Kompas TV nasional berita kompas tv

Presiden Jokowi Belum Perlu Keluarkan Perppu KPK

Rabu, 6 November 2019 | 19:26 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum perlu mengeluarkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) KPK.

Pernyataan itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD kepada awak media di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (5/11/2019).

Mahfud mengungkapkan hal tersebut setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskannya dalam perbincangan bersama sejumlah wartawan di Istana Merdeka Jakarta.

“Kita melihat sekarang ini masih ada proses uji materi (UU KPK) di MK (Mahkamah Konstitusi). Kita harus menghargai bahwa masih ada proses seperti itu. Jangan ada, orang yang masih berproses di uji materi (judicial review), kemudian ditimpah dengan sebuah keputusan yang lain (Perppu KPK). Saya kira kita harus tahu sopan santun dalam ketatanegaraan,” ungkap Jokowi.

Pendapat Presiden Jokowi itu, Mahfud melanjutkan, harus dihargai.

Pertimbangan presiden itu sebenarnya lebih karena tak etis saja jika ada proses uji materi KPK, lalu pada waktu yang sama ditimpah dengan menerbitkan Perppu-nya.

“Menurut Presiden, rasanya kok etika bernegaranya kurang, jika orang sedang uji materi, lalu ditimpah dengan keputusan Perppu,” ujar Mahfud.

Itu artinya, kata Mahfud, Presiden belum memutuskan mengeluarkan Perppu atau tidak mengeluarkan Perppu.

“Jadi berita yang menyatakan bahwa Presiden menolak Perppu itu kurang tepat,” tutur Mahfud.

Terkait hal itu Mahfud juga sudah menyampaikan kepada Presiden Jokowi secara langsung.

“Biarlah uji materi berlangsung di MK. Nanti sesudah di MK, kita pelajari apakah putusan MK itu memuaskan atau tidak, benar atau tidak, kita evaluasi lagi,” ujarnya.

Dengan demikian, lanjut Mahfud, selama perkara uji materi di MK masih berjalan, presiden tidak akan mengeluarkan Perppu KPK.

“Saya kira itu kewenangan Presiden. Walaupun saya mendukung Perppu KPK untuk dikeluarkan, tapi sebagai Menteri saya harus taat pada kewenangan presiden,” tutup Mahfud.

Namun begitu, Bivitri Susanti, Ahli Hukum Tata Negara Universitas Indonesia menyayangkan sikap Jokowi yang belum menerbitkan Perppu KPK.

Dalam sebuah acara diskusi di bilangan Kalibata, Jakarta Selatan, Bivitri menjelaskan bahwa istilah sopan santun dalam ketatanegaraan itu tidak ada.

Tata negara itu soal check and balance antar lembaga negara.

Dalam konteks Perppu itu tak ada hubungannya antara yudikatif dan eksekutif.

Perppu yang keluarkan eksekutif, lalu legislatif mengecek dan nanti dilanjut sidang guna menentukannya.

“Pernyataan (Presiden) itu tidak relevan. Tidak layak dijadikan alasan. Harusnya berikan alasan lain yang lebih terus terang kepada rakyat jika tak mau keluarkan Perppu. Harusnya (Presiden) berikan alasan yang lebih jujur kepada rakyat,” ujar Bivitri.

Editor : Deni Muliya



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
10:34
MANTAN MENKEU MALAYSIA, LIM GUAN ENG, DIDAKWA TERLIBAT KORUPSI PROYEK KONSTRUKSI TEROWONGAN SENILAI RP 21,9 TRILIUN   PM INDIA NARENDRA MODI BERDUKA ATAS KECELAKAAN PESAWAT AIR INDIA EXPRESS   SEBANYAK 17 ORANG MENINGGAL AKIBAT TERGELINCIRNYA PESAWAT AIR INDIA EXPRESS DI BANDARA CALICUT, KARIPUR   MENLU RETNO MARSUDI: SELAMAT HUT KE-53 ASEAN, ASEAN BERSATU, ASEAN KUAT   POLRESTA DELI SERDANG, SUMUT, TETAPKAN 11 TERSANGKA YANG MENGHALANGI PENANGKAPAN BURONAN NARKOBA   PEMPROV DKI TUTUP SEMENTARA LANTAI 7 GEDUNG BLOK G BALAI KOTA SETELAH SEJUMLAH STAF REAKTIF KORONA   KEMENAG MENGEVALUASI KURIKULUM DARURAT MADRASAH YANG DITERAPKAN SAAT PANDEMI   MENDIKBUD: KERJA SAMA SEMUA PIHAK DIPERLUKAN UNTUK SUKSESKAN PENERAPAN KURIKULUM DARURAT   KPAI APRESIASI KEMENDIKBUD SUSUN KURIKULUM DARURAT DI TENGAH PANDEMI KORONA   KSAD JENDERAL TNI ANDIKA PERKASA JADI WAKIL KETUA KOMITE PELAKSANA DAN PENANGANAN COVID-19   PINANGKI SIRNA MALASARI MERUPAKAN JAKSA YANG DIDUGA PERNAH BERTEMU DJOKO TJANDRA SAAT MASIH BURON   KEJAGUNG SEGERA SERAHKAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN JAKSA PINANGKI SIRNA MALASARI KE KOMISI KEJAKSAAN   KUOTA PENDAFTARAN KARTU PRAKERJA GELOMBANG IV BERJUMLAH 800.000 ORANG   PENDAFTARAN KARTU PRAKERJA GELOMBANG IV DI WWW.PRAKERJA.GO.ID DIBUKA HARI INI PUKUL 12.00 WIB