Kompas TV nasional berita kompas tv

Mendagri Nilai Wacana Eks Koruptor Dilarang Ikut Pilkada Bisa Kebiri Hak Politik

Kamis, 7 November 2019 | 17:40 WIB

Keinginan KPU untuk melarang mantan koruptor ikut pemilihan kepala daerah ditanggapi oleh Kementerian Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut larangan tersebut dapat mengebiri hak politik seseorang.

Menurut Tito ada 2 langkah yang bisa dilakukan dalam menyikapi korupsi di pemerintahan. Yaitu dengan hukuman perampasan hak politik atau memberikan rehabilitasi pada napi koruptor dan memberi kesempatan untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Kedua langkah tersebut nantinya akan didiskusikan Tito bersama sejumlah tokoh masyarakat.

Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum mengajukan draf peraturan KPU atau PKPU dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR. Salah satunya mengenai larangan mantan terpidana kasus korupsi mencalonkan diri dalam Pilkada Serentak 2020.

Pada Pemilihan Legislatif 2019 KPU juga sempat mengeluarkan larangan mantan koruptor untuk ikut dalam kontestasi tersebut. Namun aturan tersebut akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan alasan pelarangan tersebut tidak ada di dalam Undang-Undang Pemilu.

#Koruptor #Pilkada2020 #Mendagri

Editor : Imanuel Gilang Krisjanuar



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
10:39
HARI INI, TERDAKWA DJOKO TJANDRA KEMBALI JALANI SIDANG KASUS SURAT JALAN PALSU DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR   GUBERNUR JABAR RIDWAN KAMIL MINTA TNI-POLRI PERKUAT PATROLI PROTOKOL KESEHATAN DI OBYEK WISATA SELAMA LIBUR PANJANG    KEMENKOP UKM MASIH KUMPULKAN TAMBAHAN DATA PEMERIMA BANTUAN SOSIAL BAGI YANG TERDAMPAK PANDEMI COVID-19   POLISI IMBAU MAHASISWA YANG BERUNJUK RASA WASPADAI PENYUSUP SAAT MENYAMPAIKAN ASPIRASI   IRAN MENCATAT ADA 337 KEMATIAN AKIBAT COVID-19 DALAM 24 JAM TERAKHIR    CEGAH PENYEBARAN COVID-19, KEMENHUB MINTA PENYEDIA JASA TRANSPORTASI TERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN   MAJELIS ULAMA INDONESIA AKAN BAHAS BAHAYA KOMUNISME DALAM MUSYAWARAH NASIONAL 25-28 NOVEMBER 2020    MENKO POLHUKAM: BUKAN TIDAK MUNGKIN DI ANTARA PENGUNJUK RASA ADA PENYUSUP YANG INGIN MENCARI MARTIR   POLDA METRO JAYA TANGKAP 2 PENGELOLA GRUP FACEBOOK STM SE-JABODETABEK UNTUK KASUS KERICUHAN TOLAK UU CIPTA KERJA   POLRES JAKARTA PUSAT SIAGAKAN 6.000 PERSONEL KAWAL UNJUK RASA TOLAK UU CIPTA KERJA DI ISTANA NEGARA   BMKG: GEMPA BERMAGNITUDO 4,6 YANG TERJADI DI PANGANDARAN, JAWA BARAT, TIDAK BERPOTENSI TSUNAMI   BMKG MEMPERKIRAKAN SEBAGIAN WILAYAH JAKARTA BERPOTENSI HUJAN DISERTAI PETIR PADA SORE DAN MALAM HARI   DITLANTAS POLDA METRO JAYA SIAPKAN 9 RUTE REKAYASA LALU LINTAS BAGI PENGENDARA DI SEKITAR ISTANA KEPRESIDENAN   ADA UNJUK RASA, DITLANTAS POLDA METRO JAYA IMBAU PENGGUNA JALAN HINDARI KAWASAN MONAS DAN ISTANA MULAI PUKUL 10.00 WIB