Kompas TV nasional berita kompas tv

DPR Belum Sepakat Pengesahan RUU KUHP Ditunda

Senin, 23 September 2019 | 20:00 WIB

DPR belum dapat memastikan untuk menyetujui permintaan Presiden Joko Widodo terkait penundaan pengesahan RKUHP saat ini. Keputusan penundaan pengesahan RKHUP yang menuai kontroversi akan dibawa ke dalam forum lobi terlebih dulu.

DPR optimistis jika sejumlah pasal yang menuai kontroversi di masyarakat dapat dibahas bersama pemerintah pada periode ini.

#DPR #RUUKUHP #PenundaanPengesahan

Editor : Imanuel Gilang Krisjanuar



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
19:42
PANGDAM JAYA UNGKAP ACARA TABUR BUNGA YANG DIHADIRI MANTAN PANGLIMA TNI (PURN) GATOR NURMANTYO TAK DIKETAHUI PEPABRI   HINGGA 1 OKTOBER 2020, PASIEN SEMBUH COVID-19 BERTAMBAH 3.540 MENJADI 218.487 ORANG   PEMERINTAH: KASUS BARU COVID-19 SEBANYAK 4.147 PADA 1 OKTOBER 2020   KEMENKES MENCATAT 43.592 SPESIMEN KORONA DIPERIKSA HARI INI   DIPIMPIN KABARESKRIM, POLISI DAN JAKSA PENELITI GELAR PERKARA KASUS KEBAKARAN GEDUNG UTAMA KEJAKSAAN AGUNG    WAKETUM PAN VIVA YOGA MAULADI: AMIEN RAIS SUDAH TIDAK LAGI MENJADI BAGIAN DARI KELUARGA BESAR PAN   WALI KOTA TANGSEL AIRIN RACHMI DIANY INGATKAN WARGA JAKARTA YANG BERKUNJUNG KE WILAYAHNYA PATUHI PROTOKOL KESEHATAN   DISPERINAKER BADUNG, BALI, MENCATAT 532 PERUSAHAAN PARIWISATA TUTUP AKIBAT PANDEMI COVID-19   KETUA MPR MENDORONG KPU DAN PEMERINTAH KELUARKAN PERPPU PERKUAT SANKSI BAGI PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN DI PILKADA   KETUA MPR MENDORONG KPU DAN PEMERINTAH KELUARKAN PERPPU PERKUAT SANKSI BAGI PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN DI PILKADA   MENKO POLHUKAM MAHFUD MD: BAGI INDONESIA, VANUATU ITU MENGADA-ADA   MENKO POLHUKAM MAHFUD MD SEBUT PEMERINTAH BENTUK TIM INVESTIGASI GABUNGAN KASUS PENEMBAKAN PENDETA YEREMIA   JUBIR WAPRES MINTA POLISI UNGKAP MOTIF PELAKU PENYEBAR KOLASE FOTO WAKIL PRESIDEN MA'RUF AMIN   POLISI TANGKAP 2 ORANG DALAM KASUS PENYERANGAN ACARA MIDODARENI DI SOLO, JAWA TENGAH