Kompas TV nasional berita kompas tv

Baiq Nuril Temui Jaksa Agung Minta Penangguhan Eksekusi

Jumat, 12 Juli 2019 | 14:31 WIB

Baiq Nuril, terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menemui Jaksa Agung HM Prasetyo untuk meminta penangguhan eksekusi. Sebanyak132 orang bersedia untuk menjadi penjamin bagi Baiq Nuril.

Baiq Nuril tiba di Kejaksaan Agung pukul 10.00 pagi. Ia didampingi anggota DPR Rieke Diah Pitaloka serta tim kuasa hukumnya. Sebelum menemui Jaksa Agung, Rieke Diah Pitaloka menunjukan surat permohonan penangguhan eksekusi yang ditujukan untuk Jaksa Agung.

Rieke menyebutkan surat itu ditandatangani 132 orang yang bersedia menjadi penjamin agar kejaksaan menangguhkan eksekusi Baiq Nuril.

#BaiqNuril #RiekeDiahPitaloka #JaksaAgung

Editor : Imanuel Gilang Krisjanuar



VIDEO REKOMENDASI

BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Serunya Bermain Mini RC Adventure

Sabtu, 15 Agustus 2020 | 00:22 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
00:49
POLDA KEPULAUAN RIAU TAHAN DUA ORANG TERSANGKA PERDAGANGAN ORANG KAPAL TIONGKOK   KEMENTERIAN PERDAGANGAN DORONG EKSPOR KOPI INDONESIA KE MEKSIKO   WAKIL WALI KOTA SURABAYA WHISNU SAKTI BUANA SEBUT IBU-IBU BERPERAN PENTING CEGAH PENYEBARAN COVID-19   POLDA METRO JAYA TAHAN DELAPAN ORANG YANG DIDUGA PROVOKATOR KERICUHAN UNJUK RASA DI GEDUNG DPR   KEPALA BKSDA NTT: KEBAKARAN DI KAWASAN CAGAR ALAM WAE WUUL CAPAI 17 HEKTAR   JUBIR SATGAS COVID-19 KOTA BATU: 22 ASN DAN TENAGA HARIAN LEPAS POSITIF COVID-19, 4 DI ANTARANYA MENINGGAL   KETUA SATGAS COVID-19 IDI ZUBAIRI DJOERBAN SARANKAN KAPASITAS TEMPAT TIDUR RS COVID-19 DITAMBAH   KEMENDES PDTT DORONG DESA WISATA PULIHKAN EKONOMI YANG TERPURUK AKIBAT PANDEMI KORONA   MENKEU SRI MULYANI PASTIKAN PEMBIAYAAN MELALUI SKEMA BERBAGI BEBAN DENGAN BANK INDONESIA TAK BERLANJUT DI 2021   PANDEMI KORONA, MENTERI PPN SUHARSO MONOARFA SEBUT PROYEK IBU KOTA NEGARA BARU MASIH TETAP BERLANJUT   BARESKRIM POLRI BAGI PERISTIWA DJOKO TJANDRA MENJADI 3 KLASTER   KASUS KORUPSI PENGHAPUSAN "RED NOTICE" DJOKO TJANDRA, BARESKRIM POLRI SITA 20.000 DOLLAR AS    PRESIDEN JOKOWI HARAP "OMNIBUS LAW" RUU PERPAJAKAN MAMPU PERCEPAT PEMULIHAN EKONOMI PASCA-PANDEMI COVID-19    PRESIDEN JOKOWI TEGASKAN PEMERINTAH BERKOMITMEN PERKUAT PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KETAHANAN PANGAN