HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV / nasional / berita kompas tv

KPU Sumut Polisikan Pengunggah Hoaks Surat Suara Dicoblos

Senin, 4 Maret 2019 | 08:20 WIB

KPU Sumatera Utara dan Kota Medan melaporkan dua akun media sosial yang menyebarkan hoaks terkait pemilu presiden ke Polda Sumatera Utara.

Pemilik akun media sosial Muhamad Adrian dan Kusmanan dilaporkan lantaran mengunggah video hoaks soal tuduhan KPU Medan mencoblos surat suara peserta pilpres. Padahal, saat ini surat suara pilpres belum didistribusikan. 

Komisioner KPU Sumatera Utara, Ira Wirtati menyebut, hoaks yang menyerang KPU Sumatera Utara dan Medan ini merupakan kasus pertama yang terjadi menjelang pelaksanaan pemilu presiden.

Ia berharap agar pihak kepolisian dapat segera menangkap pemilik akun media sosial yang menyebarkan berita bohong.

Jangan lewatkan live streaming Kompas TV 24 jam non stop di www.kompas.tv/live. Supaya tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia, yuk subscribe channel youtube Kompas TV. Aktifkan juga lonceng supaya kamu dapat notifikasi kalau ada video baru.

Media sosial Kompas TV : Facebook Instagram Twitter LINE

BERITA LAINNYA

Close Ads x
NEWSTICKER
16:08
DPRD KOTA BEKASI MENYATAKAN AKAN CEK RSUD YANG TOLAK MELAYANI WARGA PENGGUNA KARTU SEHAT   DPRD KOTA BEKASI PASTIKAN LAYANAN KARTU SEHAT MASIH BERLAKU HINGGA AKHIR DESEMBER 2019   KEMENHUB: 5.412 DARI 13.883 BUS PARIWISATA DINYATAKAN TIDAK LOLOS UJI "RAMP CHECK"   KEMENHUB MELAKUKAN UJI "RAMP CHECK" TERHADAP 13.883 BUS PARIWISATA YANG AKAN BEROPERASI SAAT LIBUR NATAL & TAHUN BARU    PRESIDEN JOKOWI SEBUT IMPOR BAHAN BAKAR MINYAK DAN GAS MENGHAMBAT TRANSFORMASI EKONOMI DI INDONESIA   PKS MINTA DPRD DKI SEGERA BAHAS PEMILIHAN WAGUB DKI SETELAH PEMBAHASAN APBD DKI 2020 SELESAI   PRESIDEN JOKOWI TEGASKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR AKAN TERUS DILANJUTKAN DALAM 5 TAHUN KE DEPAN   KETUA KOMISI III DPR HERMAN HERRY MINTA KABARESKRIM BARU FOKUS TERHADAP PENUNTASAN KASUS NOVEL BASWEDAN   WAKIL KETUA KOMISI II DPR SAAN MUSTOFA MINTA PENJELASAN KEMENDAGRI SOAL KEPALA DAERAH SERING KE LUAR NEGERI   PEMERINTAH AKAN AJUKAN "OMNIBUS LAW" PERPAJAKAN KEPADA BALEG DPR PEKAN INI   KETUA KADIN ROSAN ROESLANI DITETAPKAN SEBAGAI KETUA SATGAS "OMNIBUS LAW"   PRESIDEN JOKOWI MINTA KETUA DPR PUAN MAHARANI AGAR "OMNIBUS LAW" DAPAT RAMPUNG DALAM TIGA BULAN   BERKAS DAKWAAN BELUM DITERIMA KUASA HUKUM, SIDANG ENAM PENGIBAR BENDERA BINTANG KEJORA DITUNDA   KOMISI II DPR DESAK PPATK MENGUSUT TUNTAS SOAL TEMUAN REKENING KASINO KEPALA DAERAH DI LUAR NEGERI