADI KOMITE TUGPP   DITLANTAS POLDA METRO JAYA TERAPKAN TILANG ELEKTRONIK UNTUK SEPEDA MOTOR MULAI 1 FEBRUARI 2020   IMIGRASI KARAWANG, JAWA BARAT, TOLAK PULUHAN PERMOHONAN PASPOR YANG DIDUGA UNTUK KEPENTINGAN BEKERJA DI LUAR NEGERI   KETUA DPR PUAN MAHARANI AKAN RENOVASI KANTIN DPR AGAR REPRESENTATIF, NYAMAN, DAN HIGIENIS   TIMSAR JAYAPURA MASIH MENCARI KORBAN PERAHU MOTOR YANG TERBALIK DI PERAIRAN SARMI   KETUA KPU SEBUT ADA SEJUMLAH PEMDA YANG PANGKAS ANGGARAN TANPA LIBATKAN PENYELENGGARA PILKADA 2020