HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV nasional sapa indonesia

DIALOG - PLN Janjikan Investigasi Penyebab Pemadaman Listrik Massal (Bag. 2)

Selasa, 6 Agustus 2019 | 16:55 WIB

Setelah mempertanggungjawabkan pemadaman listrik kepada Presiden Jokowi, Senin (5/8), hari ini Komisi VII DPR akan memanggil dan bertemu jajaran direksi PLN. Sementara, selain PLN menjanjikan investigasi penyebab blackout, polisi juga turun tangan menyelidiki penyebab padamnya listrik di lapangan.

Bagaimana pertanggungjawaban atas kejadian padamnya listrik yang hingga hari ini masih terus terjadi? Apa kompensasi bagi masyarakat yang terdampak pemadaman ini?

Simak dialonya dengan anggota Komisi VII DPR Abdul Kadir Karding, analis kelistrikan dari Institute for Essential Services Reform Fabby Tumiwa, dan analis kebijakan publik Agus Pambagio.

#JakartaMatiListrik #MatiListrik #MatiLampu

Penulis : Desy Hartini



BERITA LAINNYA

Berita Daerah

Harus Perhatikan Habitat Orang Utan

Jumat, 21 Februari 2020 | 09:59 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
10:36
PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA MINTA PEMERINTAH TARIK DAN PERBAIKI RUU “OMNIBUS LAW” SEBELUM DIAJUKAN KE PARLEMEN    BMKG: GEMPA BERMAGNITUDO 4,9 MENGGUNCANG TASIKMALAYA, TIDAK BERPOTENSI TSUNAMI   KORBAN MENINGGAL AKIBAT VIRUS KORONA DI TIONGKOK HINGGA 21 FEBRUARI 2020 MENCAPAI 2.233 ORANG   AUSTRALIA SEBUT DUA WARGANYA YANG DIEVAKUASI DARI KAPAL PESIAR DIAMOND PRINCESS POSITIF TERINFEKSI VIRUS KORONA   WAKIL KETUA KOMISI VII DPR ACE HASAN SYADZILY MINTA MENKO PMK MUHADJIR EFFENDY TIDAK IKUT CAMPUR SOAL JODOH   KEJAGUNG GANDENG DITJEN PAJAK, KEMENKEU, DAN PPATK TELUSURI ASET TERSANGKA KASUS JIWASRAYA   PERKUMPULAN AHLI ARKEOLOGI INDONESIA MENDESAK GUBERNUR DKI JAKARTA ANIES BASWEDAN BATALKAN FORMULA E DI MONAS   KLHK BANTAH RUU "OMNIBUS LAW" MENGABAIKAN PRINSIP LINGKUNGAN DAN PRO-PEBISNIS BESAR   KEJAGUNG SEBUT BERKAS 5 TERSANGKA KASUS DUGAAN KORUPSI PT JIWASRAYA SUDAH 85 PERSEN RAMPUNG   PBNU MENILAI USULAN MENKO PMK MUHADJIR EFFENDY SOAL FATWA SI KAYA NIKAHI SI MISKIN TIDAK TEPAT    KEMENDAGRI SEBUT PEMERINTAH AKAN MENYALURKAN DANA DESA SEBESAR RP 72 TRILIUN KEPADA 74.953 DESA DI SELURUH INDONESIA   MENDIKBUD NADIEM MAKARIM INGIN BAHASA INDONESIA JADI BAHASA PENGANTAR DI KAWASAN ASIA TENGGARA   WAKIL KETUA MPR LESTARI MOERDIJAT SEBUT RUU KETAHANAN KELUARGA MENGABAIKAN HAM   KPK: KASUS-KASUS BESAR TIDAK TERMASUK YANG DIHENTIKAN PENYELIDIKANNYA