HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV nasional berita kompas tv

Korupsi e-KTP, Markus Nari Dituntut 9 Tahun

Senin, 28 Oktober 2019 | 22:30 WIB

Jaksa KPK menuntut terdakwa kasus korupsi e-KTP atau KTP elektronik, Markus Nari selama 9 tahun penjara dan denda Rp 500 juta. Dalam dakwaannya, jaksa menyebut Markus Nari memperkaya diri sendiri dan merintangi penyidikan dan peradilan dalam kasus suap proyek pengadaan KTP elektronik.

Jaksa KPK menyatakan mantan anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Markus Nari menerima uang sebesar 900.000 dolar Amerika Serikat sebagai commitment fee proyek pengadaan KTP elektronik.

Terkait tuntutan 9 tahun penjara dan pengembalian uang sebesar 900.000 dollar Amerika Serikat serta pencabutan hak politik selama 5 tahun, terdakwa Markus Nari menyatakan bakal menyampaikan pembelaannya secara lengkap bersama kuasa hukum.

#MarkusNari #KorupsiEKTP #KPK

Jangan lewatkan live streaming Kompas TV 24 jam non stop di www.kompas.tv/live. Supaya tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia, yuk subscribe channel youtube Kompas TV. Aktifkan juga lonceng supaya kamu dapat notifikasi kalau ada video baru.

Media sosial Kompas TV : Facebook Instagram Twitter LINE

BERITA LAINNYA

Close Ads x
NEWSTICKER
07:01
CHARLES HONORIS: KESEPAKATAN TRILATERAL DIPERLUKAN UNTUK ANTISIPASI PENCULIKAN WNI OLEH KELOMPOK ABU SAYYAF   ANGGOTA KOMISI I DPR CHARLES HONORIS MINTA PEMERINTAH DESAK FILIPINA & MALAYSIA JALANKAN KESEPAKATAN TRILATERAL   PEMKOT TANGERANG SELATAN AKUI KEBERATAN DENGAN WACANA PEMERINTAH YANG AKAN MENCABUT SUBSIDI ELPIJI 3 KG   KEJAGUNG BELUM BERENCANA MEMANGGIL OJK TERKAIT KASUS DUGAAN KORUPSI DI PT ASURANSI JIWASRAYA   KEJAGUNG PASTIKAN ADA ASET MILIK TERSANGKA KASUS DUGAAN KORUPSI DI PT ASURANSI JIWASRAYA DI LUAR NEGERI   KEJAGUNG BLOKIR 35 REKENING MILIK TERSANGKA KASUS DUGAAN KORUPSI PT ASURANSI JIWASRAYA   WAKIL WALI KOTA TANGERANG SELATAN BERHARAP GAJI PEGAWAI HONORER YANG AKAN MENJADI PPPK DITANGGUNG OLEH APBN   KOMISI III DPR AKAN PANGGIL MENKUMHAM YASONNA LAOLY UNTUK MEMINTA PENJELASAN SOAL KEBERADAAN HARUN MASIKU   KEMENDAGRI DORONG INOVASI DAN FASILITASI PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DI DAERAH   WAPRES MA'RUF AMIN TEGASKAN KERAJAAN FIKTIF HARUS DIBUBARKAN DAN DILARANG   MENAG FACHRUL RAZI BANTAH INSTRUKSIKAN JAJARANNYA UNTUK MENGATUR DAN MENYUSUN TEKS KHOTBAH JUMAT DI MASJID   KETUA DPR PUAN MAHARANI MEMINTA KAWASAN MONAS TAK DIUBAH DAN DIKEMBALIKAN SEPERTI ASLINYA   SETAHUN TAK BEROPERASI, GARUDA INDONESIA KEMBALI BUKA PENERBANGAN DI BANDARA BETOAMBARI, KOTA BAUBAU, SULTRA   BUPATI SUKABUMI TINGKATKAN KEWASPADAAN & KESIAPSIAGAAN HADAPI PUNCAK MUSIM HUJAN PADA FEBRUARI 2020