Kompas TV nasional berita kompas tv

Bawaslu Cek Dugaan Pelanggaran Kampanye Ridwan Kamil

Rabu, 13 Februari 2019 | 20:55 WIB

Bawaslu RI tengah mengklarifikasi laporan dugaan pelanggaran kampanye oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Laporan dilayangkan Tim Advokat Indonesia Bergerak terkait kegiatan Ridwan Kamil di Garut.

Bawaslu memeriksa laporan soal dugaan pelanggaran kampanye kehadiran Ridwan Kamil pada deklarasi dukungan Jokowi-Ma'ruf di Garut, Sabtu, 9 Februari 2019 lalu.

Anggota Bawaslu, Mohammad Afifudin mengatakan jika laporan memenuhi syarat maka dilanjutkan dengan pemanggilan terlapor dan saksi. Namun Afifudin juga menyatakan kepala daerah diperbolehkan berkampanye pada hari Sabtu dan Minggu.

Penulis : I Wayan Gede Astaphala | Editor : Imanuel Gilang Krisjanuar




VIDEO REKOMENDASI

BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Serunya Bermain Mini RC Adventure

Sabtu, 15 Agustus 2020 | 00:22 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
01:03
POLDA KEPULAUAN RIAU TAHAN DUA ORANG TERSANGKA PERDAGANGAN ORANG KAPAL TIONGKOK   KEMENTERIAN PERDAGANGAN DORONG EKSPOR KOPI INDONESIA KE MEKSIKO   WAKIL WALI KOTA SURABAYA WHISNU SAKTI BUANA SEBUT IBU-IBU BERPERAN PENTING CEGAH PENYEBARAN COVID-19   POLDA METRO JAYA TAHAN DELAPAN ORANG YANG DIDUGA PROVOKATOR KERICUHAN UNJUK RASA DI GEDUNG DPR   KEPALA BKSDA NTT: KEBAKARAN DI KAWASAN CAGAR ALAM WAE WUUL CAPAI 17 HEKTAR   JUBIR SATGAS COVID-19 KOTA BATU: 22 ASN DAN TENAGA HARIAN LEPAS POSITIF COVID-19, 4 DI ANTARANYA MENINGGAL   KETUA SATGAS COVID-19 IDI ZUBAIRI DJOERBAN SARANKAN KAPASITAS TEMPAT TIDUR RS COVID-19 DITAMBAH   KEMENDES PDTT DORONG DESA WISATA PULIHKAN EKONOMI YANG TERPURUK AKIBAT PANDEMI KORONA   MENKEU SRI MULYANI PASTIKAN PEMBIAYAAN MELALUI SKEMA BERBAGI BEBAN DENGAN BANK INDONESIA TAK BERLANJUT DI 2021   PANDEMI KORONA, MENTERI PPN SUHARSO MONOARFA SEBUT PROYEK IBU KOTA NEGARA BARU MASIH TETAP BERLANJUT   BARESKRIM POLRI BAGI PERISTIWA DJOKO TJANDRA MENJADI 3 KLASTER   KASUS KORUPSI PENGHAPUSAN "RED NOTICE" DJOKO TJANDRA, BARESKRIM POLRI SITA 20.000 DOLLAR AS    PRESIDEN JOKOWI HARAP "OMNIBUS LAW" RUU PERPAJAKAN MAMPU PERCEPAT PEMULIHAN EKONOMI PASCA-PANDEMI COVID-19    PRESIDEN JOKOWI TEGASKAN PEMERINTAH BERKOMITMEN PERKUAT PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KETAHANAN PANGAN