Kompas TV nasional berita kompas tv

Tuding Keputusan MK Tak Adil, Din Syamsudin Diminta Mundur dari Anggota Majelis Wali Amanat ITB

Rabu, 3 Juli 2019 | 18:30 WIB

Pernyataan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin yang menuding keputusan MK terkait Pilpres 2019 tidak adil menuai kontroversi. Sejumlah anggota alumni ITB meminta Din Syamsudin mundur dari jabatannya sebagai anggota Majelis Wali Amanat ITB.

Sikap Din Syamsudin dianggap bertentangan dengan wewenang, tanggung jawab dan fungsinya sebagai anggota Majelis Wali Amanat ITB.

#DinSyamsudin #Muhammadiyah #WaliAmanatITB

Penulis : Desy Hartini





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
17:45
POLDA ACEH MEMBANTAH INFORMASI SOAL WARGA YANG HENDAK MEMBUAT SIM HARUS MENYERTAKAN SERTIFIKASI VAKSIN   MENKEU SRI MULYANI: DEFISIT APBN MENCAPAI RP 219 TRILIUN PER AKHIR MEI 2021   BI: PENUKARAN UANG PECAHAN KHUSUS RP 75.000 EDISI HUT KEMERDEKAAN RI DITUTUP   MENKO POLHUKAM MAHFUD MD TAK SETUJU USULAN PRESIDEN TIGA PERIODE   KEMENTERIAN ATR/BPN: LEGALISASI ASET PULAU TERKECIL DAN TERLUAR UNTUK KEDAULATAN RI   MENKES BUDI GUNADI SADIKIN: 90% TEMPAT TIDUR UNTUK PASIEN COVID-19 DI DKI JAKARTA TELAH TERISI   SUDAH DIVAKSIN SINOVAC DAN VAKSIN NUSANTARA, WAKIL KETUA KOMISI IX DPR NIHAYATUL WAFIROH POSITIF COVID-19   ADA 27 DARI 31 ASRAMA HAJI DI SELURUH INDONESIA SIAP DIGUNAKAN UNTUK PENANGANAN PASIEN COVID-19   KEMENAG PASTIKAN ASRAMA HAJI SIAP DIGUNAKAN UNTUK RUANG ISOLASI PASIEN COVID-19   SATGAS COVID-19 PB IDI SARANKAN PEMERINTAH BERANI COBA TERAPKAN "LOCKDOWN" SELAMA 14 HARI   DITLANTAS POLDA METRO JAYA AKAN MELAKUKAN PEMBATASAN MOBILITAS DI 10 RUAS JALAN DI JAKARTA SELAMA PPKM MIKRO   PEMERINTAH PERPANJANG PPKM SKALA MIKRO HINGGA 5 JULI 2021   TEKAN KASUS COVID-19, PRESIDEN JOKOWI INSTRUKSIKAN PENGUATAN IMPLEMENTASI PPKM MIKRO DAN PERCEPATAN VAKSINASI   POLRI KOORDINASI DENGAN IMIGRASI TELUSURI PEMALSUAN PASPOR TERPIDANA PEMBALAKAN LIAR ADELIN LIS