Kompas TV nasional berita kompas tv

BPN Lapor ke KPU Soal 17,5 Juta Data Ganda dalam DPT

Selasa, 12 Maret 2019 | 08:55 WIB

Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hashim Djojohadikusomo mendatangi KPU. Hashim didampingi juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Ahmad Riza Patria dan Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan.

BPN menemukan 17,5 juta data ganda dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019, di antaranya adalah lonjakan jumlah kelahiran di tanggal tertentu.

KPU pun mengapresiasi temuan BPN dan akan meneruskan temuan ke Kementerian Dalam Negeri. Menurut KPU, temuan data ganda selalu terjadi di tiap gelaran pemilu, termasuk adanya konsentrasi kelahiran di tanggal tertentu.

#DataGanda #DPTPemilu #PrabowoSandi

Penulis : Haris Mahardiansyah | Editor : Desy Hartini




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
17:57
KLHK PERKIRAKAN PEMULIHAN LAHAN KRITIS DI INDONESIA BUTUH 60 TAHUN   PEMPROV JATIM TEGASKAN PILKADA SERENTAK UTAMAKAN PROTOKOL KESEHATAN   MENAKER IDA FAUZIAH: KUNCI SUKSES DI REVOLUSI 4.0 ADALAH ADAPTIF DAN INOVATIF PADA PERUBAHAN    WAKIL KETUA MPR SYARIEF HASAN AJAK SANTRI DI CIANJUR, JAWA BARAT, KOKOHKAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA   PANDEMI KORONA, MENTERI PPPA SUSUN PROTOKOL KHUSUS CEGAH MUNCULNYA KLASTER KELUARGA   PANDEMI KORONA, MENTERI PPPA MINTA ORANGTUA SELALU BERSIHKAN DIRI SAAT TIBA DI RUMAH   KEMENTERIAN PERDAGANGAN DUKUNG PENATAAN EKOSISTEM LOGISTIK NASIONAL   KEMENPERIN PASTIKAN INDUSTRI TERAPKAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH DENGAN BAIK   KEMENPERIN SIAP EVALUASI KEBIJAKAN INDUSTRI DI TENGAH PANDEMI COVID-19    PEMPROV BANGKA BELITUNG TERBITKAN STANDAR OPERASI PROSEDUR BARU DALAM MENCEGAH PENYEBARAN COVID-19   KETUA PELAKSANA KOMITE COVID-19 ERICK THOHIR: PROGRAM BANTUAN KUOTA INTERNET UNTUK JAGA KUALITAS SDM    WALI KOTA SURABAYA TRI RISMAHARINI MINTA GURU DAN MURID WAJIB LAKUKAN TES USAP SEBELUM BELAJAR TATAP MUKA DIBUKA   WALI KOTA SURABAYA TRI RISMAHARINI TEMUI SELURUH GURU SD NEGERI DAN SWASTA SECARA DARING    MENKO POLHUKAM MAHFUD MD TEGASKAN PEMERINTAH TIDAK MELARANG ATAUPUN MEWAJIBKAN UNTUK MENONTON FILM G30 S/PKI