DPR Setujui RUU Landas Kontinen Menjadi Undang-undang

JAKARTA, KOMPAS TV - Seluruh fraksi di DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang Landas Kontinen menjadi undang-undang. Keputusan itu diambil dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Kamis (13/4/2023). 

Awalnya, Ketua Pansus RUU tentang Landas Kontinen Nurul Arifin mengatakan, pihaknya sudah melakukan pembahasan dengan sejumlah pihak dalam menyusun regulasi tersebut. 

Baca Juga: Teriakan Korban Investasi Bodong Penuhi Ruang Rapat Komisi III DPR: Saya Cuma Cari Keadilan, Pak!

"RUU Landas Kontinen terdiri dari 11 bab, 59 pasal telah disepakati oleh DPR dan pemerintah untuk dijadikan UU dengan beberapa perubahan baik substansi maupun teknis," kata Nurul.

Perubahan tersebut, antara lain penyempurnaan istilah-istilah dengan UNCLOS 1982 seperti tepian kontinen, lereng, punggungan; memasukkan kepolisian sebagai penindak/penyidik selain TNI AL dalam proses penyidikan dan ketentuan pidana terhadap orang asing yang melakukan penelitian di laut Indonesia tanpa izin.

"Mengenai ketentuan pidana, penambahan rumusan baru terkait perguruan tinggi, lembaga penelitian, badan usaha, dan warga negara asing yang melakukan penelitian kelautan tanpa perizinan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan, pengambilan spesimen, dipidana atau penjara. Jangka waktu penyelesaian peraturan pelaksanaan UU tentang Landas Kontinen paling lama 2 tahun sejak diundangkan," ujarnya.

Selanjutnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin rapat tersebut langsung menanyakan kepada seluruh peserta rapat untuk mengambil keputusan.

Baca Juga: Resmi! DPR Setujui Perppu Pemilu Menjadi Undang-undang

"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Dasco saat memimpin rapat.

"Setuju," jawab seluruh peserta rapat.