HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV nasional berita kompas tv

Dianulir Jadi PNS Karena Disabilitas, Mendagri Akan Tindak Lanjuti Kasus Dokter Romi

Kamis, 25 Juli 2019 | 22:21 WIB

Kasus pembatalan kelulusan dokter Romi Syopfa Ismael yang diduga karena menyandang disabilitas telah didengar Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. Mendagri berjanji akan mengkajinya lebih lanjut setelah mendapatkan laporan detail atas kasus ini.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menyebut akan memeriksa kasus kelulusan dokter gigi Romi Syofpa Ismael yang dibatalkan oleh Pemkab Solok Selatan. Mendagri akan mengecek dugaan pembatalan kelulusan karena dokter Romi menyandang disabilitas. Tjahjo berjanji akan segera menuntaskan kasus ini agar tidak menjadi polemik yang berkepanjangan.

Sempat dinyatakan batal lulus sebagai calon pegawai negeri sipil di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, dokter gigi Romi Syofpa Ismael tak menyerah begitu saja. Romi bertekad melawan keputusan Pemerintah Kabupaten Solok Sumatera Barat yang menganulir kelulusannya sebagai calon pegawai negeri sipil.

Bak gayung bersambut Pemprov Sumatera Barat telah membentuk tim analisa yang terdiri dari unsur badan kepegawaian daerah, dinas kesehatan dan asisten tiga. Hasilnya menurut pemprov, dokter gigi Romi berhak atas kelulusannya meski mengikuti seleski penerimaan di jalur umum bukan di jalur disabilitas.

Dukungan Pemprov senada dengan alasan Lembaga Bantuan Hukum Padang membantu dokter Romi mencari keadilan. Saat ditemui dokter Romi, Selasa 23 juli lalu Direktur LBH Padang menyebut tindakan Pemkab Solok Selatan yang mengeluarkan surat pembatalan atas kelulusan dokter Romi adalah tindakan sewenang-wenang. LBH Padang pun akan menyiapkan gugatan perdata dan pidana atas kasus dokter Romi ini.

#RomiSyopfaIsmael #PemkabSolokSelatan #Disabilitas

Editor : Imanuel Gilang Krisjanuar



BERITA LAINNYA

Close Ads x
NEWSTICKER
01:57
MULAI JUNI 2020, MENDAGRI TITO KARNAVIAN TEGASKAN PRAKTIK CALO & PUNGLI DI KANTOR DUKCAPIL HARUS DIBERANTAS   MASKAPAI AIR ASIA MERUMAHKAN 873 KARYAWANNYA KARENA PENDAPATAN TURUN AKIBAT PANDEMI KORONA   PANDEMI KORONA, PENUTUPAN TAMAN NASIONAL KOMODO DIPERPANJANG HINGGA WAKTU YANG BELUM DITENTUKAN   KAPOLDA MALUKU IRJEN BAHARUDIN DJAFAR BERHARAP ADA SIMULASI SEBELUM "NEW NORMAL" DITERAPKAN   HINGGA 28 MEI 2020, SEBANYAK 763 PASIEN POSITIF KORONA DIRAWAT DI RSD WISMA ATLET KEMAYORAN   DISHUB JAKTIM MENCATAT 2.155 KASUS PELANGGARAN PSBB DALAM 5 HARI TERAKHIR, TERBANYAK TAK GUNAKAN MASKER   PEMKAB TANGERANG KAJI KEMBALI TERKAIT PEMBUKAAN TEMPAT IBADAH DI AWAL PENERAPAN "NEW NORMAL"   PRESIDEN JOKOWI INSTRUKSIKAN MENPAREKRAF PRIORITASKAN WISATAWAN DOMESTIK SEBAGAI PASAR UTAMA DI MASA PANDEMI   PRESIDEN JOKOWI IMBAU PEMBUKAAN SEKTOR PARIWISATA PADA MASA PANDEMI KORONA DILAKUKAN EKSTRA HATI-HATI   MANPEREKRAF WISHNUTAMA: BALI BERPOTENSI JADI PROVINSI YANG PARIWISATANYA DIBUKA KEMBALI SAAT "NEW NORMAL"   MENPAREKRAF WISHNUTAMA MEMPREDIKSI INDONESIA KEHILANGAN 4 JUTA WISATAWAN MANCANEGARA SELAMA PANDEMI   KPU USULKAN PENAMBAHAN ANGGARAN PILKADA 2020 UNTUK MELAKSANAKAN TES KORONA BAGI PENYELENGGARA PEMILU   PERLUDEM NILAI PELAKSANAAN PILKADA 2020 BELUM PUNYA DASAR HUKUM TERKAIT PROTOKOL PENANGANAN KORONA   KEMENDAGRI & KPK SEPAKAT GUNAKAN NIK SEBAGAI INSTRUMEN UTAMA PENYALURAN BANTUAN SOSIAL & SUBSIDI