Kapolri: Tak Perlu Mobilisasi Massa Jelang Pelantikan Presiden-Wapres

Tidak perlu ada mobilisasi massa jelang pelantikan presiden-wapres 2019-2024. Hal ini demi harkat dan martabat bangsa di mata internasional.

Demikian diungkapkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, sesaat setelah apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan pelantikan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, di Lapangan Monas, Jakarta.

Himbauan Jenderal Tito itu keluar lantaran sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh Indonesia menyatakan akan menggelar unjuk rasa di depan istana presiden.

Mereka berdemonstrasi untuk menagih kepada presiden agar menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) komisi pemberantasan korupsi (KPK).

“Kami tetap akan mengawal aksi unjuk rasa yang berlangsung pada saat pelantikan (presiden-wapres) nanti,” ujar Jenderal Tito.

Tito menegaskan bahwa aksi unjuk rasa harus tetap sesuai dengan lima ketentuan berdasarkan undang-undang, yakni tidak boleh mengganggu ketertiban umum.

Kemudian tidak mengganggu hak asasi manusia, harus sesuai aturan etika dan moral, serta tetap menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.

Pihak kepolisian, lanjut Tito, berhak membubarkan aksi massa yang berpotensi ricuh.

Termasuk terindikasi mengganggu keamanan masyarakat, dan memberikan sanksi kepada pengunjuk rasa yang melakukan perlawasanan saat ditertibkan.

Usai apel gelar pasukan di Monas itu, polri bersama TNI langsung menyiagakan pasukannya di berbagai tempat vital, seperti depan istana negara.

Di sekitar kawasan patung arjuna wiwaha, polisi juga telah menyiagakan empat mobil anti huru hara dan barikade kawat berduri.