HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV nasional berita kompas tv

ICW: Alasan Penerbitan Perppu KPK Tunggu MK Tidak Tepat

Minggu, 3 November 2019 | 22:32 WIB

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyampaikan kekecewaannya atas sikap Presiden Jokowi yang hingga saat ini belum mengeluarkan Perppu KPK. ICW menyebut alasan Presiden Jokowi belum mengeluarkan Perppu KPK karena menunggu uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) tidaklah tepat.

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana menilai pengeluaran Perppu KPK adalah hak presiden. Menurut ICW langkah presiden ini akan melemahkan KPK. ICW pun akan mengajukan gugatan uji materi ke MK. ICW saat ini masih menyusun berkas dan bukti-bukti yang akan mendukung gugatan ke MK tersebut.

Salah satu poin dalam UU KPK yang tak disetujui adalah soal Dewan Pengawas KPK yang akan dilantik pada Desember nanti. ICW menilai pembentukan Dewan Pengawas KPK keliru, karena pemberantasan korupsi di negara lain diawasi internal dan masyarakat.

Jangan lewatkan live streaming Kompas TV 24 jam non stop di www.kompas.tv/live. Supaya tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia, yuk subscribe channel youtube Kompas TV. Aktifkan juga lonceng supaya kamu dapat notifikasi kalau ada video baru.

Media sosial Kompas TV : Facebook Instagram Twitter LINE

BERITA LAINNYA

Close Ads x
NEWSTICKER
05:45
PERANCANG BUSANA ADJIE NOTONEGORO & PENYANYI TATA JANEETA PENUHI PANGGILAN POLISI ATAS KASUS MEMILES   KPK SEBUT YAMIN KAHAR MERUPAKAN PIHAK SWASTA PENYUAP BUPATI SOLOK SELATAN MUZNI ZAKARIA   KPK TAHAN YAMIN KAHAR, TERSANGKA KASUS DUGAAN SUAP PENGADAAN BARANG & JASA DI KABUPATEN SOLOK SELATAN, SUMBAR   WAPRES MA'RUF AMIN PASTIKAN MORATORIUM PEMEKARAN WILAYAH DI INDONESIA SAAT INI MASIH BERLAKU, SELAIN PAPUA   BPBD SEBUT RATUSAN RUMAH RUSAK AKIBAT BANJIR DAN LONGSOR DI KABUPATEN SIJUNJUNG, SUMBAR   KPK AKUI SUDAH MENGETAHUI KEBERADAAN HARUN MASIKU DI INDONESIA SEBELUM INFO DARI DITJEN IMIGRASI KEMENKUMHAM   FRAKSI DEMOKRAT AKAN TELUSURI DUGAAN DITJEN IMIGRASI KEMENKUMHAM MENUTUPI KEPULANGAN HARUN MASIKU KE INDONESIA   WAKIL KETUA KOMISI III DPR DESMOND JUNAIDI MAHESA PERTANYAKAN SIKAP KETUA KPK TAK PROAKTIF TANGKAP HARUN MASIKU   MENKO POLHUKAM MAHFUD MD MINTA KEJAGUNG AGAR KASUS DUGAAN KORUPSI PT JIWASRAYA TAK DIBELOKKAN KE UNSUR PERDATA   KEJAGUNG AKAN TELUSURI DUGAAN KETERLIBATAN MANAJER INVESTASI ATAS KASUS DUGAAN KORUPSI PT ASURANSI JIWASRAYA   MENKO POLHUKAM MAHFUD MD SEBUT PEMERINTAH INGIN CEGAH KORUPSI DI BIROKRASI MELALUI PENERBITAN "OMNIBUS LAW"   JAKSA AGUNG SANITIAR BURHANUDDIN AKUI PIHAKNYA TAK DALAMI KASUS DUGAAN KORUPSI DI PT ASABRI   KPU MENYATAKAN AKAN MENYERAHKAN SEPENUHNYA PROSES PENGANGKATAN KOMISIONER BARU KE PRESIDEN JOKOWI   EKS KOMISIONER KPU RAMLAN SURBAKTI MENGAKU TAK SETUJU JIKA SISTEM PEMILU "E-VOTING"