Menanti Ibu Kota Baru Pindah Ke Kalimantan

Rencana menggantikan Jakarta sebagai ibu kota telah bergulir sejak jaman Belanda. Setelah Indonesia Merdeka, Pemerintah kembali meneruskan rencana tersebut dengan membentuk Panitya Agung di tahun 1947. Bahkan Presiden Soekarno menjadi salah satu anggota Panitya Agung.

Tugas Panitya Agung adalah menyelidiki dan merencanakan penempatan ibu kota negara. Muncullah nama sejumlah daerah yang diusulkan untuk menggantikan Jakarta sebagai ibu kota, yakni Bandung, Malang, Surabaya, Surakarta, hingga Kabupaten Temanggung dan Magelang.

Presiden Sukarno lalu mengusulkan Palangka Raya di Kalimantan Tengah sebagai ibu kota baru. Palangka Raya ketika itu adalah daerah baru yang diresmikan Sukarno 17 Juli 1957. Sukarno memilih nama Palangka Raya untuk kota baru itu, yang berarti "tempat suci, mulia, dan agung". Namun wacana ini kandas lagi.

Dalam peringatan ulang tahun ke-437 Jakarta tanggal 22 Juni 1964, Sukarno malah menetapkan Jakarta sebagai ibu kota negara lewat Undang Undang Nomor 10 Tahun 1964.

Pada era Soeharto, sempat muncul gagasan menjadikan daerah Jonggol, Bogor, sebagai ibu kota negara. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melangkah lebih maju dengan membentuk sebuah tim khusus yang bertugas mengkaji pemindahan ibu kota. Namun, selama dua periode pemerintahannya, hasil kajian tak pernah diungkap menyeluruh ke publik. Rencana pemindahan ibu kota pun menguap kembali.

Tahun 2017, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro bahkan menyebut kemacetan di Jakarta mengakibatkan kerugian Rp 67,5 triliun. Beban berat Jakarta inilah yang mungkin menjadi alasan Presiden Jokowi kembali mewacanakan pemindahan ibu kota.

Menteri Agraria Tata Ruang (ATR) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil menyebutlokasi ibu kota baru akan berada di Provinsi Kalimantan Timur. "Iya Kaltim, benar. Tapi belum tahu lokasi spesifiknya di mana," kata Sofyan kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (22/8/2019) siang. "Begitu diputuskan di mana lokasi tepatnya akan kami kunci [lahannya]," tambahnya.

Sebelumnya ada tiga kandidat provinsi pengganti Jakarta. Selain Kaltim, ada nama Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Luas lahan yang diperlukan minimal 3.000 hektare. Di sana akan dibangun fasilitas utama seperti gedung pemerintahan dan legislatif. Luas lahan akan bertambah seiring dengan penambahan fasilitas publik seperti taman kota.Ibukota baru akan mulai dibangun pada 2021. Perpindahan rencananya akan mulai dilakukan pada tahun 2023-2024. Ongkosnya Rp466 triliun dengan didukung investasi, KPBU, dan APBN.