Kompas TV nasional kompas bisnis

Pemerintah Nilai Maskapai Tak Transparan Soal Diskon Tiket 30 Persen

Selasa, 23 Juli 2019 | 10:12 WIB

Utak-atik harga tiket tak kunjung usai. Setelah 2 minggu penerapan tiket diskon dilakukan, evaluasi dilakukan. Sebagai pengingat, per 11 Juli, pemerintah meminta maskapai memberi diskon kursi di hari, jam, dan tujuan tertentu.

Hasil evaluasi, pemerintah menilai maskapai belum transparan soal diskon 30 persen. Maskapai seharusnya memunculkan kuota kursi diskon agar calon penumpang tahu apakah tiket diskon masih tersedia atau tidak. Bahkan Lion Air baru bisa menerapkan tiket diskon di hari Rabu (24/7) pekan ini, alasannya karena masalah sistem.

Namun, ini adalah solusi jangka pendek. Pemerintah dan maskapai kini mulai menggodok solusi jangka menengah dan panjang untuk urusan tiket pesawat. Salah satunya soal insentif fiskal.

Kementerian Perhubungan memberi masukan untuk mengurangi beban. Sektor pariwisata diminta patungan dengan sektor penerbangan. Namun, ini baru sebatas usulan.

Taktik lain pun akan dilakukan untuk menekan biaya operasional. Salah satunya adalah membangun bengkel khusus untuk suku cadang pesawat.

Penurunan tiket jangka pendek telah diterapkan di maskapai setiap hari Selasa, Kamis, Sabtu dari pukul 10.00 WIB hingga 14.00 WIB. Menurut rencana, diskon tarif akan diterapkan setiap hari untuk seluruh jadwal penerbangan. Dalam 1 bulan, rencana ini akan dimatangkan bersama dengan solusi jangka panjang lain.

#TiketMahal #HargaTiket #TiketMaskapai

Editor : Desy Hartini



VIDEO REKOMENDASI

BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Serunya Bermain Mini RC Adventure

Sabtu, 15 Agustus 2020 | 00:22 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
00:36
POLDA KEPULAUAN RIAU TAHAN DUA ORANG TERSANGKA PERDAGANGAN ORANG KAPAL TIONGKOK   KEMENTERIAN PERDAGANGAN DORONG EKSPOR KOPI INDONESIA KE MEKSIKO   WAKIL WALI KOTA SURABAYA WHISNU SAKTI BUANA SEBUT IBU-IBU BERPERAN PENTING CEGAH PENYEBARAN COVID-19   POLDA METRO JAYA TAHAN DELAPAN ORANG YANG DIDUGA PROVOKATOR KERICUHAN UNJUK RASA DI GEDUNG DPR   KEPALA BKSDA NTT: KEBAKARAN DI KAWASAN CAGAR ALAM WAE WUUL CAPAI 17 HEKTAR   JUBIR SATGAS COVID-19 KOTA BATU: 22 ASN DAN TENAGA HARIAN LEPAS POSITIF COVID-19, 4 DI ANTARANYA MENINGGAL   KETUA SATGAS COVID-19 IDI ZUBAIRI DJOERBAN SARANKAN KAPASITAS TEMPAT TIDUR RS COVID-19 DITAMBAH   KEMENDES PDTT DORONG DESA WISATA PULIHKAN EKONOMI YANG TERPURUK AKIBAT PANDEMI KORONA   MENKEU SRI MULYANI PASTIKAN PEMBIAYAAN MELALUI SKEMA BERBAGI BEBAN DENGAN BANK INDONESIA TAK BERLANJUT DI 2021   PANDEMI KORONA, MENTERI PPN SUHARSO MONOARFA SEBUT PROYEK IBU KOTA NEGARA BARU MASIH TETAP BERLANJUT   BARESKRIM POLRI BAGI PERISTIWA DJOKO TJANDRA MENJADI 3 KLASTER   KASUS KORUPSI PENGHAPUSAN "RED NOTICE" DJOKO TJANDRA, BARESKRIM POLRI SITA 20.000 DOLLAR AS    PRESIDEN JOKOWI HARAP "OMNIBUS LAW" RUU PERPAJAKAN MAMPU PERCEPAT PEMULIHAN EKONOMI PASCA-PANDEMI COVID-19    PRESIDEN JOKOWI TEGASKAN PEMERINTAH BERKOMITMEN PERKUAT PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KETAHANAN PANGAN