HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV TALKSHOW rosi

Amendemen UUD '45, Perlukah? | Di Balik Rencana Amendemen UUD '45 - ROSI (1)

Jumat, 23 Agustus 2019 | 02:52 WIB

Rencana menghidupkan kembali GBHN atau Garis Besar Haluan Negara semakin ramai diperbincangkan. Terlebih lagi sejak Kongres PDIP di Bali beberapa waktu lalu. Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengingatkan kembali kesepakatan semua fraksi di MPR untuk kembali fokus melanjutkan agenda besar, yakni amendemen UUD 1945.

Namun, kini banyak pendapat dari pelbagai politisi dan tokoh bangsa tentang rencana Amandemen UUD 1945. Rencana menghidupkan kembali GBHN dianggap akan menambah kewenangan MPR dan membawa Indonesia mundur kembali ke zaman Orba.

Apa sebenarnya nilai penting dari rencana amendemen UUD 1945? Benarkah GBHN diperlukan untuk kesinambungan pembangunan bangsa?

#ROSI #RencanaAmendemen

Editor : D I M



BERITA LAINNYA

Close Ads x
NEWSTICKER
07:29
KPU PREDIKSI BIAYA PILKADA 2020 MENINGKAT JIKA DIGELAR DI MASA PANDEMI COVID-19   HINDARI KERUMUNAN MASSA, KPAI SARANKAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DILAKUKAN SECARA DARING   KETUA KOMISI X DPR SYAIFUL HUDA TOLAK WACANA PEMBUKAAN SEKOLAH DI ZONA MERAH PENYEBARAN VIRUS KORONA   WALI KOTA BEKASI IZINKAN WARGA YANG TINGGAL DI ZONA HIJAU COVID-19 SHALAT JUMAT DI MASJID MULAI PEKAN DEPAN   PEMKOT JAKARTA BARAT FUNGSIKAN MASJID KH HASYIM ASYARI UNTUK ISOLASI PEMUDIK YANG BALIK KE JAKARTA   YLKI TOLAK RENCANA PEMBUKAAN MAL DI DKI JAKARTA PADA 5 JUNI 2020   PSBB DIPERPANJANG, PEMKOT BOGOR PERKETAT PROTOKOL KESEHATAN DAN ARUS KELUAR MASUK   POLDA SUMATERA BARAT SIAPKAN 6.000 PERSONEL UNTUK DUKUNG KEBIJAKAN KENORMALAN BARU   MENTERI PUPR MINTA BADAN PENGEMBANGAN SDM SIAPKAN MODUL “E-LEARNING” DI ERA KENORMALAN BARU   TIDAK PERPANJANG PSBB, PEMKOT MALANG SIAPKAN SKEMA KENORMALAN BARU   PEMKOT SOLO PERPANJANG STATUS KEJADIAN LUAR BIASA VIRUS KORONA HINGGA 7 JUNI 2020   GUBERNUR JATENG AKAN BERI MODAL DAN PELATIHAN KERJA UNTUK WARGA YANG TAK KEMBALI KE JAKARTA   GUBERNUR JATENG GANJAR PRANOWO LARANG WARGA YANG TERLANJUR MUDIK UNTUK KEMBALI KE JAKARTA   GUGUS TUGAS COVID-19: WARGA YANG AKAN KEMBALI KE JAKARTA HARUS UNDUH APLIKASI BERSATU LAWAN COVID (BLC)