HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV nasional berita kompas tv

Pemerintah-DPR Sepakat Revisi UU KPK Disahkan

Selasa, 17 September 2019 | 09:40 WIB

Badan Legislasi DPR RI dan pemerintah menyepakati Revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Hasil rapat akan dibawa ke Badan Musyawarah untuk kemudian disahkan dalam rapat paripurna.

Pemerintah diwakili Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin. Mayoritas fraksi partai politik menyetujui 7 poin pembahasan terkait Revisi Undang Undang KPK. Namun Partai Gerindra dan PKS setuju dengan beberapa catatan. Sementara Partai Demokrat belum dapat memberikan keputusan.

Kesepakatan forum membulatkan suara setuju. Sehingga pemerintah memutuskan agar pembahasan RUU KPK dibawa ke tahap selanjutnya.

Salah satu pasal dalam Revisi Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai dewan pengawas. DPR dan pemerintah juga sepakat untuk Dewan Pengawas KPK akan dipilih oleh presiden. Nantinya Dewan Pengawas KPK akan dipilih 5 orang dan menjabat selama 4 tahun. Dan posisi dewan pengawas bakal setara dengan pemimpin eksekutif KPK.

#KPK #RevisiUUKPK #DPR

Editor : Imanuel Gilang Krisjanuar



BERITA LAINNYA

Close Ads x
NEWSTICKER
01:37
MULAI JUNI 2020, MENDAGRI TITO KARNAVIAN TEGASKAN PRAKTIK CALO & PUNGLI DI KANTOR DUKCAPIL HARUS DIBERANTAS   MASKAPAI AIR ASIA MERUMAHKAN 873 KARYAWANNYA KARENA PENDAPATAN TURUN AKIBAT PANDEMI KORONA   PANDEMI KORONA, PENUTUPAN TAMAN NASIONAL KOMODO DIPERPANJANG HINGGA WAKTU YANG BELUM DITENTUKAN   KAPOLDA MALUKU IRJEN BAHARUDIN DJAFAR BERHARAP ADA SIMULASI SEBELUM "NEW NORMAL" DITERAPKAN   HINGGA 28 MEI 2020, SEBANYAK 763 PASIEN POSITIF KORONA DIRAWAT DI RSD WISMA ATLET KEMAYORAN   DISHUB JAKTIM MENCATAT 2.155 KASUS PELANGGARAN PSBB DALAM 5 HARI TERAKHIR, TERBANYAK TAK GUNAKAN MASKER   PEMKAB TANGERANG KAJI KEMBALI TERKAIT PEMBUKAAN TEMPAT IBADAH DI AWAL PENERAPAN "NEW NORMAL"   PRESIDEN JOKOWI INSTRUKSIKAN MENPAREKRAF PRIORITASKAN WISATAWAN DOMESTIK SEBAGAI PASAR UTAMA DI MASA PANDEMI   PRESIDEN JOKOWI IMBAU PEMBUKAAN SEKTOR PARIWISATA PADA MASA PANDEMI KORONA DILAKUKAN EKSTRA HATI-HATI   MANPEREKRAF WISHNUTAMA: BALI BERPOTENSI JADI PROVINSI YANG PARIWISATANYA DIBUKA KEMBALI SAAT "NEW NORMAL"   MENPAREKRAF WISHNUTAMA MEMPREDIKSI INDONESIA KEHILANGAN 4 JUTA WISATAWAN MANCANEGARA SELAMA PANDEMI   KPU USULKAN PENAMBAHAN ANGGARAN PILKADA 2020 UNTUK MELAKSANAKAN TES KORONA BAGI PENYELENGGARA PEMILU   PERLUDEM NILAI PELAKSANAAN PILKADA 2020 BELUM PUNYA DASAR HUKUM TERKAIT PROTOKOL PENANGANAN KORONA   KEMENDAGRI & KPK SEPAKAT GUNAKAN NIK SEBAGAI INSTRUMEN UTAMA PENYALURAN BANTUAN SOSIAL & SUBSIDI