Kompas TV nasional sapa indonesia

Pemerintah Tetapkan Regulasi Tanah di Ibu Kota Baru

Kamis, 5 September 2019 | 11:00 WIB

Terkait rencana pemindahan ibu kota pemerintah memastikan akan mengawasi penjualan dan harga tanah wilayah yang masuk dalam bagian dari ibu kota baru. Melalui otoritas resmi bentukan pemerintah selain itu pemerintah juga akan mengatur regulasi agar pembangunan bisa dilakukan dengan maksimal.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil memastikan akan ada pembagian luas lahan yang dijadikan pembangunan secara fisik dan yang akan dibiarkan sebagai lahan hutan atau penghijauan di wilayah Ibukota baru.

#Ibukota #SofyanJalil #Indonesia

Editor : Yudho Priambodo



VIDEO REKOMENDASI

BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Serunya Bermain Mini RC Adventure

Sabtu, 15 Agustus 2020 | 00:22 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
01:12
POLDA KEPULAUAN RIAU TAHAN DUA ORANG TERSANGKA PERDAGANGAN ORANG KAPAL TIONGKOK   KEMENTERIAN PERDAGANGAN DORONG EKSPOR KOPI INDONESIA KE MEKSIKO   WAKIL WALI KOTA SURABAYA WHISNU SAKTI BUANA SEBUT IBU-IBU BERPERAN PENTING CEGAH PENYEBARAN COVID-19   POLDA METRO JAYA TAHAN DELAPAN ORANG YANG DIDUGA PROVOKATOR KERICUHAN UNJUK RASA DI GEDUNG DPR   KEPALA BKSDA NTT: KEBAKARAN DI KAWASAN CAGAR ALAM WAE WUUL CAPAI 17 HEKTAR   JUBIR SATGAS COVID-19 KOTA BATU: 22 ASN DAN TENAGA HARIAN LEPAS POSITIF COVID-19, 4 DI ANTARANYA MENINGGAL   KETUA SATGAS COVID-19 IDI ZUBAIRI DJOERBAN SARANKAN KAPASITAS TEMPAT TIDUR RS COVID-19 DITAMBAH   KEMENDES PDTT DORONG DESA WISATA PULIHKAN EKONOMI YANG TERPURUK AKIBAT PANDEMI KORONA   MENKEU SRI MULYANI PASTIKAN PEMBIAYAAN MELALUI SKEMA BERBAGI BEBAN DENGAN BANK INDONESIA TAK BERLANJUT DI 2021   PANDEMI KORONA, MENTERI PPN SUHARSO MONOARFA SEBUT PROYEK IBU KOTA NEGARA BARU MASIH TETAP BERLANJUT   BARESKRIM POLRI BAGI PERISTIWA DJOKO TJANDRA MENJADI 3 KLASTER   KASUS KORUPSI PENGHAPUSAN "RED NOTICE" DJOKO TJANDRA, BARESKRIM POLRI SITA 20.000 DOLLAR AS    PRESIDEN JOKOWI HARAP "OMNIBUS LAW" RUU PERPAJAKAN MAMPU PERCEPAT PEMULIHAN EKONOMI PASCA-PANDEMI COVID-19    PRESIDEN JOKOWI TEGASKAN PEMERINTAH BERKOMITMEN PERKUAT PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KETAHANAN PANGAN