Kompas TV nasional sapa indonesia

Dialog: Komitmen Jokowi di Bumi Cenderawasih

Jumat, 23 Agustus 2019 | 10:49 WIB

Pasca - kerusuhan di Tanah Papua kondisi mulai berangsur kondusif namun persoalan yang sempat mencuat tak lantas surut begitu saja, dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk menyelesaikan persoalan Papua hingga ke akarnya diluar masifnya pembangunan infrastruktur.

Masalah keadilan rasisme diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia menjadi hal utama yang harus diperjuangkan lantas seberapa serius komitmen Presiden Joko Widodo dalam menuntaskan persoalan Papua dan mengangkat rasa keadilan di Bumi Cendrawasih?

KompasTV akan membahasnya bersama narasumber kami sudah hadir Deputi V Kantor Staf Presiden RI yang membawahi bidang kajian politik dan pengelolaan isu hukum pertahanan keamanan dan HAM Jaleswari Pramodhawardani dan Ketua Badan Kehormatan DPD RI asal Papua Barat Mervin Sadipun Komber.

#JokoWidodo #HAM #Papua

Editor : Yudho Priambodo



VIDEO REKOMENDASI

BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Serunya Bermain Mini RC Adventure

Sabtu, 15 Agustus 2020 | 00:22 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
00:54
POLDA KEPULAUAN RIAU TAHAN DUA ORANG TERSANGKA PERDAGANGAN ORANG KAPAL TIONGKOK   KEMENTERIAN PERDAGANGAN DORONG EKSPOR KOPI INDONESIA KE MEKSIKO   WAKIL WALI KOTA SURABAYA WHISNU SAKTI BUANA SEBUT IBU-IBU BERPERAN PENTING CEGAH PENYEBARAN COVID-19   POLDA METRO JAYA TAHAN DELAPAN ORANG YANG DIDUGA PROVOKATOR KERICUHAN UNJUK RASA DI GEDUNG DPR   KEPALA BKSDA NTT: KEBAKARAN DI KAWASAN CAGAR ALAM WAE WUUL CAPAI 17 HEKTAR   JUBIR SATGAS COVID-19 KOTA BATU: 22 ASN DAN TENAGA HARIAN LEPAS POSITIF COVID-19, 4 DI ANTARANYA MENINGGAL   KETUA SATGAS COVID-19 IDI ZUBAIRI DJOERBAN SARANKAN KAPASITAS TEMPAT TIDUR RS COVID-19 DITAMBAH   KEMENDES PDTT DORONG DESA WISATA PULIHKAN EKONOMI YANG TERPURUK AKIBAT PANDEMI KORONA   MENKEU SRI MULYANI PASTIKAN PEMBIAYAAN MELALUI SKEMA BERBAGI BEBAN DENGAN BANK INDONESIA TAK BERLANJUT DI 2021   PANDEMI KORONA, MENTERI PPN SUHARSO MONOARFA SEBUT PROYEK IBU KOTA NEGARA BARU MASIH TETAP BERLANJUT   BARESKRIM POLRI BAGI PERISTIWA DJOKO TJANDRA MENJADI 3 KLASTER   KASUS KORUPSI PENGHAPUSAN "RED NOTICE" DJOKO TJANDRA, BARESKRIM POLRI SITA 20.000 DOLLAR AS    PRESIDEN JOKOWI HARAP "OMNIBUS LAW" RUU PERPAJAKAN MAMPU PERCEPAT PEMULIHAN EKONOMI PASCA-PANDEMI COVID-19    PRESIDEN JOKOWI TEGASKAN PEMERINTAH BERKOMITMEN PERKUAT PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KETAHANAN PANGAN