Rencana pemerintah membentuk tim untuk mengkaji ucapan tokoh yang dinilai melanggar hukum pascapemilu menuai pro-kontra. Kubu BPN dan kalangan aktivis menilainya sebagai tindakan represif yang akan memberangus tokoh-tokoh yang kritis terhadap pemerintah. Sementara Kubu TKN menganggap hal ini sebagai langkah antisipatif terhadap seruan yang berpotensi memecah belah.
Lantas, apa urgensi pembentukan tim yang akan membantu Menko Polhukam tersebut? Bagaimana pula potensi gangguan stabilitas politik dan keamanan dari seruan people power yang dihembuskan pihak-pihak tertentu?
#SatuMeja #SatuMejaTheForum
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.
Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.