HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV nasional sapa indonesia

DIALOG - Revisi UU Permasyarakatan, Koruptor Bisa Cuti & Rekreasi? [1]

Sabtu, 21 September 2019 | 20:50 WIB

Tanggal 24 September 2019 menurut rencana Revisi Undang-Undang pemasyarakatan atau RUU pasakan disahkan dalam rapat paripurna DPR. Namun RUU pas menjadi polemik di masyarakat karena memberi penambahan hak-hak narapidana kasus Extra Ordinary Crime yakni korupsi terorisme dan narkoba. Khusus untuk narapidana koruptor nantinya tak perlu lagi mendapat rekomendasi KPK dan mengajukan diri sebagai Justice Collaborator untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat

Pemerintah dan DPR menyepakati hasil pembahasan Revisi Undang Undang pemasyarakatan. Beberapa poin yang disepakati yakni terkait pemberian remisi cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat bagi narapidana kasus kejahatan luar biasa salah satunya kasus korupsi.

Anggota komisi III DPR Arsul Sani membantah revisi UU permasyarakatan mengistimewakan napi kasus korupsi. Menurutnya jika terpidana telah memenuhi ketentuan dan melunasi kewajiban selama masa hukumannya maka terpidana itu juga berhak mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat.

Namun wakil ketua KPK Laode M Syarif mengkritik keras revisi UU pemasyarakatan khususnya soal pemberian remisi karena pasal tersebut tidak membutuhkan lagi rekomendasi dari KPK dalam memberikan pembebasan bersyarat maupun remisi kepada koruptor.

Koordinator divisi korupsi politik ICW Donal Fariz menuding ada kelompok-kelompok tertentu yang sedang menjalani proses hukum kasus korupsi di balik revisi UU pemasyarakatan.

Dalam PP Nomor 99 Tahun 2012 diatur syarat-syarat bagi napi korupsi untuk mendapatkan pembebasan bersyarat dan remisi. Dimana napi korupsi harus ikit membantu membongkar perkara yang dilakukannya atau menjadi Justice Collaborator serta mendapat rekomendasi dari KPK. Jika RUU pemasyarakatan itu disahkan maka syarat-syarat itu tidak diperlukan lagi.

#RUUKPK #KPK #Korupsi

Editor : Imanuel Gilang Krisjanuar



BERITA LAINNYA

Close Ads x
NEWSTICKER
05:11
JUMLAH KASUS KORONA DI SPANYOL: 235.290 POSITIF, 150.376 SEMBUH, 28.678 MENINGGAL DUNIA   SPANYOL SIAP BUKA PARIWISATANYA BAGI TURIS LUAR NEGERI MULAI JULI 2020   TIONGKOK BERENCANA BERI VAKSIN KORONA KE BEBERAPA KELOMPOK PADA AKHIR TAHUN MESKI UJI COBA BELUM SELESAI   MENLU TIONGKOK WANG YI SEBUT AS DAN TIONGKOK BERADA DI AMBANG PERANG DINGIN YANG BARU   JUMLAH KASUS KORONA DI KALIMANTAN BARAT: 168 POSITIF, 38 SEMBUH, 4 MENINGGAL DUNIA   SEBANYAK 40 TENAGA KESEHATAN DI KALIMANTAN BARAT TERINFEKSI VIRUS KORONA   UNJ SEBUT TIDAK ADA UNSUR KETERLIBATAN PEJABAT NEGARA DALAM OTT KPK TERHADAP SALAH SATU STAF UNJ   UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA (UNJ): TIDAK BENAR TERJADI OTT TERHADAP REKTOR UNJ   UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA (UNJ) MEMBENARKAN TELAH TERJADI OTT KPK TERHADAP SALAH SATU STAF UNJ   KEMENHUB SEBUT TRANSPORTASI KELUAR MASUK JABODETABEK TERKENDALI DI HARI PERTAMA IDUL FITRI   PEMERINTAH IMBAU MASYARAKAT TETAP TERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN KORONA KARENA BELUM ADA VAKSIN   PEMERINTAH MINTA MASYARAKAT MEMPUNYAI PARADIGMA BARU GUNA MENGANTISIPASI PANDEMI KORONA BERKEPANJANGAN   ACHMAD YURIANTO: KITA MASIH AKAN MELALUI TAHAPAN-TAHAPAN YANG CUKUP BERAT DI TENGAH PANDEMI   JUBIR PEMERINTAH PENANGANAN KORONA ACHMAD YURIANTO TEGASKAN SITUASI YANG SEDANG DIHADAPI SAAT INI BELUM NORMAL