HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV klik360 cerita indonesia

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah Kritik Pemindahan Ibu Kota

Selasa, 27 Agustus 2019 | 11:40 WIB

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, Presiden Jokowi kurang menghimpun masukan dari ahli ketatanegaraan terkait tahapan-tahapan pemindahan ibu kota. Pernyataan ini disampaikan Fahri menyusul diumumkannya pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur oleh Presiden Joko Widodo.

Fahri mengatakan, lazimnya pemindahan ibu kota melalui kajian akan perubahan ketentuan-ketentuan lama, seperti melakukan pengecekan pada UUD 1945 dan undang-undang terkait. Menurut Fahri, pengecekan UUD 1945 prosesnya dilakukan melalui MPR.

Sebelumnya, Fahri juga sempat mengkritik pemindahan ibu kota pada 21 Agustus 2019 lalu. Menurutnya hal itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak masuk akal.

“Makanya saya bilang itu jangan pindah ibu kota, pindahkan lokasi kantor pemerintahan saja. Dulu Pak Soeharto mau mindahkan ke Jonggol, bukan pindahkan ibu kota, pindahkan lokasi kantor pemerintahan.” Ujar Fahri.

Presiden Joko Widodo mengumumkan ibu kota baru berada di Kalimantan dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019)

"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi. Ia menyatakan bahwa keputusan ini dilakukan setelah pemerintah melakukan kajian intensif.

"Pemerintah telah melakukan kajian mendalam dan intensifkan studinya selama tiga tahun terakhir," ujar Presiden.

#IbuKotaBaru #IbuKotaPindah #Kalimantan

Editor : Desy Hartini



BERITA LAINNYA

Close Ads x
NEWSTICKER
18:08
POLDA SUMBAR TERJUNKAN 6.000 PERSONEL UNTUK KAWAL PENERAPAN "NEW NORMAL"    CEGAH PENUMPUKAN PENUMPANG, PT MRT MINTA JAM KERJA PERKANTORAN DI JAKARTA FLEKSIBEL JIKA "NEW NORMAL" BERLAKU   BERSIAP "NEW NORMAL", PT MRT JAKARTA AJUKAN PENAMBAHAN JUMLAH MAKSIMAL PENUMPANG   MENPAREKRAF WISHNUTAMA SEBUT PARIWISATA AKAN DIHENTIKAN LAGI JIKA ANGKA KASUS KORONA NAIK   PRESIDEN JOKOWI MEMINTA PEMBUKAAN SEKTOR PARIWISATA DI TENGAH PANDEMI KORONA TAK TERGESA-GESA    DKI JAKARTA JADI PROVINSI DENGAN JUMLAH KASUS POSITIF KORONA, SEMBUH, DAN MENINGGAL TERBANYAK DI INDONESIA   WNI TERINFEKSI KORONA DI LUAR NEGERI MENCAPAI 934 ORANG: 467 SEMBUH, 49 MENINGGAL DUNIA, 418 DALAM PERAWATAN   PEMERINTAH SEBUT DANA BANTUAN YANG MASUK UNTUK PENANGANAN KORONA SEBESAR RP 227,8 MILIAR   PEMERINTAH: HINGGA 28 MEI, ADA 48.749 ODP DAN 13.250 PDP KORONA DI INDONESIA   PEMERINTAH: ADA 4 PROVINSI DAN 23 KABUPATEN/KOTA YANG TERAPKAN PSBB    PEMERINTAH: ADA 34 PROVINSI DAN 412 KABUPATEN/KOTA YANG TERDAMPAK KORONA    JUMLAH KASUS KORONA DI INDONESIA PER 28 MEI 2020 MENCAPAI 24.538 POSITIF, 6.240 SEMBUH, 1.496 MENINGGAL DUNIA    PEMERINTAH: JUMLAH SPESIMEN KORONA YANG TELAH DIPERIKSA MENCAPAI 289.906    PEMERINTAH: PEMERIKSAAN SPESIMEN KORONA DENGAN METODE PCR SUDAH BISA DILAKUKAN DI 87 LABORATORIUM