HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV / nasional / aiman

SMRC Ungkap Keberanian Masyarakat Bicara Politik Turun - AIMAN (5)

Rabu, 26 Juni 2019 | 22:40 WIB

Jurnalis KompasTV Aiman Witjaksono mewawancarai Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research Center (SMRC) Djayadi Hanan terkait survei SMRC terbaru. Berdasarkan survei itu, sikap masyarakat sedikit berubah pasca Kerusuhan 21-22 Mei. Djayadi menyatakan ada penurunan keberanian masyarakat saat berbicara tentang politik.Biasanya masyarakat yang takut hanya 10-15 persen, tapi sekarang sampai 20 persen, bahkan untuk bicara tentang politik meningkat sampai 43 persen,” ungkap Djayadi.

Saat Pemilu 2004-2014 lalu, ketakutan masyarakat cenderung stagnan. Namun, pasca Pemilu 2019, persentase ketakutan masyarakat meningkat tajam. Meski demikian, Djayadi menyatakan jumlah masyarakat yang takut hanya sedikit. Artinya, mayoritas masyarakat Indonesia masih berani membahas politik, berorganisasi, membahas agama, dan kasus kesewenang-wenangan hukum.

Kerusuhan 21 – 22 Mei 2019 ini disebut mirip dengan Kasus Malari 1974 dan Kerusuhan 1998. Adakah persamaan di antara ketiganya? "Ada yang sama. Ada aktor mencoba memanfaatkan situasi untuk menjalankan tujuannya. Namun, hal yang berbeda adalah lapangan kerusuhan tidak sesubur tahun 1998, sebab kondisi perekonomian baik-baik saja,” jelas Djayadi. Kondisi perekonomian yang stabil menyulitkan aktor-aktor kerusuhan sulit menjalankan tujuannya.

Jangan lewatkan live streaming Kompas TV 24 jam non stop di www.kompas.tv/live. Supaya tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia, yuk subscribe channel youtube Kompas TV. Aktifkan juga lonceng supaya kamu dapat notifikasi kalau ada video baru.

Media sosial Kompas TV : Facebook Instagram Twitter LINE

BERITA LAINNYA

Close Ads x
NEWSTICKER
01:11
JUVENTUS TAWARKAN KONTRAK BARU UNTUK PAULO DYBALA   GANDA PUTRA MOHAMMAD AHSAN/HENDRA SETIAWAN JUARA BWF WORLD TOUR FINALS 2019   KOMITE PEMANTAUAN PELAKSANA OTONOMI DAERAH SARANKAN PEMERINTAH LIBATKAN PEMDA DALAM PEMBENTUKAN RUU “OMNIBUS LAW”   KLHK: 85 PERSEN PERUSAHAAN TAATI ATURAN LINGKUNGAN HIDUP   WALI KOTA JAKBAR TUNGGU REKOMENDASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN INSPEKTORAT TERKAIT PPSU DIRENDAM DI SALURAN AIR   DITJEN PAS UNGKAP PENYELUNDUPAN NARKOBA KE LAPAS MAUPUN RUTAN MENGGUNAKAN “DRONE”   WAKIL KETUA KPK SAUT SITUMORANG: HUKUMAN MATI TIDAK SESUAI PANCASILA   KOMITE PEMANTAUAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH MINTA PEMERINTAH BERI KEPASTIAN SOAL MORATORIUM PEMEKARAN DAERAH   KPK DALAMI TEMUAN PPATK SOAL KEPALA DAERAH SIMPAN UANG DI KASINO LUAR NEGERI   KPK HARAP PRESIDEN JOKOWI SEGERA UMUMKAN HASIL INVESTIGASI KASUS PENYIRAMAN AIR KERAS NOVEL BASWEDAN   ANTISIPASI BENCANA ALAM, KAI DAOP 3 CIREBON SIAPKAN ALAT MATERIAL UNTUK SIAGA (AMUS) DI 20 TITIK STASIUN   KOMINFO JAMIN JARINGAN TELEKOMUNIKASI LANCAR SAAT LIBUR NATAL DAN TAHUN BARU   KEMENTERIAN PUPR DUKUNG PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR BERBASIS MASYARAKAT DI BANTEN   MENKO PEREKONOMIAN AIRLANGGA HARTARTO GANDENG KORPS ALUMNI HMI UNTUK SOSIALISASIKAN RUU “OMNIBUS LAW”