HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV nasional kompas bisnis

Revisi UU Korporasi Bikin Pebisnis Ketar-Ketir

Senin, 16 September 2019 | 11:13 WIB

Revisi Undang-Undang sering sekali dilakukan di Indonesia. Baik jika kebijakannya tepat, namun jika terlalu sering berubah pun jadi menimbulkan ketidakpastian. Contoh terbaru adalah Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terutama untuk sektor korporasi. Pidana korporasi diatur dari pasal 46 hingga pasal 165. Contohnya 3 pasal berikut:

Pasal 48

Tindak pidana korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tapi dapat mengendalikan korporasi.

Pasal 49

Tindak pidana korporasi dapat dipertanggungjawabkan, jika:

A. termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi

B. menguntungkan korporasi secara melawan hukum

C. diterima sebagai kebijakan korporasi

Pasal 50

Pertanggungjawaban atas tindak pidana oleh korporasi dikenakan terhadap korporasi, pengurus yang punya kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat korporasi.

Sanksinya mulai dari pembayaran ganti rugi hingga pembubaran korporasi. Pengusaha pun ketar ketir karena katanya tak dilibatkan dalam pembahasan.

Tidak kali ini saja regulasi pemerintah kerap membuat bingung pelaku usaha. Di sektor energi terbarukan misalnya, ketidakpastian regulasi kerap membuat pengusaha dan investor bingung.

Kepala Biro Humas Hukum dan Kerja Sama Kementerian Hukum dan HAM, Bambang Wiyono kepada Harian Kontan menyatakan pengusaha tak perlu khawatir dengan pasal ini. Sebab hakim pasti akan memutus perkara dengan adil. Setiap orang atau badan hukum jika melakukan tindak pidana harus dipidana berdasar hukum yang ada harus ada undang-undang yang mengaturnya.

Hukum jadi salah satu daya tarik investasi. Perubahan tak diharamkan.Namun yang wajib ada tentunya adalah kepastian bagi semua pihak untuk berbisnis di Indonesia. Ingat, realisasi investasi di semester 1 hanya naik kurang dari 10%. Belum lagi banyaknya investor yang kabur ke negara tetangga.

#Pemerintah #PelakuUsaha #RUUKUHP

Penulis : Idham Saputra | Editor : Imanuel Gilang Krisjanuar




BERITA LAINNYA

Close Ads x
NEWSTICKER
02:14
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL OPTIMISTIS REALISASI INVESTASI TETAP TUMBUH DI TENGAH WABAH KORONA   POLDA JAWA TIMUR GAGALKAN PEREDARAN 40 KILOGRAM TEMBAKAU GORILA   KPK PASTIKAN SELEKSI EMPAT JABATAN STRUKTURAL SESUAI KETENTUAN UNDANG-UNDANG   ICW MINTA KPK LIBATKAN PPATK DALAM SELEKSI JABATAN DEPUTI PENINDAKAN   PANDEMI VIRUS KORONA, MENTERI BUMN ERICK THOHIR PASTIKAN PROYEK BUMN TETAP BERJALAN   PEMPROV JAWA TIMUR: SEKITAR 3,8 JUTA PEKERJA DI SELURUH KABUPATEN/KOTA TERDAMPAK SOSIAL EKONOMI PANDEMI KORONA   PILKADA 2020 DITUNDA KARENA PANDEMI VIRUS KORONA, PRESIDEN JOKO WIDODO SEGERA TERBITKAN PERPPU   GUGUS TUGAS PENANGANAN VIRUS KORONA SALURKAN 165.000 ALAT PELINDUNG DIRI KE SELURUH INDONESIA   PEMPROV SUMATERA SELATAN MINTA PEMKAB/PEMKOT SEGERA DIRIKAN PUSAT PENANGANAN ORANG DALAM PEMANTAUAN KORONA   PEMPROV DKI: 81 TENAGA MEDIS DI JAKARTA POSITIF VIRUS KORONA   BNPB REKRUT 8.763 RELAWAN PERCEPATAN PENANGANAN VIRUS KORONA   GUBERNUR DKI JAKARTA ANIES BASWEDAN INSTRUKSIKAN KETUA RT DAN RW DATA KELOMPOK RENTAN TERTULAR VIRUS KORONA   GUBERNUR DKI JAKARTA ANIES BASWEDAN MINTA KETUA RT DAN RW SEGERA LAPOR LURAH JIKA ADA WARGA DIDUGA POSITIF KORONA   KETUA DPRD DKI MINTA GUBERNUR ANIES BASWEDAN ALIHKAN ANGGARAN FORMULA E UNTUK TANGANI KORONA