HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV nasional sapa indonesia

Wiranto: Serangan "Hacker" di Situs KPU Tak Kacaukan Pemilu

Jumat, 15 Maret 2019 | 10:00 WIB

Menko Polhukam, Wiranto meminta masyarakat tak perlu khawatir adanya serangan "hacker" di situs KPU. Karena peretas jaringan internet itu sudah ditangani oleh instansi terkait.

Wiranto menegaskan KPU dan Bawaslu sudah mengantisipasi dan menyiapkan tindakan preventif. Perhitungan suara sah dalam pemilu tetap akan dilakukan dengan cara manual. Wiranto memastikan serangan hacker tak akan sengaja merugikan salah satu paslon.

Sebelumnya, Ketua KPU, Arief Budiman menyatakan situs KPU kerap diserang banyak hacker dari dalam maupun luar negeri.

#wiranto #menkopolhukam #hacker #kpu

Penulis : Sadryna Evanalia



BERITA LAINNYA

Close Ads x
NEWSTICKER
12:26
PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA MINTA PEMERINTAH TARIK DAN PERBAIKI RUU “OMNIBUS LAW” SEBELUM DIAJUKAN KE PARLEMEN    BMKG: GEMPA BERMAGNITUDO 4,9 MENGGUNCANG TASIKMALAYA, TIDAK BERPOTENSI TSUNAMI   KORBAN MENINGGAL AKIBAT VIRUS KORONA DI TIONGKOK HINGGA 21 FEBRUARI 2020 MENCAPAI 2.233 ORANG   AUSTRALIA SEBUT DUA WARGANYA YANG DIEVAKUASI DARI KAPAL PESIAR DIAMOND PRINCESS POSITIF TERINFEKSI VIRUS KORONA   WAKIL KETUA KOMISI VII DPR ACE HASAN SYADZILY MINTA MENKO PMK MUHADJIR EFFENDY TIDAK IKUT CAMPUR SOAL JODOH   KEJAGUNG GANDENG DITJEN PAJAK, KEMENKEU, DAN PPATK TELUSURI ASET TERSANGKA KASUS JIWASRAYA   PERKUMPULAN AHLI ARKEOLOGI INDONESIA MENDESAK GUBERNUR DKI JAKARTA ANIES BASWEDAN BATALKAN FORMULA E DI MONAS   KLHK BANTAH RUU "OMNIBUS LAW" MENGABAIKAN PRINSIP LINGKUNGAN DAN PRO-PEBISNIS BESAR   KEJAGUNG SEBUT BERKAS 5 TERSANGKA KASUS DUGAAN KORUPSI PT JIWASRAYA SUDAH 85 PERSEN RAMPUNG   PBNU MENILAI USULAN MENKO PMK MUHADJIR EFFENDY SOAL FATWA SI KAYA NIKAHI SI MISKIN TIDAK TEPAT    KEMENDAGRI SEBUT PEMERINTAH AKAN MENYALURKAN DANA DESA SEBESAR RP 72 TRILIUN KEPADA 74.953 DESA DI SELURUH INDONESIA   MENDIKBUD NADIEM MAKARIM INGIN BAHASA INDONESIA JADI BAHASA PENGANTAR DI KAWASAN ASIA TENGGARA   WAKIL KETUA MPR LESTARI MOERDIJAT SEBUT RUU KETAHANAN KELUARGA MENGABAIKAN HAM   KPK: KASUS-KASUS BESAR TIDAK TERMASUK YANG DIHENTIKAN PENYELIDIKANNYA